Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Memenuhi Aspirasi Masyarakat Bali yang Membutuhkan Transportasi Umum, DPRD Bali Bertindak

DPRD Bali
Bali Tribune / DISKUSI - di hadapan peserta diskusi terbuka diantaranya BEM Universitas Udayana, masyarakat Bali, komunitas penyandang disabilitas serta supir bus Trans Metro Dewata, DPRD Provinsi Bali menegaskan langkah yang dilakukan untuk mengaktifkan kembali bus Trans Metro Dewata

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menerima audiensi Forum Diskusi Transportasi (FDT) Bali dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Universitas Udayana dengan melakukan diskusi terbuka terkait Trans Metro Dewata di Wantilan Kantor DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Kamis (27/2). Saat diskusi terbuka bersama DPRD Provinsi Bali, BEM Universitas Udayana dan dengan masyarakat Bali, komunitas penyandang disabilitas serta supir bus Trans Metro Dewata meminta agar Pemerintah Provinsi Bali dapat secepat mungkin mengoperasikan kembali bus Trans Metro Dewata. 

Seperti diketahui, pemberhentian operasional bus Trans Metro Dewata sejak 1 Januari 2025 dengan alasan permasalahan anggaran. Sebagai hasil dari diskusi terbuka ini, BEM Universitas Udayana menyerahkan Policy Brief kepada DPRD Provinsi Bali. Hal tersebut disambut baik oleh Ketua DPRD Bali.

Dalam diskusi ini, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suyasa menegaskan, Trans Metro Dewata adalah kebutuhan utama di perkotaan untuk mengurangi kemacetan dan polusi, serta mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Setelah MoU dengan pemerintah pusat berakhir per 31 Desember 2024, operasional bus Trans Metro Dewata dihentikan dan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Bali. 

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Budiutama mendukung penuh tuntutan mahasiswa dan masyarakat agar mengembalikan Trans Metro Dewata dan segera dapat diaktifkan. la berharap Trans Metro Dewata segera aktif kembali, sehingga masyarakat memperoleh akses transportasi yang terjangkau.

Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya menyatakan, DPRD akan mengajukan perubahan anggaran lebih awal, sehingga bus Trans Metro Dewata mampu beroperasi lagi. "Masyarakat pengguna Trans Metro Dewata yang kami cintai dan mahasiswa yang sudah hadir di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menyuarakan beroperasinya kembali Trans Trans Metro Dewata sebagai pendukung transportasi publik di Bali dan hari ini (Kamis 27 Februari 2025) telah memahami kebutuhan itu," jelasnya.

Kata dia, DPRD Provinsi Bali menyepakati dan menyampaikan kepada Gubernur Bali, eksekutif untuk mengusulkan anggaran perubahan tahun 2025 APBD Provinsi Bali diusulkan untuk memakai anggaran mendahului. "Sehingga pengoperasian Trans Metro Dewata bisa dilaksanakan sesegera mungkin, secepat mungkin untuk memenuhi aspirasi adik-adik mahasiswa dan masyarakat Bali yang membutuhkan mode transportasi umum ini," katanya.

wartawan
YUE
Category

Gugatan Ditolak Dua Kali, Penjual Tanah di Jimbaran Tetap Dihukum Kembalikan Uang Puluhan Miliar

balitribune.co.id I Denpasar - Sengketa dugaan penipuan jual beli tanah di Jimbaran, Kabupaten  Badung kian memanas.

Pelapor berinisial SN melalui kuasa hukumnya I Made Ariel Suardana, SH, MH, menanggapi pernyataan kuasa hukum Bun Djokosudarmo yang sebelumnya disampaikan melalui hak jawab di sejumlah media. 

Baca Selengkapnya icon click

Dua Kecelakaan Maut Terjadi dalam Sehari di Selemadeg dan Selemadeg Barat

balitribune.co.id I Tabanan - Dua kecelakaan lalu lintas berujung maut mengguncang wilayah Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg dalam waktu kurang dari lima jam pada Rabu (15/4/2026). Peristiwa tragis tersebut merenggut dua nyawa, termasuk seorang pelajar berusia 10 tahun yang tewas seketika di lokasi kejadian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Wajibkan Pegawai Absen Pakai Koordinat Rumah Saat WFH

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan akan mewajibkan ASN melakukan absen sesuai koordinat lokasi rumah saat Work From Home (WFH).

Upaya ini dilakukan untuk mencegah WFH disalahgunakan menjadi libur panjang tiap akhir pekan. Aturan ketat ini diberlakukan untuk memastikan pegawai tetap menjalankan tugas dinasnya dengan produktivitas tinggi meski bekerja dari rumah setiap Jumat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Bangli Warning ASN, Wajib Melaporkan Kinerja Saat WFH

balitribune.co.id I Bangli - Memasuki kali kedua pelaksanaan Work From Home (WFH) yang dilaksanakan setiap hari Jumat, Pemkab Bangli mengeluarkan warning kepada pimpinan OPD dan ASN. Pasalnya  WFH tidak serta merta ASN libur. Melainkan tetap bekerja dari rumah. Demikian ditegaskan Sekda Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, Kamis (16/4/2026). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.