Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mahasiswa Bali Utara Nyatakan Sikap Terkait Pemilu 2024, Pemerintah Dituntut Netral

Bali Tribune / PERNYATAAN SIKAP - Ambara mendatangi Gedung DPRD Buleleng untuk menyatakan sikap terkait Pemilu 2024, diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna di Ruang Rapat Gabungan.

balitribune.co.id | SingarajaKendati hanya diikuti belasan orang, sekelompok mahasiswa yang menamankan diri Aliansi Mahasiswa Bali Utara (Ambara) mendatangi Gedung DPRD Buleleng, Senin (12/2). Gabungan kelompok mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan itu menemui Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna untuk menyatakan sikap terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Menariknya, Ambara yang terdiri dari gabungan elemen mahasiswa diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), menolak kegiatan mereka disebut unjuk rasa. Namun hanya audiensi untuk menyatakan sikap di depan Ketua DPRD Buleleng Supriatna.

Acara tersebut semula berlangsung pada pukul 10.00 Wita bergeser menjadi pukul 13.00 Wita untuk mensinkronkan waktu dengan Ketua Dewan Supriatna yang sedang ada acara di tempat lain. Sementara acara seremonial berlangsung di ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng.

Pada akhir acara, politisi PDIP yang akrab disapa Supit ini ikut membubuhkan tandatangan pada selembar kertas yang berisi pernyataan sikap yang menekan pemerintah agar menjaga netralitas  pada pemilu mendatang. Selebihnya hanya pernyataan datar tanpa ada unsur kritikal.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Korlap Albert Novaldo berisi 5 point yakni: meminta pemerintah menjaga netralitas dan nilai-nilai demokrasi serta berkomitmen menciptakan pemilu damai, bermartabat, berintegritas tanpa unsur SARA dan hoaks.

Selain itu meminta penyelenggara Pemilu menindak tegas semua bentuk pelanggaran serta berpegang teguh pada kode etik penyelenggara Pemilu. Selanjutnya ajakan untuk datang ke TPS serta menolak politik uang.

Albert Novaldo berkilah aksinya datang ke gedung DPRD bukan merupakan unjuk rasa namun hanya kegiatan audiensi untuk menyatakan sikap. Bahkan berkelit dari pertanyaan soal tidak netralnya pemerintah pada Pemilu mendatang. Ia juga menolak tudingan aksinya itu merupakan pesanan. 

“Gerakan Ambara murni dan kami pastikan tidak ada pesanan dari pihak manapun dan ini murni pemikiran kami mahasiswa di Bali Utara,” kata Novaldo.

Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Supriatna mengatakan kedatangan Ambara itu hanya audiensi untuk menyatakan sikap agar pemilu mendatang berjalan dengan jujur dan adil. Disamping ajakan agar semua pihak termasuk pemerintah dan penyelenggara tetap netral dan menjaga pemilu dapat berjalan dengan baik.

Terkait kegiatan Ambara dilakukan di masa tenang, Supit dengan nada tinggi mengatakan tidak ada aturan yang melarang kegiatan tersebut, terlebih tidak ada kegaduhan yang ditimbulkan.

”Ada larangan, kok gaduh? Memang dia (Ambara) datang ke DPRD membuat kegaduhan?” tandas Supit.

wartawan
CHA
Category

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.