Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

LPD Intaran Diberitakan Oleng, Mudana: Hanya Pembatasan Penarikan Tabungan

Bali Tribune / LPD Intaran

balitribune.co.id | DenpasarSanternya kabar tentang kondisi LPD Intaran sedang oleng dibantah oleh Ketua LPD Desa Adat Intaran, I Wayan Mudana. “Bukan nasabah tidak bisa tarik tabungan, tapi hanya dilakukan pembatasan penarikan,” tegas Wayan Mudana kepada Bali Tribune, Selasa (14/6).

Ditemui di kantornya, Mudana menjelaskan, nasabah tetap bisa menarik uang hanya saja dilakukan pembatasan. Situasi ini, kata Mudana, disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Karena hampir seluruh nasabah merupakan pekerja di bidang pariwisata.

“Pariwisata yang tidak berjalan, membuat sebagian besar nasabah lebih memilih menarik tabungannya. Disisi lain banyak pula nasabah pinjaman kredit yang tidak  membayar, disamping makin sedikitnya penabung-penabung rutin. Maka dari itu, kata Mudana,  LPD Desa Adat Intaran membatasi untuk penarikan.

“Pembatasan ini sudah berjalan selama 2 tahun, atau selama masa darurat pandemi Covid-19. Tentunya, LPD bersama Desa Adat tetap berbuat dan bertanggung jawab terhadap dana yang dimiliki nasabah,” kata Mudana.

Tujuan dari pembatasan ini adalah pemerataan kepada setiap nasabah. Agar semua nasabah dapat menarik uangnya walau sedikit dan juga supaya LPD bisa berlangsung lebih lama sembari menunggu situasi pandemi benar-benar membaik.

Karena jumlah nasabah yang lebih dari seribu, biasanya diberlakukan pembatasan dengan nomer antrian, namun tidak menentu karena tergantung uang yang masuk. Seperti misalnya hari ini (14/6) tidak ada lagi nomer antrian karena nasabah sedikit yang datang.

Dulu, tambah Mudana, ketika sirkulasi keuangan masih bagus, kami masih bisa memberikan penarikan kepada satu nasabah hingga Rp5 juta per bulan. Bervariasi mulai dari Rp5 juta, Rp2 juta atau Rp1 juta tergantung dari banyak tabungan dan deposito yang mereka miliki.

"Itupun dibagi, misalnya total ingin tarik Rp5 juta, kami berikan Rp1 juta per minggunya. Tapi ketika kondisi menurun seperti sekarang tidak kami layani sebanyak itu, paling hanya Rp2-3 juta saja, dengan maksimal penarikan Rp500 ribu per minggu" imbuh Mudana.

Lihat foto: Ketua LPD Desa Adat Intaran I Wayan Mudana

Beberapa waktu lalu, diakui Mudana sempat terjadi komplain dari nasabah, mungkin karena tidak dapat melakukan penarikan dan belum mengerti situasinya. Kemudian didatangi wartawan, dibuat berita hingga sangat heboh.

"Padahal tidak seperti di berita-berita itu yang bilang LPD Intaran oleng, uang nasabah dipakai ini dan itu, maksudnya apa saya juga tidak mengerti, saya bisa katakan berita itu tidak benar. Coba saja lihat, sekarang situasi LPD kami biasa-biasa saja, semuanya normal, operasional tetap berjalan, tidak ada masalah kan," ucapnya.

Pada intinya, kata Mudana, yang terjadi saat ini adalah pembatasan dan penarikan berjadwal. Karena perputaran uang yang tidak seimbang. Maka dari itu sudah dilakukan penjualan aset-aset berupa tanah yang dimiliki LPD Desa Adat Intaran. Sebanyak 6 lokasi beberapa ada di Tukad Balian, Sanur, Klungkung dan Gianyar. Hanya saja belum ada yang laku terjual.

Sementara Jro Bendesa Desa Adat Intaran, I Gusti Agung Alit Kencana ketika ditemui di kantor Bupda, meminta maaf dan menolak memberikan keterangan. Lantaran mengaku terburu-buru serta menyebut kewenangan ada di ketua LPD.

Di hari yang sama terlihat beberapa nasabah yang keluar dari pintu depan. Wanita yang tidak mau menyebutkan namanya itu mengaku karena kesiangan akhirnya belum bisa menarik uang tabungan. Ia hanya dimintai nomer ponsel untuk kemudian akan dihubungi oleh pihak LPD.

Nasabah sepasang suami istri juga mengungkap hal yang sama. Mengaku beberapa bulan kesulitan melakukan tarik tunai. "Sekarang sangat sulit narik tabungan, sudah 2 bulan begini, pihak LPD bilang tidak ada uang, karena sedikit yang nabung dan bayar kredit," ucapnya.

Reaksi nasabah di Pasar Intaran

Menelusuri isu terkait kolapsnya kondisi keuangan LPD Intaran, wartawan Bali Tribune mewawancarai sejumlah pedagang di Pasar Intaran yang berlokasi di Desa Adat Intaran Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Selasa (14/6).

Mengingat LPD Intaran merupakan pengelola Pasar Intaran, sehingga praktis seluruh pedagang menjadi nasabahnya. Seorang pedagang sembako bernama Ari Armayanti (43), mengakui bahwa pertama kalinya ia mendengar tentang kabar yang ramai diberitakan di media massa.

"Saya kurang tahu ya, ini juga pertama kalinya saya dengar. Selama ini untuk menabung saya selalu berhubungan dengan pegawai LPD yang langsung datang ke sini, tidak pernah ke kantor," paparnya.

Tak jauh dari sana, seorang pemilik toko sembako berinisial U dan seorang anaknya yang disamarkan namanya mengakui bahwa isu tentang olengnya kondisi keungan LPD Intaran sudah masuk ke telinganya selama beberapa waktu.

"Saya dengar kemarin dari pedagang lain dan memang isunya sudah santer sehabis pandemi, katanya sulit menarik tabungan atau deposito," ungkapnya.

"Sebagai salah satu nasabah, tentunya  kalau memang benar itu terjadi sangat mengkhwatirkan sebab saat sedang kepepet dan butuh dana kita malah tidak bisa menarik uang kita," tambahnya.

Disinggung tentang kemungkinan adanya krisis, ia tak mau gegabah dan berasumsi, sebab LPD Intaran selama ini banyak membantunya dalam proses sewa toko di Pasar Intaran

"Membawa isu ini ke pihak berwajib tidak ya, karena belum tentu juga kebenarannya dan kalau tabungannya sulit cair saya bisa alihkan ke tagihan kontrakan toko," tutupnya.

Sementara pedagang canang bernama Ketut Murni (63) dan adiknya yang menolak untuk ditulis namanya juga memaparkan hal yang serupa. Murni mengaku bahwa ia mendengar kabar ini dari pedagang-pedagang lain dan beranggapan kalau masalahnya bersumber dari minimnya jumlah orang yang menabung serta membayarkan kredit, sementara yang menggadaikan serta menarik banyak.

"Saya tahu dari teman kemarin. Jadi saya sempat dijelaskan kalau banyak yang menarik uang tetapi tidak ada yang membayar kredit, jadi mungkin itu yang menyebabkan situasi terjadi seperti sekarang. Saya bulan Maret kemarin menarik dua kali, totalnya saya dapat Rp 1.000.000."

Berbeda dengan adiknya yang menyimpan nominal uang cukup besar di LPD Intaran. Murni menjelaskan, bahwa selama ini dia tak mengalami kendala signifikan. Jumlah yang ia butuhkan diberikan oleh pihak LPD Intaran ketika dia datang langsung ke kantor.

"Untuk saya sendiri tidak ada masalah. Saya kalau mau menabung atau menarik uang langsung datang ke kantor tidak melalui pegawainya, selama ini langsung diberikan kalau ada. Tabungan saya juga hanya tinggal sedikit," aku wanita asli Desa Adat Intaran ini.

Kemudian ada seorang pedagang bumbu beberapa meter dari tempat berjualan Murni, yakni wanita berinisial WM.

"Saya saat menarik tabungan berkomunikasi langsung dengan pegawai LPD Intaran yang setiap hari datang ke sini, kalau ada saya diberikan, kalau tidak ya tidak. Hanya saja nominalnya memang tak banyak."

Ia menuturkan, bahwa selama ini ia rutin menerima uangnya setiap dua minggu sekali, dengan nominal Rp500.000.

"Saya diberitahu kalau tidak bisa langsung menarik uang dengan nominal tinggi, jadi saya diberikan sedikit-sedikit. Uang saya yang dulunya ada Rp11.000.000, sekarang tersisa sekitar Rp4.900.000. Saya memaklumi keadaan yang ada dan saat saya tanya pegawai yang datang, dia bilang keadaannya aman-aman saja," katanya.

Rekan WM yang meminta untuk disamarkan namanya juga memberikan pengakuan serupa. Menurutnya, keberadaan uangnya di LPD Intaran lebih terjamin ketimbang sebuah koperasi yang hingga kini hanya memberikan sebagian kecil dari sejumlah uang tabungannya.

wartawan
M1, M2
Category

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Bupati Badung Kumpulkan Camat, Lurah/Perbekel, dan Pengelola Sampah

balitribune.co.id | Mangupura - Menyikapi permasalahan akan ditutupnya TPA Suwung, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pengelola Jasa Pengangkutan Sampah di Kabupaten Badung, bertempat di Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa, (10/2). Rakor ini merupakan langkah mitigasi terkait dengan penutupan TPA Suwung.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Terima Dividen Bank BPD Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemkab. Badung menerima Dividen dari PT. Bank BPD Bali. Dividen diterima langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT. Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma didampingi Kepala Bank BPD Bali Cabang Mangupura Ida Bagus Made Surawan di Puspem Badung, Selasa (10/02).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.