Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mantapkan Pembahasan Pembangunan TPS3R dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar

rakor perbekel/lurah
Bali Tribune / RAKOR - Wali Kota Jaya Negara Bersama Forum Perbekel Lurah Gelar Rapat Koordinasi

balitribune.co.id | Denpasar - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menggelar rapat bersama Forum Perbekel Lurah Kota Denpasar guna membahas pembangunan TPS3R dan perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kota Denpasar, di Gedung Praja Madya, Kantor Walikota Denpasar, Rabu (21/5) siang. 

Dalam kesempatan tersebut hadir pula Kepala Dinas Perkim, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, Kadis PUPR, A.A Ngurah Bagus Airawata dan Kadis DPMD, I Wayan Budha, serta pihak terkait lainnya.

Adapun maksud dari pertemuan ini, adalah untuk memantapkan pelaporan Pemkot Denpasar kepada Kementerian Lingkungan Hidup RI terkait dengan program pengelolaan sampah berbasis sumber. Hal ini lantaran pemerintah pusat menuntut agar pengelolaaan sampah berbasis sumber wajib dilaksanakan di daerah. 

Untuk diketahui, saat ini sesuai dengan laporan tercatat, telah dibangun setidaknya 24 lokasi TPS3R, namun jumlah ini belum dapat menyelesaikan permasalahan dengan maksimal. Untuk itulah akan dilakukan pendataan lagi lahan potensial untuk membangun TPS3R minimal 5 titik tambahan untuk memantapkan pelaporan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyebut perlu dilakukan pembahasan berbagai program krusial, diantaranya penanganan sampah yang berfokus pada pembangunan TPS3R baru dan juga perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar. 

"Terkait program penanganan sampah akan diutamakan pembangunan sejumlah Tempat Pengolahan Sampah Reduce - Reuse - Recycle (TPS3R) baru di sejumlah titik di Kota Denpasar. Diawali dengan pendataan lahan potensial milik Pemkot Denpasar sebagai lokasi pembangunan TPS3R," ungkap Walikota Jaya Negara.

Pembangunan ini lanjut Jaya Negara, akan menunggu hasil koordinasi Dinas Perkim Denpasar dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar guna memastikan titik koordinat dari aset lahan milik Pemkot yang berada di desa dan kelurahan yang akan dijadikan lokasi TPS3R.

Nantinya Dinas Perkim akan mengirimkan data titik koordinat termasuk akses ke lahan yang akan dibangun TPS3R kepada Perbekel dan Lurah. Setelah itu, pihak desa dan kelurahan lurah akan memberikan laporan-laporan hasil survei di wilayahnya yang memuat layak atau tidaknya wilayah itu untuk dijadikan acuan perencanaaan membangun gedung TPS3R. 

"Perbekel dan Lurah akan mengatensi dan mensurvei kira-kira dimana kekurangan dari akses lahan tersebut. Hasilnya akan diverifikasi mana saja yang siap untuk dibangun TPS3R yang rencananya akan dibangun arahnya ke dalam model "Incinerator", dimana mesin "incinerator" terbaru ini sama sekali tidak mengeluarkan asap sisa pembuangan. Pemkot Denpasar akan memastikan gedung TPS3R sesuai dengan standar mesin tesebut," tegas Wali Kota Jaya Negara.

Sementara terkait perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar, Kepala Dinas DPMD Denpasar, I Wayan Budha yang ditemui dalam kesempatan yang  mengatakan sejauh ini telah berjalan dengan baik. 

Leading Sector Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar sendiri adalah Dinas Koperasi yang membuat satgas dari pusat ke daerah. Kemudian OPD di Pemkot Denpasar akan dilibatkan, dan tergantung unit usaha koperasi akan bersinergi dengan pihak OPD yang berkaitan.

"Dari total 27 desa yang ada di Kota Denpasar, sebanyak 22 desa sudah menggelar musyawarah desa khusus membahas Koperasi Merah Putih ini. Sisa sebanyak 5 desa belum dan akan melaksanakan Musdes pada 23 Mei hingga 26 Mei 2025 dan targetnya Mei sudah rampung semua," jelas Wayan Budha.

Dari 27 desa ini, tambah Wayan Budha, 2 desa sudah mendapatkan Akte Notaris pembentukan koperasi, sementara 5 desa sudah berproses, dan sisanya sedang melengkapi berita acara dan kelengkapan notaris. 

Selanjutnya untuk Kelurahan, 16 kelurahan di Kota Denpasar ditargetkan sudah beres melaksanakan Musyawarah Kelurahan khusus pada bulan Mei ini. Targetnya akhir bulan Juni 2025 semua sudah terdaftar di Notaris. 

"Targetnya, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar akan dimulai per 12 Juli 2025 dan Launching resmi pada Oktober 2025," ujar Budha.

wartawan
ANA
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.