Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Nyoman Budiada Kembali Ditunjuk Jadi Wakil Ketua DPRD Bangli

Bali Tribune / RAPAT - Suasana Rapat paripurna pengumuman usulan pimpinan DPRD Bangli Golkar

balitribune.co.id | BangliDengan raihan lima kursi pada Pemilu Legeslatif (Pileg), Partai Golkar berhak atas kursi Wakil Ketua DPRD Bangli. Namun terjadi tarik ulur untuk menentukan kadernya menududuki jabatan Wakil Ketua DPRD Bangli. Setelah ditunggu-tunggu akhirnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kembali menunjuk kader I Nyoman Budiada sebagai pimpinan DPRD Bangli perode 2024-2029.

Berkaitan dengan penunjukan tersebut, digelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman usulan pimpinan DPRD Bangli pada Jumat (13/9). Rapat tersebut dipimpin Ketua Sementara DPRD Bangli, Ketut Suastika. 

Kini sudah lengkap usulan pimpinan DPRD Bangli. Sesuai perolehan kursi, Ketua DPRD dijabat dari kader PDIP, kemudian posisi Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar dan Partai Demokrat. 

PDIP menugaskan posisi Ketua DPRD kepada I Ketut Suastika, Wakil Ketua dari Partai Demokrat yakni I Komang Carles dan Partai Golkar yakni I Nyoman Budiada. 

Ditemui uasi rapat paripurna, Ketua Sementara DPRD Bangli, I Ketut Suastika mengatakan, surat dari DPP Partai Golkar baru diterima pada Kamis (12/9). Maka itu, langsung ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rapat paripurna pengumuman usulan pimpinan DPRD. "Surat baru diterima kemarin, dan hari ini langsung kami umumkan. DPP Partai Golkar memutuskan I Nyoman Budiada sebagai wakil ketua," tegasnya.  

Setelah mengumuman ini, akan dilanjutkan dengan pengusulan ke Gubernur melalui Pemkab Bangli. "Sekretariat DPRD mengajukan usulan ke Gubernur melalui Bupati. Sekarang sedang berproses, mudah-mudah bisa nanti sekaligus turunya ," harap politisi asal Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku ini  

Pihaknya berharap penetapan pimpinan definitif bisa segera terlaksana, pasalnya masih banyak agenda yang lain perlu pembahasan, semisal untuk  pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).

Terpisah I Nyoman Budiada menyampaikan terima kasi kepada Ketua DPP dan jajaran karena kembali diberikan kepercayaan untuk menjadi Wakil Ketua DPRD Bangli. 

Diakui, ini adalah amanah dan tentu dirinya harus bertanggung jawab untuk menjaga marwah partai di lembaga DPRD Bangli ini. "Apa yang kurang-kurang di tahun sebelumnya, tentuakan menjadi acuan, sehingga kinerja dewan kedepannya bisa lebih maksimal lagi,” sebut Kader Golkar asal Desa Satra, Kintamani ini. 

wartawan
SAM
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.