BALI TRIBUNE - Tahun 2018 ini Bali akan melaksanakan suksesi kepemimpinan. Siapa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung pada Pilgub Bali nanti, belum dapat dipastikan karena masa pendaftaran di KPU Bali baru akan dibuka tanggal 8-10 Januari mendatang.
Terlepas dari itu, banyak harapan untuk pemimpin Bali lima tahun ke depan. Salah satunya, sebagaimana dilontarkan Ketua Fraksi Panca Bayu DPRD Provinsi Bali Nyoman Tirtawan, di Ruang Kerja Komisi I DPRD Provinsi Bali, Rabu (3/1).
"Gubernur Bali mendatang minimal kapasitasnya setara Pak Mangku Pastika. Bagus kalau bisa lebih dari itu," ujar politikus Partai NasDem asal Buleleng itu.
Ia berpandangan selama masa kepemimpinannya, Gubernur Made Mangku Pastika memiliki catatan yang membanggakan. Selain program-program yang prorakyat, Mangku Pastika juga disebutnya memiliki beberapa keunggulan sebagai seorang pemimpin.
Salah satunya adalah adanya objektivitas dan sensitivitas terkait anggaran. Tirtawan mengaku, ada banyak contoh terkait hal ini. Namun yang paling segar dalam ingatan adalah terkait objektivitas keputusan Mangku Pastika terkait anggaran pelaksanaan dan pengawasan Pilgub Bali 2018.
"Pak Mangku Pastika sangat objektif melihat situasi, juga sensitif terhadap segala sesuatu yang berkembang. Itu yang membuat Pak Mangku Pastika tepat dan bijak mengambil keputusan. Saya memberi jempol dan angkat topi setinggi-tingginya atas objektivitas dan sensitivitas Pak Mangku Pastika ini," ucapnya.
Menurut dia, sulit membayangkan tingginya anggaran sebagaimana diajukan oleh KPU Bali sejak awal namun akhirnya dipangkas hingga Rp98 miliar, jika pemimpin tidak memiliki objektivitas seperti Mangku Pastika. Sulit juga untuk membaca gelagat ketidakberesan menghitung anggaran oleh bawahan, jika pemimpin tidak memiliki modal sensitivitas layak Mangku Pastika.
"Kita membutuhkan pemimpin seperti ini. Levelnya memberi, ngayah, bukan lagi ngeruk. Bisa mengangkat harkat dan martabat orang Bali, bukan malah sebaliknya. Pemimpin harus bisa membangkitkan harapan masyarakat Bali. Ini pula yang telah dilakukan Pak Mangku Pastika," tandas Tirtawan.
Seperti diketahui, anggaran Pilgub Bali yang diajukan KPU Bali sebesar Rp229,36 miliar, pada awalnya tidak terpikirkan akan diutak-atik lagi dalam pembahasan APBD Bali 2018. Apalagi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 113/04-G/HK/2017 dan Nomor 912/KB/KPU.Prov-016/2017, yang ditandatangani Gubernur Bali dan KPU Bali, Juli 2017.
Dana yang dianggarkan dengan skema multiyear itu tinggal menunggu proses pencairan dalam tiga tahap. Pertama, dicairkan melalui APBD Induk Tahun 2017 senilai Rp 100 miliar. Tahap kedua, dicairkan melalui APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 25 miliar. Sedangkan tahap ketiga, dicairkan melalui APBD Induk 2018 Rp 104,36 miliar.
Namun yang terjadi kemudian adalah terjadi pemangkasan anggaran tersebut dalam APBD 2018, yang jumlahnya tak sedikit. Pemangkasan juga terjadi pada anggaran pengawasan Pilgub Bali untuk Banwaslu Bali. Anggaran untuk KPU Bali yang awalnya senilai Rp229,36 miliar dipangkas menjadi Rp155 miliar. Adapun anggaran untuk Banwaslu Bali, yang awalnya disepakati senilai Rp62 miliar, akhirnya dipangkas menjadi Rp 39 miliar.
Adalah Nyoman Tirtawan, yang menjadi otak di balik pemangkasan anggaran ini. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali ini yang pertama kali berteriak untuk melakukan pemangkasan anggaran Pilgub Bali. Meski tak mudah, namun kicauan Tirtawan akhirnya membuahkan hasil.
Setelah beberapa kali dilakukan pembahasan, baik Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bali maupun Gubernur Bali, akhirnya menyetujui pemangkasan anggaran ini. Sikap Dewan dan Gubernur Bali ini pun tak berubah hingga penetapan APBD Provinsi Bali Tahun 2018.
