Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mall Pelayanan Publik Bakal Dilengkapi Stand UMKM dan Kuliner

Bali Tribune/ RAKER - Rapat kerja DPRD Bangli dengan Disperindag.



balitribune.co.id | Bangli -  Untuk meningkatkan pelayanan kepada mayarakat, Pemkab Bangli bakal membangun Mall Pelayanan Publik  yang berlokasi di Pasar Loka Crana, Bangli. Pembangunan mall selain sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat, juga akan dilengkapi stand Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) serta stan kuliner khas Bangli.

Hal ini merupakan ide dari Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli untuk mebantu pemasaran produk UMKM Kabuaten Bangli.  Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja antara Disperindang dengan DPRD Bangli beberpa hari yang lalu.

Kadisperindag Bangli I Wayan Gunawan menjelaskan, mall Pelayanan publik akan mengakomudir tiga organisasi perangkat daerah (OPD)  yakni Disperindag, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Didukcapil) dan Dinas Perijinan. “Jadi kalau mau mengurus berbagai kperluan seperti perijinan, aminduk serta lainnya masyarakat bisa mengurusnya disana,” bebernya.

Lebih lanjut dipaparkan, mall pelayanan publik ini juga akan dilengkapi ruang rapat dengan kapasitas 50 orang. Jadi semua OPD di Kabupaten Bangli kalau ada agenda rapat juga bisa memanfaatkan ruangan tersebut. Apalagi ada yang menerima kunjungan kerja (Kungker) daerah lain bisa memanfaatkan gedung itu.  “Jadi usai pertemuan bisa diarahkan ke stand UMKM atau koliner di lokasi. Ini sebagai bentuk membantu para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya,” bebernya.

Menurut Wayan Gunawan sesuai saran dari Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli, di lokasi agar disediakan stand UMKM dengan luas 18 x 8  meter persegi. Disana, nanti akan dipajang berbagai produk UMKM, mulai kerajinan, makanan ringan atau prduk lainnya yang merupakan produksi khas masyarakat Bangli. “Nantai akan nada sekitar 66 kios souvenir di sana,” ucap Gunawan.

Sementara Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles didampingi anggota Komisi II I Gede Tindih menyebutkan, tujuan diadakannya raker ini adalah  untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan dari pembangunan mall pelayanan publik di Pasar Loka Crana. Pasalnya, pihak Dewan sudah menyetujui anggarannya.  “Kita ingin sejauh mana prosesnya, apakah pemindahan pedagang dipasar tersebut ada kendala atau tidak. Lantas tempat relokasinya sudah tersedia atau belum,” tegas Komang Carles.

wartawan
SAM
Category

Peringati HPSN 2026, Bupati Badung Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Aksi korve bersih sampah laut kembali dilaksanakan pada Minggu (22/2). Kegiatan serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tersebut diawali gelaran apel yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.