Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Membajak Demokrasi

Bali Tribune / IGMPujastana - Pemimpin Redaksi Bali Tribune

balitribune.co.id | “…. Kita tahu Para Demagog (provokator) ekstremis bermunculan dari waktu ke waktu  di semua masayarakat, bahkan di (masyarakat) dengan demokrasi sehat…” tulis  peneliti demokrasi terkenal Steven Levitsky dan Daniel Ziblat dalam bukunya “How Democarcy Die” yang diterjemahkan menjadi “Bagaimana Demokrasi Mati” dan diterbitkan Gramedia Pustaka Utama tahun lalu (2019).

Dunia saat ini  tengah mengalami paceklik  demokrasi. Para politisi cenderung memilik identitas povokator dalam usahanya menempuh jalan pintas mengunpulkan massa. Calon pemimpin politik yang berawal dari karakter provokator bermunculan dan mengancam demokrasi dunia  persis seperti masyarakat provokator masa lalu  yang kemudian melahirkan para diktaktor yang ingin dilupakan sejarah.

Sebagaimana juga di tulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblat, para demagog ada di semua negara demokrasi dan kadang salah seorang di antaranya dapat meraih perhatian publik. Masalah demokrasi saat ini bukanlah cara mencegah munculnya sosok seperti itu melainkan menemukan  cara mencegah mereka menduduki tempat sentral dalam partai politik mapan sehingga  dapat menjadi filter bagi mewabahnya provokator di lingkaran elit politik.

Partai politik merupakan filter utama dalam menghadang  kebangkitan demagog ekstremis dan menjaga mereka agar  tetap berada di tepi panggung elit politik. Partai politik, dalam hal ini, harus tampil paling depan dan sama-sama mengisolasi mereka (calon demagog itu) dari pusat elit pemerintahan. Memang tanggapan massa rakyat juga hal yang penting dalam analisa mengenai  kebangkitan provokator tetapi yang jauh lebih penting adalah persoalan, apakah elit  dan partai politik dapat tampil menjadi filter yang ampuh bagi kemunculan mereka di lingkaran kekuasaan?

Sejarah menunjukan partai politik milik ditaktor, macam Hitler dan Mussolini, hanya memiliki anggota pendukung tak lebih dari 2 persen  populasi.  Partai politik milik kedua ditaktor hebat itu  tidak pernah menjadi partai mayoritas dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. ‘’Justru mayoritas pemilih  mentang keduanya - sebelum keduanya meraih kekuasaan karena dukungan orang dalam (partai) politik yang buta akan bahaya ambisi mereka.”   Keduanya akhirnya sukses membajak demokrasi dan merubahnya menjadi masyarakat fasis yang mengerikan. 

Beberapa negara macam Belgia, Britania, Kosta Rika dan Finlandia juga menghadapi ancaman  dari para demagog tapi berhasil  mencegah mereka meraih kekuasaan dan mengisolasi  mereka di pinggir arena. “Barangkali karena orang Kosta Rika dan Belgia lebih demokratis dibandingkan orang Italia  dan Jerman,” tulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblat.

Indonesia sudah memasuki sekitar dua dasawarsa  menapaki demokrasi sejak Reformasi 1998. Tapi apakah sesungguhnya demokrasi negeri ini sudah aman, jauh dari bahaya pembajakan demokrasi yang melahirkan  otoritarianisme? Demokrasi mati saat sekarang dengan cara yang berbeda dari tahun 1930-an atau 1960 - 1990-an. Sistem politik tidak  secara vulgar ditodong senapan tentara.

Sebagaimana terungkap dalam buku How Democracy Die, “Kediktaktoran yang mencolok - dalam bentuk fasisme, komunisme atau kekuasaan militer - sudah hilang di sebagaian negara. Kudeta militer dan perebutan kekuasaan sudah  dengan cara kekerasan sudah jarang terjadi. Sebagian besar negara menyelenggarakan pemilu secara teratur. Tapi  demokrasi kini bertumbangan dengan cara yang berbeda. Sejak akhir Perang Dingin, sebagian besar kehancuran  demokrasi  bukan disebabkan oleh para jendral dan serdadu melainkan pemerintahan hasil pemilu.”

Demokrasi tetap saja bertumbangan tetapi dengan cara yang mengecoh. Demokrasi mati dengan cara yang unik, di tangannya sendiri!

Indonesia, sebagaimana halnya negara demokrasi lain, tak bisa  punya agenda mencegah kemunculan para provokator (demagog) sekalipun resikonya  mengancam demokrasi itu sendiri. Rumitnya lagi, para demagog ini sering menggunakan isu suku, agama, ras dan antar golongan   dalama usaha meraih  perhatian publik. Kombinasi antara isu SARA dan Para Demagog tentu saja merupakan ancaman serius bagi Demokrasi. Sekali isu identitas digunakan dalam politik,  bola salju yang muncul dan menggelinding  akan sulit dikendalikan untuk tidak mencabik-cabik ketenangan kita sebagai bangsa heterogen.

wartawan
IGM Pujastana
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.