Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Masuk Bali Pakai Suket Rapid Test Antigen Kedaluwarsa, Lolos dari Ketapang, Terjaring di Gilimanuk

Bali Tribune/ Tidak sedikit pelaku perjalanan yang lolos menyeberang dari Ketapang, Banyuwangi yang terjaring di Gilimanuk karena tidak memenuhi persyaratan.
balitribune.co.id | Negara  - Kendati tidak memenuhi persyaratan, namun tidak sedikit pelaku perjalanan yang lolos menyeberang dari Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Pemeriksaan yang dilakukan secara ketat di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk berhasil menjaring pelaku perjalanan yang tiba di Bali tidak memenuhi persyaratan sehingga harus dilakukan rapid test.
 
Walaupun pasca Idul Fitri 1442 H diberlakukan syarat wajib menunjukan hasil rapid test antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang melakukan perjalanan antar daerah, namun masih ditemukan pelaku perjalanan yang masuk Bali tidak memenuhi persyaratan. Terbukti saat dilakukan sidak situasi warga yang masuk Pulau Bali di Pos Penebalan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pasca Hari Raya Idul Fitri secara langsung oleh Dandim 1617/Jembrana, Letkol Inf Hasrifuddin Haruna pada Rabu (19/5) sore.
 
Sidak dilakukan di sejumlah titik, mulai Pos Pelayanan Test Rafidtest Antigen/Genose di Pelabuhan Gilimanuk, Pos Terminal Pelabuhan Gilimanuk, Pos Waterbee hingga di Pos Jembatan Timbang Cekik. 
 
Saat dilaksanakan pengecekan secara Random di Pelabuhan ditemukan 14 buruh bangunan asal Jawa Timur yang masuk Bali dengan surat keterangan (Suket) rapid test antigen yang mencurigakan. Selain dikeluarkan klinik pratama, tanggal suketnya sudah kedaluwarsa. Rombongan tersebut langsung dilakukan pemeriksaan.
 
 Mereka diperintahkan untuk menjalani rapid test antigen ulang di Pelabuhan Gilimanuk. Begitu pula saat pemeriksaan secara random di Pos Waterbee Gilimanuk (Pos Pemeriksaan untuk kendaraan Roda 2, juga ditemukan warga yang masuk Suket Rapid Test Antigen sudah kedaluwarsa. 
 
Pelaku perjalanan yang terjaring diperintahkan melaksanakan test Rapidtest Antigen/Genose lagi sebagai syarat melanjutkan perjalanan masuk ke Bali. Petugas gabungan di Gilimanuk pun diminta melakukan pemeriksaan secara ketat dan lebih teliti lagi.
 
Padahal sebelumnya Forkopimda bersama instansi terkait di Kabupaten Jembrana pada Senin (17/5) malam langsung mendatangi pihak manajemen PT ASDP Indoensia Ferry Cabang Ketapang. Sudah dilakukan kordinasi dengan pejabat terkait di Banyuwangi untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pelaku perjalanan yang menyeberang dari Jawa menuju Bali. Terlebih sejak tanggal 1 hingga 14 Mei lalu tercatat lebih dari 140 ribu orang yang melakukan penyebrangan dari Bali menuju Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk.
 
Pelaku perjalanan yang sebelumnya menyeberang ke Jawa sebelum Idul Fitri tersebut diprediksi akan kembali ke Bali dan berpotensi sebagai carier covid-19 sehingga harus dialkukan antisipasi sebelum menyeberang ke Bali. Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna dihadapan sejumlah perjabat di Banyuwangi berharap kerjasama antara Kabupaten Jembrana dan ASDP Ketapang dalam menekan angka persebaran covid 19 pasca lebaran 2021 bisa semakin solid sahingga upaya pencegahan agar semakin maksimal. 
 
Pihaknya meminta setiap pengguna jasa penyeberangan harus dipastikan tetap menerapkan protokol kesehatan dan wajib membawa hasil tes negatif covid-19. 
 
"Kita sama-sama menekan resiko persebaran covid-19 baik dari Gilimanuk ke Ketapang ataupun sebaliknya, maksimalkan semua upaya dan tenaga demi percepatan pemulihan ekonomi," harapnya. 
 
Menyikapi pelaku perjalanan tidak memenuhi persyaratan yang lolos dari Ketapang, Kapolres Jembrana, AKBP I Ketut Adi Wibawa menyatakan mengintensifkan penyekatan berlapis di Jembrana. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Tabanan Sepakati Penetapan Empat Ranperda

balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menyepakati penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan pihak eksekutif. Keempat ranperda yang disepakati itu yakni tentang Laporan Keterangan dan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2024. Berikutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rencana Pembangunan Industri, dan Penataan Banjar Dinas.

Baca Selengkapnya icon click

Nelayan, Garda Terdepan dalam Penyelamatan Korban Kapal Karam

balitribune.co.id | Negara - Di tengah duka mendalam akibat tragedi tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, ada kisah-kisah heroik yang menghangatkan hati. Kisah-kisah heroik penyelamatan yang dilakukan para nelayan tradisional Jembrana menjadi secercah harapan di tengah tragedi dan menginspirasi untuk membangun respons darurat yang lebih kuat di wilayah perairan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.