Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK Bali: Kinerja Industri Jasa Keuangan Tetap Stabil dan Resilien Hingga Oktober 2024

Bali Tribune / Kepala OJK Bali, Kristianti Puji Rahayu

balitribune.co.id | Denpasar - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melaporkan kinerja industri jasa keuangan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang tetap stabil dan resilien hingga Oktober 2024. Pertumbuhan ini didukung oleh permodalan kuat, likuiditas memadai, serta profil risiko yang terjaga. Hal ini disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu dalam siaran persnya di Denpasar, Jumat (20/12).

Diuraikan, kinerja intermediasi perbankan di Bali dan Nusa Tenggara tumbuh positif sebesar 6,60% year-on-year (yoy), dengan total kredit mencapai Rp226,88 triliun. Dari total kredit tersebut, 57,37% disalurkan untuk kredit produktif, yaitu 36,42% untuk modal kerja dan 20,96% untuk investasi. Kredit konsumsi menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 8,25% yoy, terutama di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kredit investasi turut tumbuh 16,13% yoy, lebih tinggi dibandingkan Oktober 2023.

Sedangkan penyaluran kredit berdasarkan sektor didominasi oleh penerima kredit bukan lapangan usaha (42,63%) dan sektor perdagangan besar dan eceran (25,25%). Kredit kepada UMKM mencapai 44,47% dari total kredit, dengan pertumbuhan 7,00% yoy, mencerminkan dukungan kuat perbankan terhadap sektor UMKM.

Sementara itu penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 11,67% yoy, mencapai Rp277,41 triliun. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan tabungan sebesar Rp16,42 triliun dan giro sebesar Rp4,62 triliun. Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 81,79%, melandai dibandingkan tahun sebelumnya akibat pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit.

Kecukupan modal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetap terjaga dengan Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) di atas ambang batas. Di Bali, CR mencapai 15,34% dan CAR mencapai 35,84%. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) gross perbankan di wilayah ini sebesar 3,08%, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2,41%).

Jumlah investor pasar modal di Bali dan Nusa Tenggara tumbuh signifikan, mencapai 227.801 Single Investor Identification (SID), meningkat 24,94% yoy. Nilai transaksi saham mencapai Rp3,78 triliun, tumbuh 39,57% yoy, dengan nilai kepemilikan saham mencapai Rp8,77 triliun.

"OJK terus mendorong literasi dan inklusi keuangan dengan melaksanakan 1.802 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 191.617 peserta di Bali dan Nusa Tenggara hingga November 2024. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan di daerah," ujar Puji Rahayu.

Di NTB, OJK meresmikan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) untuk meningkatkan akses layanan keuangan syariah di lingkungan pesantren. Sementara itu, di NTT, berbagai kegiatan edukasi keuangan diselenggarakan, termasuk seminar nasional dan program pemberdayaan ekonomi bagi mahasiswa.

Selama 2024, Kantor OJK di Bali dan Nusa Tenggara menerima 829 pengaduan, dengan mayoritas berasal dari sektor perbankan (334 kasus) dan Industri Keuangan Non-Bank (494 kasus). Sebanyak 779 pengaduan telah diselesaikan.

OJK juga melayani penarikan data Informasi Debitur (Ideb) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kepada 20.761 orang, baik secara online maupun langsung.

Dengan berbagai langkah strategis dan dukungan pemangku kepentingan, OJK optimis sektor jasa keuangan di Bali dan Nusa Tenggara akan terus stabil dan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. 

"OJK juga terus berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta menjaga integritas sektor jasa keuangan melalui pengawasan yang ketat dan kebijakan yang tepat sasaran," pungkasnya.

wartawan
ARW

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.