Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PARADOKS DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN

Bali Tribune/Putu Suasta, Alumnus Fisipol UGM dan Cornell University
balitribune.co.id | Penggalan kutipan di atas bersumber dari Konfusius dan saya teringat dengan the power of silence tersebut ketika membaca peringkat negara-negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia yang baru saja dirilis PISA (Program for International Student Assessment). Dari 79 negara yang disurvei, China berada di urutan pertama dengan kualitas pendidikan terbaik, sementara Indonesia menempati peringkat ke-6 dari bawah (74). 
 
Kendati sistem pendidikan China telah lama dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia, cukup mengejutkan bahwa negeri tirai bambu tersebut bisa merangkak naik hingga ke urutan pertama, sementara Indonesia tak pernah mampu meninggalkan posisi sepuluh besar dari bawah. Membandingkan hasil survei PISA terbaru dengan hasil survei pada periode-periode sebelumnya, tampak jelas bahwa Indonesia praktis tak menorehkan kemajuan sama sekali di bidang pendidikan. 
 
Kemudian kita bisa menjadi bingung karena hampir setiap tahun kita disuguhi dengan wacana-wacana baru di bidang pendidikan yang memicu perdebatan, diskusi luas dan tak jarang memicu kebisingan. Setiap pergantian pejabat di bidang pendidikan akan diikuti dengan wacana baru, kurikulum baru, sistem baru dan berbagai topik lain yang akan diributkan. Apa hasil dari semua kebisingan dan keributan tersebut? Pada titik inilah kita didera kebingunan.
 
Ketika Indonesia merayakan demokrasi dalam kebisingan, China terus teguh pada pendiriannya menerapkan pola totaliarisme dan tak menghiraukan nasehat-nasehat para penganjur demokrasi. Barangkali cara inilah yang membuat China dapat menjalankan sistem pendidikan mereka secara konsisten; tidak berubah-ubah seturut pergantian pejabat atau seturut suara-suara publik. Pertumbuhan membutuhkan ketenangan, ketertiban dan konsistensi, bukan keributan atau kebisingan.
 
Pemerintah yang tegas di China mampu menjamin semua kebutuhan pendidikan terpenuhi dengan baik, termasuk jaminan gizi dalam menu makan siang anak-anak di sekolah hingga pola istirahat siang mereka. Demikian juga dengan penerapan metode yang membuat guru sangat dihormati. Sementara di Indonesia kita terus menerus berdebat tentang subsidi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah tetapi tak kunjung merealisasikannya. Kita masih sering meributkan kekerasan oleh guru kepada peserta didik, atau sebaliknya, kekerasan oleh murid kepada guru.
 
Perbandingan-perbandingan mendasar seperti di atas seringkali menggoda banyak orang untuk berasumsi bahwa Indonesia belum siap untuk berdemokrasi karena lebih banyak menghasilkan kebisingan daripada kemajuan. Perlu kiranya dicatat bahwa semua sistem politik dan pemerintahan memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. 
China dapat menorehkan kemajuan pesat, bukan berarti sistem politik dan pemerintahan mereka merupakan yang terbaik untuk ditiru atau diadopsi. Belajar dari pengalaman selama lebih dari 30 tahun di bawah pemerintahan totaliter Orde Baru, Indonesia ternyata juga tak mampu menorehkan kemajuan berarti.
 
Dari berbagai literatur ilmiah kita dapat menarik kesimpulan bahwa demokrasi memang bukan sistem terbaik, tetapi dapat disebut sebagai sistem dengan kekurangan paling sedikit. Tapi kekurangan paling sedikit tersebut dapat menjadi bumerang jika dijalankan oleh pemerintah yang lemah dalam integritas dan ketegasan. Inilah problem demokrasi di Indonesia.
 
Sumber utama kebisingan di negeri adalah absennya pemerintahan yang tegas dalam menjalankan aturan dan hukum, konsisten dengan konstitusi negara dan memiliki integritas untuk menjalankan program-program yang dicanangkan. 
Hampir mustahil memajukan pendidikan, sebagai contoh, jika kebijakan-kebijakan pemerintah selalu berubah-ubah, tak berkesinambungan dan tak memiliki rancangan jangka panjang yang jelas. Alih-alih, pengelolaan pendidikan seperti ini hanya akan menghasilkan kebisingan dalam sebuah negara demokrasi.
wartawan
Putu Suasta
Category

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.