Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mengapa Harus Vaksin?

Bali Tribune / M. Setyawan Santoso - Pengamat Ekonomi dari Bank Indonesia

balitribune.co.id | Pandemi Covid telah terjadi perubahan paradigma indikator pariwisata.  Daya tarik pariwisata yang  selama ini adalah amenitas (hotel dan akomodasi), aksesabilitas (kemudahan transportasi) dan dan atraksi (seni dan budaya), kini telah berubah menjadi  amenitas yang sehat,  aksesabilitas yang sehat serta atraksi yang sehat.

Definisi sehat pun meluas, tidak hanya bersih dan hygenis tetapi lebih kepada bebas dari virus corona.  Betapa banyaknya hotel hotel berbintang di kabupaten Badung, dengan diskon sampai 50%, tetapi tidak akan ada yang datang jika tidak ada jaminan kesehatan, atau yang kini terkenal dengan istilah CHSE (cleaness, healty, safe dan economic sustainability).

Betapa banyaknya penerbangan ke Bali, tetapi jika restriksi perlintasan masih berlaku dengan berbagai syarat tes antigen, PCR dan lain-lain, maka tidak banyak wisatawan yang ingin datang ke Bali.  Betapa indahnya Pantai Kuta dan Sanur, betapa megahnya tarian pendet dan kecak di Pura Uluwatu, tetapi tidak akan membuat orang tertarik kalau daerah tujuan wisata tersebut belum CHSE.

Indikator kesehatan pun mengalami perubahan. Suatu daerah memiliki indikator kesehatan yang tinggi  (atau disebut daerah hijau) bukan lagi karena memiliki banyak rumah sakit, dokter atau fasilitas kesehatan lainnya. Indikatornya kini adalah jumlah orang terpapar Covid-19. 

Bali memiliki tenaga medis dokter sebanyak 3 ribu dokter dan 5 RS  bertaraf internasional, namun tidak akan berarti jika jumlah orang terpapar Covid masih tinggi. Dengan demikian berarti kita perlu mengejar target indikator yang satu ini yaitu menekan jumlah orang terpapar Covid.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan jumlah orang terpapar Covid.  Pemerintah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah kota Denpasar telah menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan baru-baru ini diterapkan di Jawa Bali dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala mikro (PPKM Mikro). 

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia menerapkan protokol kesehatan berupa 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Bahkan 3M ini telah diperluas menjadi 5M, 6M dan seterusnya yaitu menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Selain itu, masih diterapkan tata kerja pandemi yaitu work from home, virtual meeting dan berbagai kegiatan kegiatan virtual lainnya.

Dampak dari kebijakan tersebut ternyata menekan kegiatan produksi dan distribusi masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan pendapatan dan konsumsi.  Dengan pembatasan kegiatan sosial menyebabkan menurunnya kegiatan perekonomian sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi.  Oleh karena itu diperlukan satu jurus jitu yaitu vaksinasi pandemi.

Mengapa harus vaksinasi? Bagaimana vaksinasi bisa mengembalikan perekonomian?  Sementara itu banyak pula yang masih meragukan efektivitas vaksinasi bagi perekonomian Bali.  Saya mencoba menjelaskan secara singkat prosesnya.

Vaksinasi pandemi tidak hanya akan membawa kesehatan individu tetapi akan membawa herd immunity.  Yang dimaksud dengan herd immunity adalah terbentuknya immunitas (kekebalan) suatu komunitas yang disebabkan oleh munculnya imunitas dari sebagian besar individu di dalam komunitas tersebut.  Herd immunity tercapai jika individu yang telah memiliki imunitas mencapak 50 – 70% dari populasi. 

Jika kita lihat pada populasi di Pulau Bali yang dapat menerima vaksin atau angkatan kerja ditambah lansia maka jumlahnya diperkirakan sebanyak 3,6 juta orang.  Untuk memenuhi herd immunity maka diperlukan jumlah individu yang memiliki imunitas sebanyak minimal 50% dari 3,6 juta yaitu sekitar 1,8 juta orang.  Sementara itu target dari pelaksanaan  vaksin di Pulau Bali dari Pemerintah Pusat adalah 2 juta orang per bulan Juli 2021. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan individu yang memiliki imunitas alamiah (imunitas akibat terkena Covid-19) sekitar 35 ribu orang.  Jadi, total jumlah orang yang diharapkan memiliki imunitas sudah melebihi persyaratan herd immunity.

Jika pelaksanaan kegiatan vaksin berjalan lancar maka diperkirakan sejak bulan berikutnya yaitu bulan Agustus, Bali dapat mencapai herd immunity.  Sebagai hasilnya, diperkirakan jumlah terpapar Covid semakin hari akan semakin rendah sehingga indikator kesehatan masa kini yaitu tingkat terpapar Covid bisa ditekan mendekati nol.  

Jika indikator ini tercapai, sudah otomatis,  aspek Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi dapat diberi embel-embel Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi yang sehat yang merupakan persyaratan mutlak datangnya wisatawan saat ini.***

wartawan
M. Setyawan Santoso
Category

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click

LPD Cempaga Tetap Beroperasi, Jaminan dan Uang Milik Nasabah Aman

balitribune.co.id I Bangli - Pasca musibah kebakaran Kantor LPD Desa Adat Cempaga yang terjadi pada Rabu (25/2/2026), operasional  dari lembaga keuangan milik desa tersebut tetap berjalan normal. Bahkan dipastikan semua aset LPD yakni jaminan dari nasabah dan uang milik nasabah serta file penting lainnya aman   Hal tersebut diutarakan Bendesa Adat Cempaga I Wayan Nyepek, Kamis (26/2/2026).

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Satpol PP Siap Bongkar Paksa 56 Reklame di Buleleng

balitribune.co.id I Singaraja - Penataan ruang publik di Kabupaten Buleleng memasuki babak yang lebih tegas. Melalui Satpol PP Kabupaten Buleleng bersama DPMPTSP Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah mengultimatum 56 titik reklame yang dinilai melanggar aturan untuk segera dibongkar secara mandiri.

 

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Aparatur di Tabanan Terjerat Narkoba, Pemkab Akan Perluas Tes Urine ke Pemerintah Desa

balitribune.co.id I Tabanan - Tiga orang aparatur di Tabanan terseret kasus narkoba. Proses hukumnya saat ini sedang berjalan di Polres Tabanan. Dalam keterangan pers, Rabu (25/2/2026), Polres Tabanan selaku pihak berwenang mengonfirmasi adanya dua oknum pegawai Pemkab Tabanan yang tersangkut kasus nakoba.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.