Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ny Putri Koster : Keberlangsungan Adat-Budaya Tanggung Jawab Terbesar Krama Istri

Bali Tribune/ Ny Putri Suastini Koster (tengah) saat dialog interaktif perempuan Bali bicara.

Balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Dekranasda Provinsi Bali sekaligus Ketua TP PKK Prov Bali Ny Putri Suastini Koster, kini dipercaya lagi menjabat sebagai Manggala Utama Paiketan Krama Istri Provinsi Bali (PAKIS Bali).

 
Dalam posisinya tersebut, Ny Putri Koster mengatakan akan terus mengajak perempuan Bali untuk turut menjadi agen sosialisasi pemahaman tugas dan kewajiban sebagai warga atau krama pada satu wilayah dalam mebraya (turun bermasyarakat saling merekat antara satu dengan yang lain).
 
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu bersama dengan Manggala PAKIS Bali TIA Kusuma Wardhani dalam acara Dialog Interaktif Perempuan Bali Bicara dengan tema ‘Sinergitas Program TP PKK Prov Bali dan Program PAKIS BALI’ yang ditayangkan stasiun Bali TV, Denpasar, Senin (7/12).
 
Dalam kesempatan ini, pendamping orang nomor satu di Bali itu menjelaskan jika tanggung jawab krama istri dalam kehidupan bermasyarakat itu besar, terutama di tingkat terkecil terlebih dahulu yaitu keluarga.
 
“Keberlangsungan pemahaman tentang adat, budaya dan eksistensi kita sebagai masyarakat Bali menjadi tanggung jawab terbesar krama istri Bali. Tugas kitalah yang harus terus memberi pemahaman tersebut hingga ke anak cucu berikutnya,” jelasnya.
 
Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
 
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa PAKIS Bali juga akan terus bersinergi dengan TP PKK untuk mensosialisasikan program-program Pemprov Bali yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. “Di sini saya katakan tidak akan ada tumpang tindih antara keduanya. Sudah jelas di suatu desa, Ketua TP PKK adalah istri Kepala Desa sedangkan Ketua PAKIS Bali adalah istri Jro Bendesa. Dari keduanya tersebut selama ini sudah dalam ranah ruang lingkup yang beda dan keduanya menjalankan fungsinya secara beriringan,” bebernya sambil menambahkan jika TP PKK ruang lingkupnya adalah kedinasan, sementara PAKIS Bali lebih ke masalah adat.
 
Selanjutnya, ia menambahkan jika semua organisasi yang dibentuk oleh Gubernur Koster muaranya sama yaitu mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. “Ibaratnya Pemprov Bali melalui Gubernur telah membuat jalan tol beserta lajurnya, organisasi ini berjalan di lajur masing-masing demi cepat terwujudnya visi misi Pemprov Bali,” tandasnya.
 
Sementara itu Manggala (Ketua harian, -red) TIA Kusuma Wardhani menyatakan terbentuknya PAKIS Bali merupakan implementasi dari Perda Prov Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Menurutnya, dalam pasal 43 tercantum Desa Adat memilki lembaga adat yang terdiri dari Paiketan Pamangku, Paiketan Serati, Paiketan Wredha, Pacalang, Yowana Desa Adat, Paiketan Krama Istri (PAKIS) Desa Adat, Pasraman, dan Sekaa dan Lembaga Adat lainnya.
 
Keanggotaan PAKIS Bali sendiri menurutnya adalah krama istri adat di masing-masing desa adat, yang melaksanakan kegiatan mendukung kegiatan Desa Adat dan upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui: a. adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal; b. pendidikan dan olah raga; c. kesehatan; d. ekonomi; dan e. bidang lainnya.
 
Lebih spesifik, TIA Kusuma Wardani menyatakan bahwa tugas utama terbentuknya PAKIS Bali adalah untuk memelihara, memberikan pemahaman kepada generasi penerus krama adat di Bali tentang nilai-nilai masa lalu, yang meliput agama, budaya, adat dan tradisi Bali.
Sementara untuk sinergitas dengan TP PKK dalam mensosialisasikan program-program pemerintah, ia juga mengaku siap dan sudah menjalankannya, karena hal tersebut juga masuk dalam AD/ART organisasi.
 
“Bahkan selama pandemi Covid-19 ini, PAKIS Bali aktif terus mensosialisasikan gerakan Ingat Pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” ujarnya.
wartawan
Redaksi
Category

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.