Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mudarta Bakal Digusur?

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta (kanan) didampingi Sekretaris Wayan Adnyana, saat memberikan keterangan pers.

     BALI TRIBUNE - Setelah Partai Golkar, giliran Partai Demokrat Bali dipastikan akan menghadapi prahara internal jelang Pileg 2019. Pasalnya dari kabar yang berkembang, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru sudah mengantongi nama Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, untuk menggusur Made Mudarta. =============lead============= Menariknya, sinyalemen ini justru tak ditampik oleh Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Putu Supadma Rudana (PSR), ketika dikonfirmasi melalui saluran telepon, di Denpasar, Senin (14/1). Menurut dia, SBY memang sudah mempersiapkan nama sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali. “Prinsipnya, Bali menjadi perhatian serius Pak SBY. Bali termasuk daerah yang dievaluasi. Memang nama Pak Mudarta dipastikan akan segera diganti. Sudah disiapkan Plt," kata PSR, yang juga anggota Komisi X DPR RI. Disebutkan, sesuai hasil survei Roda Tiga Konsulting (RTK), ditemukan sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian serius di Partai Demokrat Bali. Mulai dari pemasangan atribut yang sangat terbatas hingga mesin partai yang belum bekerja optimal jelang Pemilu 2019. "Kondisi ini membuat kader jadi bingung, bahkan para caleg akhirnya berjalan sendiri-sendiri," tandas anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini. PSR menambahkan, saat ini juga ada kesan lesunya gebrakan DPD Partai Demokrat Provinsi Bali. Salah satu alasannya, karena Mudarta selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, justru tak maju sebagai caleg. “Jadi kondisi ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut dan jangan sampai terlambat,” imbuhnya. Secara terpisah, Mudarta membenarkan bahwa ada evaluasi menjelang Pileg 2019. Hanya saja, evaluasi tersebut terkait rencana penetapan Plt untuk menggeser dirinya dari kursi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali. "Partai besar sekelas Demokrat, tentu ada evaluasi. Begitu masa kampanye ditetapkan, evaluasi bulanan dilakukan. Pusat juga pantau pergerakan caleg pusat, kami di provinsi pantau caleg tingkat provinsi dan pengurus di kabupaten pantau pergerakan caleg tingkat kabupaten," tutur Mudarta, dalam jumpa pers di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, Senin (14/1) sore.  Ke depan, imbuhnya, evaluasi bisa saja dilakukan mingguan dan bahkan harian. "Jadi apa yang disampaikan Pak Supadma Rudana, itu betul. Memang ada evaluasi. Saya juga kontak langsung dengan ketua umum. Dengan sekjen juga saya koordinasi," tegasnya. Hanya saja ia memastikan bahwa evaluasi tersebut tidak terkait penunjukan Plt. Evaluasi lebih pada soal pergerakan caleg di semua tingkatan. "Apa yang disampaikan Pak Supadma Rudana selaku Korwil Bali, wajar. Beliau memang wajib menjewer kami. Kalau beliau bilang Bali bagus, kami dan caleg pada tidur semua. Jadi evaluasi itu penting. Itu adalah motivasi bagi kami. Kami butuh pil pahit hari ini, dan kami semakin solid," pungkas Mudarta.

wartawan
San Edison
Category

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.