Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pariwisata Bali Harus Mampu Sikapi Perubahan Pasar

hendrawan
Bali Tribune / Putu Gede Hendrawan

balitribune.co.id | Mangupura - Bali Villa Association (BVA) bersama Control Union Indonesia, lembaga sertifikasi independen berstandar global, menggelar talkshow Sustainability for Every Stay bertajuk “Building Future Ready Villas Through Sustainable Hospitality” di Seminyak, Kabupaten Badung, Jumat (23/1). Kegiatan ini membahas tren pariwisata terkini serta pentingnya sertifikasi keberlanjutan bagi akomodasi.

Senior Bussines Development Executive Control Union Indonesia, Muhamad Rifki menjelaskan, latar belakang talkshow ini adalah perubahan cara pandang pasar wisatawan. Pasar yang sebelumnya bersifat masif dan tidak berpikir dampak, kini lebih mengedepankan pada berlibur yang juga peduli pada lingkungan, adat, seni dan budaya.

"Talkshow ini juga menjawab kebutuhan Bali, dengan berbagai kejadian seperti banjir, overtourism dan sebagainya, yang juga menjadi konsern dari para pelaku pariwisata dan usaha akomodasi wisata di Bali. Bagaimana aksi yang mereka (pelaku pariwisata) lakukan dapat mengubah citra Bali," katanya.

Rifki menyebut, pelaku usaha wisata di Bali perlu memperbaharui pemahaman soal pentingnya keberlanjutan di sektor pelesiran. Keberlanjutan itu tidak sebatas lingkungan, tetapi mencakup adat, seni dan budaya. "Karena berbicara keberlanjutan, kita harus menyeimbangkan semuanya, termasuk ekonomi masyarakat sekitar," ujarnya.

Ia menyebut, keberlanjutan bukan hanya isu bagi Bali, tetapi global. Harapannya isu itu bisa diubah menjadi gaya hidup dan kebutuhan masyarakat, pelaku indusri serta wisatawan. "Apalagi wisatawan sekarang lebih konsern mencari pengalaman yang berkaitan dengan kearifan lokal, akomodasi ramah lingkungan dan produk perjalanan berkelanjutan. Bahkan saat wisatawan ingin membeli barang atau souvenir, mereka berpikir untuk bisa membeli dari masyarakat lokal," lanjutnya. 

Sertifikasi pariwisata berkelanjutan menjadi cara untuk meyakinkan wisatawan atas komitmen usaha pariwisata terhadap standar keberlanjutan, yang kini semakin didukung oleh online travel agent (OTA) serta menjadi persyaratan dari tour operator Eropa dan Amerika Serikat."

“Kami di Control Union Indonesia percaya bahwa keberlanjutan tidak hanya diperuntukkan bagi properti mewah dan berbintang. Dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap akomodasi seperti villa, lodge, dan glamping, akomodasi ini juga perlu menunjukkan kredibilitas atas aksi keberlanjutannya agar selaras dengan standar global dan ekspektasi wisatawan internasional,” ujar Rifki.

Sementara itu, Ketua BVA, Putu Gede Hendrawan berharap, talkshow ini dapat memberi gambaran bagi para pelaku industri terkait pentingnya mengutamakan unsur keberlanjutan. Pelaku industri juga harus menyeimbangkan itu dengan sertifikasi akomodasi yang dikelola.

"Karena dengan perubahan pasar, dimana wisatawan semakin selektif, destinasi dan pelaku industri harus sadar pentingnya sertifikasi," katanya.

Sederet peristiwa di vila, diakui Hendrawan menjadi salah satu pertimbangan wisatawan. Oleh karenanya dengan sertifikasi, pengelola akan dapat meningkatkan nilai tawar vila di mata calon wisatawan.

"Dengan adanya sertifikasi sesuai regulasi dan standarisasi, saya yakin kepercayaan wisatawan untuk menginap di vila selama libur di Bali akan meningkat," ucap Hendrawan.

Ia mengimbau seluruh anggota BVA untuk menyiapkan diri menjalani sertifikasi. Selain itu mengingatkan soal penetapan risiko vila oleh pemerintah, dari semula risiko rendah menjadi menengah tinggi.

Penetapan itu secara tidak langsung harus dibarengi dengan sertifikasi dari masing-masing akomodasi. Pasalnya dengan sertifikasi, pengelola dapat menjamin akomodasinya aman bagi wisatawan.

"Apalagi untuk pengurusan OSS (online single submission) kedepannya harus menyertakan sertifikasi. Jika tidak disertakan sertifikasi, OSS-nya tidak akan diproses. Jadi ini menjadi alasan kenapa sertifikasi ini penting kedepannya," tegasnya.

wartawan
YUE
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.