Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Makna Kunjungan Ketua MPR ke MPB

Bali Tribune/ Wayan Windia


Oleh Wayan Windia*)
 
balitribune.co.id | Medio Mei 2021, memiliki arti yang bersejarah bagi eksistensi Monumen Perjuangan Bangsal (MPB). Kenapa? Karena pada saat itu, Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) melakukan kunjungan dan ceramah di MPB. Ceramahnya tentang empat pilar kebangsaan. Persis analogis dengan cita-cita ideal MPB. Karena MPB dibangun, adalah untuk meneruskan semangat dan cita-cita kebangsaan, yang dilahirkan melalui perang kemerdekaan. 
 
Kawasan MPB adalah lokasi, di tempat mana para pejuang kemerdekaan bertemu untuk mengatur strategi melawan penjajah. Buku “Bali Berjuang” mencatat bahwa pertemuan-pertemuan rahasia para pejuang di Bangsal, adalah catatan peristiwa ke-7 dari 49 peristiwa perang kemerdekaan di Bali. Oleh karenanya kunjungan Ketua MPR ke kawasan MPB bukanlah tanpa makna. 
Ketua Umum MPB Dr. Bagus Ngurah Putu Arhana, SpA (K) mengatakan bahwa, peristiwa kunjungan Ketua MPR ke MPB, pasti bukanlah hal yang kebetulan. Pasti memiliki makna. Maknanya adalah bahwa pemikiran yang dikembangkan di MPB mendapaat restu dan dukungan dari di pusat kekuasaan di Jakarta. Mengapa? Karena situasi sosial-politik di tanah air saat ini, memerlukan komunitas, yang memberi dukungan nyata terhadap implementasi empat pilar kebangsaan. 
 
Tidaklah mungkin seorang pejabat tinggi negara, se-level Ketua MPR, mengunjungi sebuah kawasan yang terpencil. Setelah berdiskusi tentang empat pilar kebangsaan di banyak kampus di Bali, lalu yang terakhir ia ber-orasi di kawasan MPB. Di MPB Bamsoet tidak hanya berbicara tentang empat pilar. Tapi ia juga berbicara tentang kasus KKB di Papua, di mana ia bersuara keras dan tegas. Ia juga berbicara keras tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang tidak mewajibkan mata kuliah Pancasila. Itu berarti bahwa Bang Bamsut, darahnya memang merah-putih. Mungkin karena ia adalah anak-kolong. Ia sudah dididik wawasan kebangsaannya, sejak awal kehidupannya di asrama tentara. 
 
Saat ini, Indonesia sedang dihuni oleh Generasi Baru Indonesia (GBI). Sebuah generasi yang hidupnya penuh dengan harapan-harapan. Mengapa? Karena mereka hidup dalam alam terbuka yang tanpa batas. Mereka selalu dicekoki oleh informasi kemewahan materialistis, demokratisasi yang mendekati anarhis, dan aroma HAM yang nyaris tanpa eling pada kewajiban. Kalangan TNI menyebut kasus ini sebagai soft war bagi bangsa Indonesia. Kecendrungan sosial ini, sama sekali tidak dapat dibendung. Karena merupakan proses transfomasi sosio kultural sebagai akibat dari pengaruh sosial-eksternal. Adapun yang dapat kita lakukan adalah, membangun komunitas sosial, yang masih mampu memandang ke belakang. Memandang sejarah bangsanya yang penuh dengan tetesan darah. Bahwa kemerdekaan, yang kini kita nikmati sama sekali tidak mudah. Para pendiri bangsa ini, tatkala membangun bangsanya, maka yang terpikirkan adalah bangsanya semata. Nyaris tidak ada kepentingan individu atau golongan. Mereka mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk bangsanya. 
 
Kedatangan Ketua MPR, mempertegas kebenaran visi yang dikembangkan oleh MPB di kawasan Gaji, Kab. Badung. Bahwa cita-cita dan nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan ditanamkan di MPB sejak awal perang kemerdekaan, perlu terus dikobarkan. Tidak mungkin sebuah masa depan dapat dibangun dengan kokoh, tanpa paham tentang masa lalu. Masa lalu (atita)-masa kini (wartamana)-dan masa depan (anagata), adalah sebuah rentetan yang tak terpisahkan. Saat ini, istilah seperti itu, sangat populer dengan sebutan catatan track record. Sangat diyakini bahwa, apabila generasi bangsa ini lupa tentang masa lalu bangsanya dalam perang kemerdekaan, maka berarti bahwa, bangsa ini berada dalam jalur yang salah. Bahkan, mungkin bisa sangat membahayakan. Mengapa? Karena semua konsensus bangsa ini, yang menyebabkan bangsa ini bersatu, bisa saja diingkari dan dilupakan. 
 
Konsensus itu adalah konsensus tentang dasar negara yakni Pancasila. Konsensus tentang landasan konstitusional bangsa, yakni UUD1945. Konsensus tentang bentuk negara, yakni bentuk NKRI. Oleh para pejuang kemerdekaan, ketiga konsensus ini disebut dengan Tri Pusaka Bangsa (TPB). Saat ini MPR menambah satu pusaka lagi, yakni Bhineka Tunggal Ika. Lalu disebut sebagai empat pilar kebangsaan. 
 
Dalam konteks ini pihak MPB telah membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Gugus Kebangsaan (GK). Adapun anggota GK adalah : MPB, Korps Mahasiswa Indonesia (KMI) Ugrasena Bali, Gerakan Nasional Pembudayaan Pancasila (GNPP) Bali, DHD Angkatan 45 Bali, PPM Bali, dan Alumni Korps Mahasiswa Seroja. Gugus inilah yang bergerak sejak awal, untuk memberikan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPNB). Hingga kini telah dididik sebanyak lk 7500 orang siswa/mahasiswa sebagai kader PPNB. 
 
Sebuah karya yang luar biasa, karena semua kegiatan dibiayai secara mandiri. Sungguh suatu kegiatan pengabdian yang luar biasa bagi bangsa dan negaranya. Mungkin karena karya-karya itulah, Ketua MPR berkenan berkunjung ke MPB. Barangkali Ketua MPR perlu memberikan apresiasi kepada GK di Bali. Dan kiranya perlu juga pihak GK mendapatkan Anugrah Bela Negara dari Kemenhan, dalam rangka peringatan Hari Bela Negara di Indonesia.***
 
*) Penulis adalah, Guru Besar di Univ. Udayana, dan Ketua Stispol Wira Bhakti Denpasar. 
wartawan
Redaksi
Category

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Polisi Periksa 5 Saksi dan Sisir CCTV Jalur Pelarian Pelaku Pembunuhan Bule Belanda di Kerobokan

balitribune.co.id | Denpasar - Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba mengatakan, pihaknya terus bergerak untuk mendalami kasus pembunuhan bule Belanda, Rene Pouw yang tewas dikeroyok oleh dua orang tak dikenal di seputaran Villa Amira Nomor 1, Banjar Anyar Kelod Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Senin (23/3/2026) pukul 22.50 Wita lalu. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.