balitribune.co.id | Singaraja - Konflik agraria selama 61 tahun di Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak, Buleleng telah tuntas. Lahan yang selama ini dikuasai masyarakat setempat telah resmi menjadi hak milik mereka melalui pola penyelesaian reforma agraria. Namun, pemerintah masih terus melakukan upaya agar masyarakat Desa Sumberklampok bisa hidup sejahtera. Bersinergi dengan pemerintah pusat program reforma agraria di Pulau Bali pada masa Pemerintahan Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati terus berlanjut.
Sinergi tersebut diwujudkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo pada tanggal 22 September tahun lalu dan kini diberikan program berupa Penyerahan 21 Program Pemberdayaan Hasil Integrasi Lintas Kementerian untuk Reforma Agraria di Desa Sumberklampok yang dihadiri langsung oleh Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bersama Menteri Pertanian RI, Menteri Koperasi dan UKM RI, Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra pada, Selasa (21/6) di Balai Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Setelah sebelumnya Gubernur Wayan Koster bersama Kementerian ATR/BPN, dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali menuntaskan konflik agraria yang cukup panjang yaitu selama 61 tahun atau berkonflik sejak tahun 1960 silam dan berhasil dituntaskan di masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali (Wayan Koster - Cok Ace, red) dengan mewujudkan redistribusi tanah seluas 458,7 hektar berupa penyerahan 1.613 sertifikat yang dilakukan dalam dua tahap, yakni 800 sertifikat pada 18 Mei 2021 dan 813 sertifikat pada 21 September 2021.
Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati yang mewakili Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengucapkan rasa syukurnya atas ditetapkannya Desa Sumberklampok sebagai desa percontohan sekaligus sebagai penerima bantuan pemberdayaan hasil integrasi lintas Kementerian untuk Reforma Agraria. "Tahap pertama reforma agraria di Desa Sumberklampok telah berhasil menyelesaikan redistribusi aset yakni pemberian hak atas tanah dan sekaligus pembagian sertifikat tanah kepada warga masyarakat Desa Sumberklampok secara gratis yang menjadi subyek reforma agraria yakni sejumlah 1.613 sertifikat hak milik untuk 912 KK," ujar Cok Ace yang setia bekerja fokus bersama Gubernur Wayan Koster di Pemprov Bali ini seraya menyatakan setelah tahap pertama diselesaikan secara tuntas, maka hari ini dilanjutkan dengan redistribusi akses terhadap sumber daya perekonomian agar warga masyarakat yang telah mendapatkan hak atas tanah dapat mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur Bali asal Puri Agung Ubud ini meminta kepada warga masyarakat dan Perbekel Desa Sumberklampok agar dapat menjaga, mengelola dan merawat reforma agraria ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan perekonomian masyarakat setempat, karena Desa Sumberklampok terpilih sebagai Desa Percontohan Program Pemberdayaan untuk reforma agraria, dan telah ditentukan sejumlah langkah percepatan pelaksanaan program pemberdayaan dengan 21 program yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas Kementerian. Adapun 21 program tersebut meliputi 11 program kegiatan di bawah kendali KKP adalah 4 kegiatan dari Kementerian Koperasi UKM, 5 kegiatan Kementerian Pertanian, 1 kegiatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hingga pemetaan sosial oleh Kementerian ATR/ BPN dengan wujud dari pelaksanaan program berupa pelatihan, pendampingan, dan bantuan. Beberapa diantaranya juga ada 100 ekor sapi Bali, pembangunan sarana & prasarana perikanan, dan pelatihan digital
marketing bagi pelaku usaha mikro.
Sementara Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan bahwa Desa Sumberklampok mendapatkan prioritas untuk ditentukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pemberdayaan di Desa Sumberklampok. Hasilnya disepakati 21 program yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas Kementerian. “Pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja, namun dapat juga disalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan agar tanah yang digarap oleh penerima manfaat reforma agraria dapat lebih produktif dan memberikan hasil untuk membantu memberikan hasil bagi kehidupan masyarakat setempat. Jadi setelah dipetakan, program pemberdayaan reforma agraria ini dan semua yang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga itu dana bantuannya mencapai sebesar Rp 10 Milyar Rupiah,” tegasnya.
Reforma Agraria lebih jauh disebutkan merupakan salah satu program prioritas Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo sejak tahun 2015 hingga saat ini. Sebanyak 28 juta sertifikat telah diserahkan Presiden melalui Kementrian ATR BPN di seluruh provinsi.Dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria di Lokasi Prioritas Desa Sumberklampok dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Buleleng Tahun 2022 juga telah hadir sebanyak 16 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4,63 miliar diantaranya untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberklampok sebanyak 8 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 371,36 juta antara lain Pelatihan Budidaya Rumput Laut dan Lobster untuk 30 orang, 1 unit bantuan Budidaya Ikan Bioflok, 1 paket Pakan benih, dan bahan pendukung bioflok, Pelatihan budidaya bioflok untuk 10 orang, Operasional 1 Penyuluh kepada 4 kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan, Pendidikan Vokasi DIII Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana hingga lulus untuk 1 orang, Distribusi Kartu Kusuka kepada 46 orang, Bantuan benih ikan kakap putih berjumlah 11.500 ekor;
Dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan kegiatan dalam rangka mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Buleleng sebanyak 8 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 4,25 miliar antara lain untuk Operasional 14 penyuluh untuk membina 274 kelompok pelaku utama KP, Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan sebanyak 100 orang, Pendidikan Vokasi DIV Politeknik AUP dan DIII Poltek Kelautan dan Perikanan Jembrana hingga lulus untuk 36 orang, 1 paket Sarpras wisata bahari, Permodalan dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan kepada 3 unit usaha kelautan dan perikanan, 1 unit Sarana peralatan pengolahan non pangan (kerajinan kekerangan), 1 paket Bantuan Budidaya Ikan Bioflok, dan Bantuan Bibit Rumput Laut sebanyak 5 ton.
wartawan
CHA
Category
