Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

LPD Bali Yakin Tetap Tangguh Meski Pemerintah Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara

LPD
Bali Tribune / KIKA - Ketua LP LPD Bali I Gusti Nyoman Rijasa dan Ketua Umum BKS-LPD Bali I Nyoman Cendikiawan, Senin (22/9)

balitribune.co.id | Denpasar - Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali optimistis tetap kokoh meski pemerintah pusat baru saja menggelontorkan dana segar Rp 200 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dukungan desa adat dan kepercayaan masyarakat lokal menjadi fondasi utama yang membuat LPD merasa tidak gentar menghadapi persaingan dengan bank konvensional.

Ketua Umum Badan Kerja Sama (BKS) LPD Bali, I Nyoman Cendikiawan, menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum memperoleh detail penyaluran dana tersebut. Namun ia menilai, apa pun arah kebijakan perbankan nasional, LPD Bali akan tetap tangguh karena berakar pada desa adat.

“Walaupun ada dana semacam itu, LPD tetap dikelola di desa adat masing-masing. Yang penting kita kompak di dalam, didukung bendesa dan krama adat,” kata Cendikiawan saat ditemui di Kantor BKS LPD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (22/9).

Cendikiawan mencontohkan masa pandemi Covid-19. Saat hampir semua sektor ekonomi terpukul, LPD di Bali tetap bertahan berkat solidaritas masyarakat adat, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Menurutnya, jika dana besar dari Himbara bisa disinergikan dengan LPD, hasilnya justru bisa lebih positif.

“Kalau bisa di-joinkan dengan LPD, misalnya lewat bunga murah, tentu akan lebih baik. Karena di Bali LPD sudah ada di garda depan melayani warga desa adat,” ujarnya.

Senada, Ketua Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD) Bali, I Gusti Nyoman Rijasa, menegaskan bahwa kekuatan utama LPD bukan terletak pada skema pemerintah, melainkan dukungan penuh krama desa adat.

“Selama masyarakat adat mendukung, apapun bantuan pemerintah ke Himbara tidak jadi persoalan. Kami sudah berkomitmen membangun LPD, yang artinya sekaligus membangun desa adat,” jelasnya.

Baik Cendikiawan maupun Rijasa menekankan bahwa LPD memiliki peran unik yang tak bisa digantikan perbankan nasional. Selain sebagai lembaga keuangan, LPD adalah bagian dari sistem adat Bali yang menyatukan lembaga, desa, dan masyarakat. Karena itu, meski ada gelontoran dana triliunan rupiah ke bank-bank besar, LPD Bali tetap optimistis menjadi garda depan layanan keuangan bagi warga desa adat.

wartawan
ARW
Category

Pemkab Tabanan Wajibkan Pegawai Absen Pakai Koordinat Rumah Saat WFH

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan akan mewajibkan ASN melakukan absen sesuai koordinat lokasi rumah saat Work From Home (WFH).

Upaya ini dilakukan untuk mencegah WFH disalahgunakan menjadi libur panjang tiap akhir pekan. Aturan ketat ini diberlakukan untuk memastikan pegawai tetap menjalankan tugas dinasnya dengan produktivitas tinggi meski bekerja dari rumah setiap Jumat.

Baca Selengkapnya icon click

Sekda Bangli Warning ASN, Wajib Melaporkan Kinerja Saat WFH

balitribune.co.id I Bangli - Memasuki kali kedua pelaksanaan Work From Home (WFH) yang dilaksanakan setiap hari Jumat, Pemkab Bangli mengeluarkan warning kepada pimpinan OPD dan ASN. Pasalnya  WFH tidak serta merta ASN libur. Melainkan tetap bekerja dari rumah. Demikian ditegaskan Sekda Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, Kamis (16/4/2026). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Disnaker Gelar Job Fair di Alun-Alun Kota Gianyar, Diikuti 21 Perusahaan

balitribune.co.id I Gianyar - Dalam rangka Pekan Budaya Gianyar sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Gianyar ke-255 Tahun 2026, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Job Fair Tahun 2026 yang berlangsung di Alun-Alun Kota Gianyar pada 12 hingga 19 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Muncul Kavlingan di Subak Jro Kuta Kawan, Bendesa Sangkanbuana : Tak Ada Izin

balitribune.co.id I Semarapura - Aktivitas pembagian lahan atau kavlingan yang muncul di kawasan Subak Jro Kuta Kawan, Desa Adat Sangkanbuana, Kelurahan Semarapura Kauh, Kabupaten Klungkung, memicu kekhawatiran berbagai pihak. Lahan yang sebelumnya dikenal sebagai sawah produktif kini mulai dipetakan dan dipasarkan, menimbulkan dugaan potensi alih fungsi lahan pertanian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.