Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PARADOKS DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN

Bali Tribune/Putu Suasta, Alumnus Fisipol UGM dan Cornell University
balitribune.co.id | Penggalan kutipan di atas bersumber dari Konfusius dan saya teringat dengan the power of silence tersebut ketika membaca peringkat negara-negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia yang baru saja dirilis PISA (Program for International Student Assessment). Dari 79 negara yang disurvei, China berada di urutan pertama dengan kualitas pendidikan terbaik, sementara Indonesia menempati peringkat ke-6 dari bawah (74). 
 
Kendati sistem pendidikan China telah lama dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia, cukup mengejutkan bahwa negeri tirai bambu tersebut bisa merangkak naik hingga ke urutan pertama, sementara Indonesia tak pernah mampu meninggalkan posisi sepuluh besar dari bawah. Membandingkan hasil survei PISA terbaru dengan hasil survei pada periode-periode sebelumnya, tampak jelas bahwa Indonesia praktis tak menorehkan kemajuan sama sekali di bidang pendidikan. 
 
Kemudian kita bisa menjadi bingung karena hampir setiap tahun kita disuguhi dengan wacana-wacana baru di bidang pendidikan yang memicu perdebatan, diskusi luas dan tak jarang memicu kebisingan. Setiap pergantian pejabat di bidang pendidikan akan diikuti dengan wacana baru, kurikulum baru, sistem baru dan berbagai topik lain yang akan diributkan. Apa hasil dari semua kebisingan dan keributan tersebut? Pada titik inilah kita didera kebingunan.
 
Ketika Indonesia merayakan demokrasi dalam kebisingan, China terus teguh pada pendiriannya menerapkan pola totaliarisme dan tak menghiraukan nasehat-nasehat para penganjur demokrasi. Barangkali cara inilah yang membuat China dapat menjalankan sistem pendidikan mereka secara konsisten; tidak berubah-ubah seturut pergantian pejabat atau seturut suara-suara publik. Pertumbuhan membutuhkan ketenangan, ketertiban dan konsistensi, bukan keributan atau kebisingan.
 
Pemerintah yang tegas di China mampu menjamin semua kebutuhan pendidikan terpenuhi dengan baik, termasuk jaminan gizi dalam menu makan siang anak-anak di sekolah hingga pola istirahat siang mereka. Demikian juga dengan penerapan metode yang membuat guru sangat dihormati. Sementara di Indonesia kita terus menerus berdebat tentang subsidi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah tetapi tak kunjung merealisasikannya. Kita masih sering meributkan kekerasan oleh guru kepada peserta didik, atau sebaliknya, kekerasan oleh murid kepada guru.
 
Perbandingan-perbandingan mendasar seperti di atas seringkali menggoda banyak orang untuk berasumsi bahwa Indonesia belum siap untuk berdemokrasi karena lebih banyak menghasilkan kebisingan daripada kemajuan. Perlu kiranya dicatat bahwa semua sistem politik dan pemerintahan memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. 
China dapat menorehkan kemajuan pesat, bukan berarti sistem politik dan pemerintahan mereka merupakan yang terbaik untuk ditiru atau diadopsi. Belajar dari pengalaman selama lebih dari 30 tahun di bawah pemerintahan totaliter Orde Baru, Indonesia ternyata juga tak mampu menorehkan kemajuan berarti.
 
Dari berbagai literatur ilmiah kita dapat menarik kesimpulan bahwa demokrasi memang bukan sistem terbaik, tetapi dapat disebut sebagai sistem dengan kekurangan paling sedikit. Tapi kekurangan paling sedikit tersebut dapat menjadi bumerang jika dijalankan oleh pemerintah yang lemah dalam integritas dan ketegasan. Inilah problem demokrasi di Indonesia.
 
Sumber utama kebisingan di negeri adalah absennya pemerintahan yang tegas dalam menjalankan aturan dan hukum, konsisten dengan konstitusi negara dan memiliki integritas untuk menjalankan program-program yang dicanangkan. 
Hampir mustahil memajukan pendidikan, sebagai contoh, jika kebijakan-kebijakan pemerintah selalu berubah-ubah, tak berkesinambungan dan tak memiliki rancangan jangka panjang yang jelas. Alih-alih, pengelolaan pendidikan seperti ini hanya akan menghasilkan kebisingan dalam sebuah negara demokrasi.
wartawan
Putu Suasta
Category

Apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Wawali Arya Wibawa Ajak Masyarakat Kuatkan Penegakan Ideologi Pengamalan Pancasila

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Denpasar yang digelar di Lapangan Lumintang, Denpasar, Senin (1/10). Pada tahun 2025 ini, Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema "Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya". 

Baca Selengkapnya icon click

Bupati I Gusti Putu Parwata Pimpin Apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung khidmat di Lapangan Tanah Aron, Rabu (1/10). Upacara ini dipimpin langsung oleh Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata selaku Inspektur Upacara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Angkat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Periode 2025–2029

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) resmi mengangkat Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Badung Periode 2025–2029.

Pengangkatan dipimpin oleh Kepala Bakesbangpol Badung, Drs. I Nyoman Suendi mewakili Bupati Badung, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (1/10).

Baca Selengkapnya icon click

WNA Australia Paul La Fontaine Sebut Mantan Istri Abaikan Putusan MA

balitribune.co.id | Denpasar - Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Australia, Paul La Fontaine menyebut mantan isterinya, Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AVP menyembunyikan kedua anak kembarnya masing - masing berinisial IS dan SI. Sebab, setelah diambil dari prasekolah mereka pada 25 Agustus 2022 oleh mantan istrinya, tanpa sepengetahuan atau persetujuannya hingga saat ini Paul tidak dapat bertemu kedua buah hatinya itu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedatangan Turis Asing Naik, Picu Pertumbuhan Okupansi Hotel

balitribune.co.id | Mangupura - Meningkatnya kedatangan wisatawan ke Bali pada tahun 2025 ini berdampak pada tingkat hunian kamar hotel terutama di Kabupatan Badung. Seperti yang tercatat di kawasan pariwisata Nusa Dua, Badung pada tahun ini okupansi melebihi tahun 2024 lalu. Pengelola kawasan pariwisata Nusa Dua, Made Agus Dwiatmika mengungkapkan, kawasan Nusa Dua pada Agustus 2025 ini mencatatkan okupansi tertinggi yakni rata-rata 88 persen. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.