Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pasar Umum Negara Diresmikan, Pedagang Keluhkan Merugi

Bali Tribune / DIRESMIKAN - Dibalik peresmian gedung baru hasil revitalisasi, pedagang Pasar Umum Negara justru mengaku dihadapkan dengan berbagai persoalan.

balitribune.co.id | Negara - Kehadiran Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman untuk meresmikan Pasar Umum Negara (PUN) justru disambut keluhan oleh para pedagang pasar. Dibandingkan saat berjualan di pasar yang lama, kini para pedagang setelah menempati Gedung baru mengaku merugi.

Setelah revitalisasi selesai pengerjaannya dan mulai ditempati oleh pedagang pada September lalu, Pasar Umum Negara akhirnya diresmikan Senin (25/11) oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman. Setelah acara seremonial peresmian, Menteri Maman Abdurrahman sempat meninjau areal dalam Pasar Umum Negara yang telah direvitalisasi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Kementerian PUPR tersebut.

Didampingi sejumlah pejabat dan politisi, Maman memasuki Gedung Utara yang menjadi lokasi peresmian. Awalnya ia berkeliling di latai I dan menemui pedagang yang berjualan di areal los pasar. Mengetahui kehadiran politisi asal Pontianak ini, pedagang yang berjualan di kios lantai dua pun meminta Menteri Maman naik ke lantai II. Bahkan para pedagang berteriak dari lantai II meminta mentri untuk melakukan peninjauan ke lantai II.

Menteri yang awalnya sudah masuk ke dalam mobil untuk bertolak dari pasar akhirnya kembali turun dan naik ke lantai II. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh pedagang. Menteri Maman langsung mendapatkan keluhan dari pedagang yang menempati komplek Kios ini. Sejumlah pedagang mengeluhkan kondisi pembeli pasar yang baru dibangun ini. Pedagang mengaku kunjungan ke Kios yang berada di Lantai II sangat sepi.

Salah seorang pedagang Yeyen Diana Dewi (43) mengakui pembeli ke Pasar Umum Negara hanya ramai di los saja. Sedangkan Kios yang ada di Lantai II sepi kunjungan. Menurutnya kondisi ini mengakibatkan kerugian karena barang dagangan rusak lantaran sepinya pembeli. "Saya mengeluhkan biar pasar ramai, tempat di lantai dua. Sepi tidak ada yang mau belanja. Dagangan saya jadi rusak dan tidak bisa dijual," ujarnya.   

Ia mengaku dengan kondisi bangunan pasar yang kini disebut berdisain modern, penghasilan para pedagang terutama yang berjualan di Kios lantai II kini justru jauh menurun dibandingkan saat berjualan di pasar lama. "Walau dulu dikatakan kumuh, dulu kami bisa dapat jualan sampai Rp 15 juta per hari, sekarang sepi banget. Tidak dapat berjualan. Saya inginkan solusi seperti apa. Kami punya tanggungan juga," ungkapnya.

Begitupula yang diungkapkan pedagang laiinnya, Yuli. Ia mengeluhkan kondisi pasar di lantai dua yang sangat panas karena minimnya ventilasi. Bahkan pada komplek Kios tidak dipasang kipas angin seperti pada los di Lantai I. Kondisi ini pun disebutnya merugikan pedagang.  "Selain sepi, kondisi pasar panas karena tidak ada ada kipas seperti di lantai satu. Pedagang buah banyak buahnya rusak atau busuk karena tidak laku," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Maman yang mendapati keluhan pedagang di Kios Lantai II tersebut  justru menyatakan persoalan yang dihadapi pedagang pada kios Lantai II tersebut merupakan permasalahan sering terjadi saat peralihan dari pasar tradisional ke pasar modern. Menueurnya butuh waktu penyesuaian, "permasalahan ini sudah biasa terjadi di seluruh Indonesia. Masyarakat butuh waktu untuk beradaptasi," ujar politis Partai Golkar ini.

Ia menyebut kehadiran pasar tidak hanya sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga bisa menjadi sentra pembinaan dan pelatihan bagi pengusaha kelas mikro. Revitalisasi pasar menurut Anggota DPR RI 2018 hingga 2024 ini bukan hanya soal membangun infrastruktur baru, tetapi juga merevitalisasi budaya berbelanja masyarakat agar terbangun budaya baru yang tadinya masyarakat berbelanja di pasar lama pindah ke pasar baru.

Menteri berharap pemerintah daerah dapat terus melakukan sosialisasi dan memberikan dukungan kepada para pedagang agar pasar baru bisa segera ramai pengunjung. "Dibutuhkan konsistensi dan keberlanjutan dari pemerintah daerah untuk sosialisasi dan mendorong budaya baru masyarakat ini. Kita (Kementerian UMKM) akan membantu untuk memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat," tandasnya.

wartawan
PAM
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.