balitribune.co.id | Gianyar - Jelang Pilkada serentak 2024 Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto mengingatkan kalangan intelejen untuk lebih waspada dan menekankan bahwa indeks kerawanan Pemilu/Pilkada serentak 2024 harus menjadi perhatian, baik ditingkat penyelenggara ataupun kontestan. Karena apa, ia mecermati tingkat emosi antara pemilih dan calonnya sangat dekat. Hal-hal yang menjadi potensi gesekan harus diantisipasi sejak dini.
"Sehingga saya minta sekali lagi bahwa aparat intelijen harus bisa mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan sejak dini dan bagaimana caranya memitigasi," kata Hadi Tjahjanto, saat hadir sekaligus membuka Festival ‘Niti Raja Sasana’ Sastra Saraswati Sewana 2024 yang diadakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud, Sabtu (20/7).
Jadi saat ini kami fokus pada rencana pelaksanaan, sehingga peristiwa atau pelaksana pertama kali Pilkada serentak 2024 ini bisa sukses, aman sesuai keinginan kita bersama.
Disebutkan, dirinya telah melakukan kunjungan ke Papua, Makasar, medan dan dalam Waktu dekat akan berkunjung Bali dan Yogya untuk melihat secara langsung kesiapan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada bulan November 2024 mendatang. Kedatangannya ke daerah untuk berkordinasi dengan Bawaslu, KPU, Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga apabila ada permasalahan sengketa bisa dilaksanakan secara kordinasi dan tepat sesuai sasaran.
"Termasuk juga biaya-biaya atau anggaran sudah kami cek, semua sudah selesai," ungkapnya.
Sementara itu saat membuka Festival ‘Niti Raja Sasana’ Sastra Saraswati Sewana 2024, Hadi Tjahjadi mengatakan dalam sistem negara demokrasi menempatkan rakyat sebagai tujuan. Tentu saja dalam kehidupan bernegara ada tantangan yang dihadapi, salah satu tantangan yang dihadapi dalam berdemokrasi, adanya pendangkalan makna kedaulatan rakyat dalam mekanisme Pilkada yang cenderung semakin pragmatis.
Pemilu dan Pilkada yang ideal mengalami pergeseran yang ditandai adanya perebutan kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Akibatnya terjadi pelanggaran khususnya politik uang serta pembelahan berupa konflik sosial tidak mau menerima hasil pemilu dan pilkada.
"Pemilu atau Pilkada tanpa adanya hikmat kebijaksanaan hanya akan menciptakan transaksi kekuasaan semata demi kepentingan pragmatis semata," pungkasnya.
Sedangkan Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud AA Gde Ngurah Ari Dwipayana, dalam kesempatan ini menyampaikan festival tersebut merupakan salah satu event yang didedikasikan untuk mengangkat dan menggali ajaran kepemimpin yang ada dalam sastra utama di Bali.
“Acara ini kami dedikasikan untuk mengangkat dan menggali nilai-nilai kepemimpinan yang ada dalam sastra-sastra utama di Bali sebagai inspirasi bagi setiap orang yang merasa jadi pemimpin atau akan jadi pemimpin,” sebutnya.
Lebih lanjut, Ari Dwipayana yang juga selaku Koordinator Staf Kepresidenan, berharap festival tersebut bisa menjadi bagian upaya kita meneladani tokoh-tokoh pemimpin masa lalu yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Kami harapkan kegiatan ini bagian inspirasi yang merasa jadi pemimpin atau bakal jadi pemimpin. Sesungguhnya pemimpin yang berbasis pengetahuan tentu suatu kepatutan dan kebenaran,” imbuhnya.
Ari Dwipayana menganggap tema utama yang diangkat dalam festival kali ini "Niti Raja Sasana" Tongkat Sastra Kepemimpinan Negeri, sangatlah penting karena tahun ini Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah.
