balitribune.co.id | Bangli - Rapat gabungan antara DPRD Bangli dan jajaran eksekutif yang digelar secara tertutup pada Jumat (7/8/2026) berjalan memanas. Pasalnya, sebagian besar dana hibah yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokok-pokok pikiran/pokir) dewan hasil penjaringan aspirasi masyarakat saat reses tak kunjung cair.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ditemui usai rapat, I Ketut Suastika membenarkan bahwa jajaran dewan banyak mempertanyakan lambatnya proses pencairan dana hibah ini. Menurutnya, dari total alokasi dana hibah yang disiapkan, hampir 90 persen di antaranya belum terealisasikan.
Kondisi ini, kata Suastika, membuat para anggota dewan kerap menjadi sasaran protes dan pertanyaan dari masyarakat yang resah menunggu kepastian bantuan tersebut.
"Banyak warga meminta kepastian kapan bantuan itu akan dicairkan," ujar Suastika.
Berdasarkan hasil koordinasi dalam rapat, politisi asal PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan dana hibah disebabkan oleh kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum stabil. Hal tersebut memaksa pihak pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran yang ada.
"Persoalan belum cairnya hibah ini karena ketersediaan anggaran yang belum mencukupi," tegasnya.
Menyikapi situasi tersebut, DPRD Bangli mendorong pemerintah daerah agar bekerja lebih keras menggenjot sektor PAD. Langkah ini dinilai krusial agar seluruh program yang telah tertuang dalam APBD dapat berjalan konsisten dan terealisasikan sesuai perencanaan, termasuk dalam hal penyaluran hibah kepada masyarakat.
"Eksekutif sebagai pelaksana harus menggenjot PAD dan bekerja keras sehingga pelaksanaan APBD bisa berjalan secara konsisten," sebut Suastika. Ia menambahkan, DPRD dalam waktu dekat akan kembali menggelar rapat lanjutan bersama eksekutif guna mengevaluasi upaya peningkatan PAD demi mempercepat pencairan hibah.
Sementara itu, Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra tidak menampik bahwa pencairan dana hibah menjadi salah satu topik pembahasan yang paling disoroti. Namun, ia enggan merinci besaran dana hibah yang sudah maupun yang belum disalurkan tahun ini.
Terkait jalannya rapat yang sempat tegang, Riana Putra menilai dinamika dan perbedaan pendapat sebagai hal yang wajar dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan. Ia meminta agar ketegasan dalam rapat tidak diartikan secara berlebihan.
"Semua punya karakter masing-masing. Ada yang keras, tapi keras jangan diartikan memanas. Masukan dari anggota dewan adalah bagian dari fungsi pengawasan," pungkasnya.
