Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK Minta Masyarakat Pahami Fundamental Data Sebelum Investasi Kripto

literasi
Bali Tribune / BLK - Pembukaan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 yang digelar bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Selasa (7/4/2026)

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat untuk memahami fundamental data dan risiko sebelum berinvestasi pada aset kripto. Pesan ini disampaikan dalam pembukaan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 yang digelar bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Selasa (7/4), sebagai upaya memperkuat pemahaman publik terhadap aset keuangan digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menegaskan bahwa transaksi kripto harus dilakukan secara seimbang dengan analisis data yang kuat serta mempertimbangkan potensi peluang di masa depan.

Menurutnya, perdagangan aset kripto kini telah menjadi bagian nyata dari aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, OJK terus berupaya memastikan keberlanjutan industri melalui penguatan tata kelola dan perlindungan konsumen.

“Transaksi kripto harus berbasis pada fundamental analisis data yang kuat serta melihat potensi peluang ke depan,” ujarnya saat membuka Bulan Literasi Kripto 2026 di Jakarta.

OJK juga melihat aset kripto sebagai bagian dari masa depan pasar keuangan yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, termasuk dalam penerimaan pajak. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan penerimaan pajak dari aset kripto mencapai Rp796,73 miliar pada 2025 dan meningkat menjadi Rp1,96 triliun hingga Februari 2026.

Dari sisi transaksi, OJK mencatat nilai perdagangan aset kripto sepanjang 2025 mencapai Rp482,23 triliun. Nilai tersebut memang lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai Rp650,61 triliun, yang dipengaruhi oleh dinamika global dan siklus pasar kripto.

Meski demikian, tingkat adopsi kripto di Indonesia tetap menunjukkan tren positif. Indonesia bahkan menempati peringkat ke-7 dalam Global Crypto Adoption Index 2025, yang mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam penggunaan aset digital.

Adi menegaskan bahwa momentum Bulan Literasi Kripto 2026 harus dimanfaatkan untuk membangun ekosistem aset keuangan digital yang kuat, kompetitif, dan memberikan manfaat luas bagi perekonomian nasional.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Robby, menilai industri aset keuangan digital Indonesia telah memiliki fondasi yang solid dan mampu bersaing di tingkat global. Ia menekankan bahwa keberhasilan industri kripto saat ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pelaku ekosistem yang terus menjaga integritas industri di bawah pengawasan OJK.

Menurutnya, ekosistem aset kripto di Indonesia dibangun di atas tiga pilar utama, yakni bursa sebagai infrastruktur pencatatan transaksi real time, pedagang sebagai akses langsung ke investor ritel, serta kliring dan kustodi yang menjamin keamanan aset pengguna. Ketiga pilar tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga stabilitas industri.

Bulan Literasi Kripto sendiri merupakan program edukasi berkelanjutan yang rutin diselenggarakan OJK bersama ABI. Tahun ini, kegiatan akan digelar di berbagai kota seperti Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Manado.

Program BLK 2026 juga dibagi dalam tiga fokus utama, yakni literasi kripto untuk masyarakat umum, literasi blockchain untuk mahasiswa dan pengembang, serta literasi kripto bagi aparat penegak hukum.

Hingga Februari 2026, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia tercatat mencapai 21,07 juta akun, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap investasi digital seiring berkembangnya ekosistem.

Kegiatan pembukaan Bulan Literasi Kripto 2026 turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan, Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya, serta pelaku industri aset keuangan digital dan kripto.

Melalui program literasi ini, OJK berharap masyarakat tidak hanya tertarik pada potensi keuntungan kripto, tetapi juga memahami risiko dan mekanisme investasi sehingga tercipta ekosistem keuangan digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

wartawan
ARW
Category

Bupati Adi Arnawa Lantik Tiga Perbekel PAW

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik tiga Perbekel Antar Waktu (PAW) di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (31/3/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Badung I Gst. Anom Gumanti, Wakil Ketua Komisi I I Gusti Lanang Umbara, jajaran pejabat Pemkab Badung, camat se-Badung, serta unsur organisasi kemasyarakatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.