Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

LPD Bali Yakin Tetap Tangguh Meski Pemerintah Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara

LPD
Bali Tribune / KIKA - Ketua LP LPD Bali I Gusti Nyoman Rijasa dan Ketua Umum BKS-LPD Bali I Nyoman Cendikiawan, Senin (22/9)

balitribune.co.id | Denpasar - Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali optimistis tetap kokoh meski pemerintah pusat baru saja menggelontorkan dana segar Rp 200 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dukungan desa adat dan kepercayaan masyarakat lokal menjadi fondasi utama yang membuat LPD merasa tidak gentar menghadapi persaingan dengan bank konvensional.

Ketua Umum Badan Kerja Sama (BKS) LPD Bali, I Nyoman Cendikiawan, menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum memperoleh detail penyaluran dana tersebut. Namun ia menilai, apa pun arah kebijakan perbankan nasional, LPD Bali akan tetap tangguh karena berakar pada desa adat.

“Walaupun ada dana semacam itu, LPD tetap dikelola di desa adat masing-masing. Yang penting kita kompak di dalam, didukung bendesa dan krama adat,” kata Cendikiawan saat ditemui di Kantor BKS LPD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (22/9).

Cendikiawan mencontohkan masa pandemi Covid-19. Saat hampir semua sektor ekonomi terpukul, LPD di Bali tetap bertahan berkat solidaritas masyarakat adat, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Menurutnya, jika dana besar dari Himbara bisa disinergikan dengan LPD, hasilnya justru bisa lebih positif.

“Kalau bisa di-joinkan dengan LPD, misalnya lewat bunga murah, tentu akan lebih baik. Karena di Bali LPD sudah ada di garda depan melayani warga desa adat,” ujarnya.

Senada, Ketua Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD) Bali, I Gusti Nyoman Rijasa, menegaskan bahwa kekuatan utama LPD bukan terletak pada skema pemerintah, melainkan dukungan penuh krama desa adat.

“Selama masyarakat adat mendukung, apapun bantuan pemerintah ke Himbara tidak jadi persoalan. Kami sudah berkomitmen membangun LPD, yang artinya sekaligus membangun desa adat,” jelasnya.

Baik Cendikiawan maupun Rijasa menekankan bahwa LPD memiliki peran unik yang tak bisa digantikan perbankan nasional. Selain sebagai lembaga keuangan, LPD adalah bagian dari sistem adat Bali yang menyatukan lembaga, desa, dan masyarakat. Karena itu, meski ada gelontoran dana triliunan rupiah ke bank-bank besar, LPD Bali tetap optimistis menjadi garda depan layanan keuangan bagi warga desa adat.

wartawan
ARW
Category

Kembali Pimpin PP Polri Bali, Suweta Siap Selaraskan Program Pusat

balitribune.co.id | Denpasar — Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) menyatakan dukungan penuh untuk menyukseskan percepatan reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Bidang Organisasi PP Polri Pusat, Irjen Pol (Purn) Suedi Husein, saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI PP Polri Bali di Gedung Presisi Mapolda Bali, Senin (25/5/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Virus ASF Mengancam, Denpasar Antisipasi Kematian Babi

balitribune.co.id I Denpasar - Kasus kematian massal babi yang melanda peternak di Canggu (Kabupaten Badung) dan Payangan (Kabupaten Gianyar) mulai memicu kekhawatiran di kalangan peternak babi di Kota Denpasar. Kematian mendadak tersebut diduga kuat akibat serangan virus African Swine Fever (ASF), yang sebelumnya juga pernah melumpuhkan industri peternakan babi lokal.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Rumah Joglo Dua Lantai di Tabanan Ludes Terbakar

balitribune.co.id I Tabanan - Sebuah rumah bergaya joglo dua lantai beserta satu unit mobil dan sepeda motor di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Tabanan, ludes terbakar pada Minggu (24/5/2026) petang. Kobaran api yang muncul sejak pukul 18.00 Wita melahap habis bangunan milik I Nengah Alit Mustika tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sambut Wajib Belajar 13 Tahun, Bunda PAUD Karangasem Tekankan Pentingnya Satu Tahun Prasekolah

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem terus mematangkan kesiapan dunia pendidikan dalam menyambut program nasional Wajib Belajar 13 Tahun. Langkah nyata ini diawali dengan penguatan pada jenjang prasekolah sebagai fondasi utama pendidikan anak.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.