Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PARADOKS DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN

Bali Tribune/Putu Suasta, Alumnus Fisipol UGM dan Cornell University
balitribune.co.id | Penggalan kutipan di atas bersumber dari Konfusius dan saya teringat dengan the power of silence tersebut ketika membaca peringkat negara-negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia yang baru saja dirilis PISA (Program for International Student Assessment). Dari 79 negara yang disurvei, China berada di urutan pertama dengan kualitas pendidikan terbaik, sementara Indonesia menempati peringkat ke-6 dari bawah (74). 
 
Kendati sistem pendidikan China telah lama dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia, cukup mengejutkan bahwa negeri tirai bambu tersebut bisa merangkak naik hingga ke urutan pertama, sementara Indonesia tak pernah mampu meninggalkan posisi sepuluh besar dari bawah. Membandingkan hasil survei PISA terbaru dengan hasil survei pada periode-periode sebelumnya, tampak jelas bahwa Indonesia praktis tak menorehkan kemajuan sama sekali di bidang pendidikan. 
 
Kemudian kita bisa menjadi bingung karena hampir setiap tahun kita disuguhi dengan wacana-wacana baru di bidang pendidikan yang memicu perdebatan, diskusi luas dan tak jarang memicu kebisingan. Setiap pergantian pejabat di bidang pendidikan akan diikuti dengan wacana baru, kurikulum baru, sistem baru dan berbagai topik lain yang akan diributkan. Apa hasil dari semua kebisingan dan keributan tersebut? Pada titik inilah kita didera kebingunan.
 
Ketika Indonesia merayakan demokrasi dalam kebisingan, China terus teguh pada pendiriannya menerapkan pola totaliarisme dan tak menghiraukan nasehat-nasehat para penganjur demokrasi. Barangkali cara inilah yang membuat China dapat menjalankan sistem pendidikan mereka secara konsisten; tidak berubah-ubah seturut pergantian pejabat atau seturut suara-suara publik. Pertumbuhan membutuhkan ketenangan, ketertiban dan konsistensi, bukan keributan atau kebisingan.
 
Pemerintah yang tegas di China mampu menjamin semua kebutuhan pendidikan terpenuhi dengan baik, termasuk jaminan gizi dalam menu makan siang anak-anak di sekolah hingga pola istirahat siang mereka. Demikian juga dengan penerapan metode yang membuat guru sangat dihormati. Sementara di Indonesia kita terus menerus berdebat tentang subsidi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah tetapi tak kunjung merealisasikannya. Kita masih sering meributkan kekerasan oleh guru kepada peserta didik, atau sebaliknya, kekerasan oleh murid kepada guru.
 
Perbandingan-perbandingan mendasar seperti di atas seringkali menggoda banyak orang untuk berasumsi bahwa Indonesia belum siap untuk berdemokrasi karena lebih banyak menghasilkan kebisingan daripada kemajuan. Perlu kiranya dicatat bahwa semua sistem politik dan pemerintahan memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. 
China dapat menorehkan kemajuan pesat, bukan berarti sistem politik dan pemerintahan mereka merupakan yang terbaik untuk ditiru atau diadopsi. Belajar dari pengalaman selama lebih dari 30 tahun di bawah pemerintahan totaliter Orde Baru, Indonesia ternyata juga tak mampu menorehkan kemajuan berarti.
 
Dari berbagai literatur ilmiah kita dapat menarik kesimpulan bahwa demokrasi memang bukan sistem terbaik, tetapi dapat disebut sebagai sistem dengan kekurangan paling sedikit. Tapi kekurangan paling sedikit tersebut dapat menjadi bumerang jika dijalankan oleh pemerintah yang lemah dalam integritas dan ketegasan. Inilah problem demokrasi di Indonesia.
 
Sumber utama kebisingan di negeri adalah absennya pemerintahan yang tegas dalam menjalankan aturan dan hukum, konsisten dengan konstitusi negara dan memiliki integritas untuk menjalankan program-program yang dicanangkan. 
Hampir mustahil memajukan pendidikan, sebagai contoh, jika kebijakan-kebijakan pemerintah selalu berubah-ubah, tak berkesinambungan dan tak memiliki rancangan jangka panjang yang jelas. Alih-alih, pengelolaan pendidikan seperti ini hanya akan menghasilkan kebisingan dalam sebuah negara demokrasi.
wartawan
Putu Suasta
Category

Gemarikan 2025 Berakhir Sukses, Tahun Depan Dinas Perikanan Badung Siapkan Ratusan Paket Olahan Ikan Lagi

balitribune.co.id | Mangupura - Dinas Perikanan Kabupaten Badung sukses melaksanakan kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) tahun 2025 yang menyasar masyarakat berpotensi stunting, ibu hamil, dan balita di sepuluh desa se-Kabupaten Badung.  Kegiatan terakhir dilaksanakan di Balai Serba Guna Banjar Cabe, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, pada Selasa (11/11).

Baca Selengkapnya icon click

Turnamen Mini Soccer Antar OPD Pemkab Badung Tim Gabungan Disdikpora, Disbud, Dispar Raih Juara I

balitribune.co.id | Mangupura - Turnamen Mini Soccer Antar OPD Pemkab Badung memeriahkan HUT Ke-16 Kota Mangupura resmi berakhir setelah melalui rangkaian pertandingan. Turnamen yang diikuti 16 Tim Gabungan OPD berlangsung dari tanggal 3 Nopember hingga partai final 11 Nopember 2025 resmi ditutup oleh Bupati Badung yang diwakili Plt.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Suzuki Fronx Teruji di Jalanan Padat Kota

balitribune.co.id | Denpasar - Menguji kemampuan Suzuki Fronx di jalanan padat kota Denpasar, main dealer Suzuki R 4 wilayah Bali, PT United Indobali (UIB) mengelar test drive bertajuk ‘Jalan-jalan Suzuki ‘bersama konsumen, Selasa(11/11). Melibatkan 10 konsumen pemilik Suzuki Fronx, rombongan mengawali start di UIB Teuku Umar Denpasar dan dilepas oleh Kepala Wilayah UIB Bali, Mas Hendrawan. 

Baca Selengkapnya icon click

Cepat dan Mudah Tap Kartu Kredit Transaksi Nirsentuh dengan Teknologi NFC

balitribune.co.id | Denpasar - Salah satu bank swasta nasional meluncurkan Tap Kartu Kredit, yang merupakan inovasi layanan pembayaran nirsentuh (contactless) sehingga memungkinkan nasabah melakukan transaksi hanya dengan mendekatkan ponsel Android berfitur Near Field Communication (NFC) ke mesin EDC/POS yang mendukung teknologi tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali Dalami Pengamanan Aset Daerah, Pansus Trap Soroti Sewa Tanah Milik Pemprov

balitribune.co.id | Denpasar - Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus Trap) DPRD Provinsi Bali menyoroti pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan. Ketua Pansus Trap, Dr. I Made Supartha, SH., MH, menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk memperdalam upaya inventarisasi, evaluasi, serta pengamanan aset daerah agar tidak disalahgunakan.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara di Hari Pahlawan: Lanjutkan Perjuangan Lewat Kerja Keras dan Pelayanan Tulus

balitribune.co.id | Denpasar - Upacara bendera serangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 di Kota Denpasar digelar secara khidmat di Lapangan Lumintang, Senin (10/11) pagi. Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara Bertindak sebagai Inspektur Upacara pada kegiatan  tersebut. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.