Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

MENCARI PRODUK PERTANIAN DI TENGAH GANASNYA VIRUS CORONA

Bali Tribune / Wayan Windia - Guru Besar (E) pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Made Sanaggra di Sukawati.

balitribune.co.id | Kalau ada wabah atau bencana, maka manusia pasti berpaling pada pertanian. Sebab manusia pertama-tama harus mengamankan isi perutnya, sebelum berpikir pada kepentingan sekunder lainnya. Demikian juga pada fenomena kasus virus corona saat ini. Begitu ada kasus dua WNI positif terserang virus corona di Depok, maka warga Jabodetabek mulai panik. Mereka memborong bahan makanan, termasuk makanan olahan. Mereka menyerbu mall dan super market, dll. Untunglah para pejabat negara mampu dengan sigap memberikan penerangan. Sehingga kepanikan mulai mereda. Sementara itu, gabungan pengusaha produsen makanan juga memberikan jaminan bahwa stoknya sangat cukup. Untuk itu penduduk tidak perlu panik.  

Demikian pula dalam kasus perang Iran-Irak, atau setelah terjadinya Bom Bali I dan II, banyak mantan karyawan hotel yang bertekad untuk hidup dari pertanian. Tetapi setelah ekonomi mulai pulih, maka sektor pertanian kembali ditinggalkan lagi. Kenapa? Karena kehidupan di sektor pertanian tidak menjanjikan. Hanya para penganggur yang memiliki otot, yang siap terjun ke sektor pertanian.  Petani yang menanam padi satu hektar, penghasilannya hanya sekitar Rp. 3, 5 juta per bulan. Nyaris sama dengan pendapatan buruh bangunan atau pengemis jalanan.

Kalau saja kita siap untuk membeli hasil pertanian dengan harga yang lebih menguntungkan petani, maka banyak pemuda yang siap hidup di sektor pertanian. Demikian juga para petani, pasti tidak akan dengan mudah menjual sawahnya. Karena para petani paham sekali, tentang makna sawah bagi keberlanjutan kehidupannya. Mereka juga paham tentang bagaimana sawah yang dahulu di bangun dan dibela dengan berdarah-darah. Kasus di Subak Guama, Marga, Tabanan, menunjukkan hal yang sangat membantu petani. Di mana para petani di subak itu, dilayani segala kebutuhannya oleh koperasi-tani. Dengan demikian, tidak heran kalau banyak pemuda di sana yang terjun di sektor pertanian. Di samping itu tidak ada petani di Subak Guama yang menjual sawahnya untuk kepentingan non-sawah. Awig-awig subak di sana, sangat kuat.   

Gunnar Myrdal, dalam bukunya Asian Drama menulis bahwa, pembangunan pertanian selalu menimbulkan pro dan kontra. Pembangunan pertanian juga memerlukan waktu yang panjang. Tetapi pada saatnya akan menentukan, apakah bangsa itu akan hancur atau tidak. Suatu bangsa, akan dihormati di forum-forum internasional, kalau bangsa itu mampu memberikan makan kepada rakyatnya. Patut dicatat bahwa sukses pembangunan pertanian pada tahun 1985 (dicirikan dengan swasembada beras), dimulai pembangunannya pada tahun 1971. Pada era itulah Indonesia mendapat penghormatan di forum internasional. Tercatat Prof. Makagiansar terpilih menjadi Dirjen UNESCO, Pak Harto mendapat penghargaan dari FAO, dll.

Selanjutnya, beberapa hari setelah kasus Corona muncul di Indonesia, maka para pejabat Indonesia sudah mulai was-was soal makanan. Menteri Perdagangan sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk import gula pasir dan bawang putih, dll. Sebetulnya, sudah cukup lama Indonesia sangat tergantung dari bawang putih import. Komoditas itu membawa pengaruh terhadap inflasi yang cukup kuat. Termasuk komoditas cabe dan beras. Kalau demikian keadaannya, kenapa pemerintah tidak sejak lama mengambil ancang-ancang untuk memenuhi kebutuhan sendiri? Jawabnya sangat sederhana. Karena pada umumnya pemerintah (di seluruh dunia), tidak suka melakukan pembangunan pertanian. Alasan-alasannya, seperti yang telah dikemukakan Gunnar Myrdal di depan.

Negara Indonesia, yang penduduknya sangat besar, dan pulau-pulaunya sangat luas, memerlukan penyediaan bahan makanan yang cukup, khususnya beras. Belum lagi kebiasaan-kebiasaan di Papua, yang penduduknya cendrung mulai suka makan beras. Demikian juga penduduk di NTT. Mereka mulai meninggalkan makanan tradisionalnya, yakni sagu dan jagung. Sebetulnya hal itu tidak menjadi masalah, karena potensi pertanian di Indonesia sangat baik, dan juga budaya pertaniannya masih baik. Tetapi sangat berpulang pada perhatian dan fokus pemerintah dalam sektor pertanian. Sebetulnya, Indonesia bisa menjadi negara maju, meski harus berbasis pertanian. Kalau hal itu dapat dilakukan, maka ada saatnya semua negara di sekitar Indonesia, akan sangat tergantung bahan pangannya dari bumi Indonesia. Selandia Baru, Vietnam, dll adalah contoh dari negara-negara, yang pembangunan ekonominya berbasis pertanian.

Tetapi jangan diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan sektor pertanian hanyalah orang-orang yang bekerja dan mencangkul di sawah mereka. Pertanian saat ini sudah mulai dipandang sebagai kegiatan agribisnis. Di mana kegiatan usahatani di sawah (on farm), hanyalah salah satu sisi dari lima sisi agribisnis. Sisi-sisi lainnya adalah kegiatan industri hulu (yang menhasilkan input bagi on farm), kegiatan industri hilir (yang memproses output dari on farm), kegiatan penunjang on farm (koperasi tani, lembaga perkreditan, dll), dan kegiatan pemasaran hasil on farm.    

Kalau saja sistem agribisnis ini bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, maka kita bisa mandiri dalam hal pemenuhan bahan makanan penduduk. Perhatian pemerintah termasuk dalam menunjang sektor pertanian di bidang riset dan teknologi yang sepadan. Kalau tidak ada perhatian dari program pemerintah, maka jangan harap sektor ini bisa berkembang. Prof.Tun (pemenang nobel dari Venezuela) mengatakan bahwa, sektor pertanian pasti akan tergilas kalau tidak ada perhatian yang sepadan dari pemerintah. Kalau pada titik itu ada bencana, maka barulah kita sadar betapa pentingnya bahan makanan yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Atau kalau tokh kita punya uang, tetapi tidak ada yang bisa dibeli, karena tidak ada stok bahan makanan. Maka itu, pembangunan sektor pertanian jangan dilupakan.

 

 

wartawan
Wayan Windia
Category

Perkuat Birokrasi Berbasis Merit, Bupati Adi Arnawa Lantik 156 Pejabat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemkab Badung memperkuat tata kelola pemerintahan profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik melalui penguatan birokrasi berbasis sistem merit. Terkait hal tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 31 Pejabat Administrator, 75 Pejabat Pengawas, serta 49 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemkab Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Lantik Direktur Umum Perumda Tirta Mangutama, Targetkan Terobosan Atasi Krisis Air Bersih

balitribune.co.id I Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa resmi melantik I Made Putra Wijaya sebagai Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama untuk masa bakti 2026-2031. 

Dalam pelantikan yang berlangsung di Kantor Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Rabu (24/6/2026), Bupati menegaskan perlunya langkah cepat dan inovatif untuk menjawab tantangan penyediaan air bersih di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Magelang Study Strategi Pembangunan Rumah Sakit di Gianyar

balitribune.co.id I Gianyar - Bupati Magelang Grengseng Pamuji bersama rombongan yang terdiri dari pimpinan DPRD Kabupaten Magelang serta sejumlah Perangkat Daerah (PD) terkait melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Gianyar untuk mempelajari strategi pembangunan rumah sakit dan pemanfaatan pinjaman daerah melalui PT SMI.

Baca Selengkapnya icon click

Aplikasi Kerap "Error", Dinsos Denpasar Evaluasi Bansos Digital

balitribune.co.id I Denpasar - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Denpasar mengevaluasi total hasil uji coba penerapan aplikasi bantuan sosial (bansos) digital. 

Berdasarkan evaluasi pasca-uji coba di Kelurahan Peguyangan pada 4 Juni lalu, petugas di lapangan masih menemukan sejumlah kendala teknis, mulai dari sistem aplikasi yang kerap error hingga status warga yang mendadak muncul sebagai "berpotensi tidak layak".

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkot Denpasar Perketat Aturan Rokok Elektrik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang baru. Langkah ini diambil sebagai respons atas masifnya penggunaan rokok elektrik (vape) di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda dan anak-anak.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar dan BPS Teken Komitmen Sensus Ekonomi 2026

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar resmi mencanangkan pelaksanaan program nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). 

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, dan Kepala BPS Denpasar di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA), Selasa (23/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.