Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pasca Libur Idul Fitri, Dua Dinas Pelayanan Publik Dipantau Sekda

Bali Tribune / PEMANTAUAN - Sekda Gede Suyasa saat melakukan pemantauan di dua instansi yang melakukan layanan publik, Dishub dan Disdukcapil, Senin (9/5)
balitribune.co.id | SingarajaSekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa melakukan pemantauan terhadap dua dinas yang melakukan pelayanan publik. Hal itu dilakukan Suyasa pasca libur dan cuti lebaran Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriyah. Dua dinas yang didatangi yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang melayani administrasi kependudukan serta Dinas Perhubungan (Dishub) yang melayani pengujian kendaraan bermotor.
 
Usai memantau, Sekda Suyasa mengatakan dihari pertama kerja setelah libur dan cuti bersama lebaran untuk melihat tingkat kedisiplinan dan kehadiran para pegawai di hari pertama kerja. Baik itu pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga lainnya. Pemantauan difokuskan pada dinas atau kantor yang melayani publik secara langsung. Termasuk Disdukcapil dan Dishub ini.
 
“Karena dalam waktu sepuluh hari tidak melakukan pelayanan kepada publik akibat libur dan cuti bersama. Apakah di hari pertama para pegawai melakukannya dengan baik, disiplin atau tidak,” jelas Suyasa, Senin (9/5).
 
Hasilnya, kata Suyasa pada Disdukcapil yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan sudah menjalankan tugas pelayanan. Dari kehadiran pegawai tercatat lebih dari 95 persen. Namun, ada dua atau tiga orang yang masih terlambat. Kemudian, pemantauan dilanjutkan ke Dishub. Dinas ini melakukan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kehadiran pegawai hampir 100 persen. “Ada dua orang yang berhalangan karena sakit dan lainnya di Dishub. Jadi, saya pikir sudah cukup bagus. Disiplin ASN di Kabupaten Buleleng untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Suyasa.
 
Sementara soal wacana Work From Home (WFH) pasca mudik selama 10 hari, Sekda Suyasa mengatakan masih menunggu surat pemberitahaun resmi yang akan menjadi dasar diberlakukannya WFH. Namun, dua dinas di Buleleng yang melakukan pelayanan publik ini secara umum sudah cukup bagus. Hampir seluruh pegawai bisa hadir di kantor.
 
“Mungkin wacana ini juga jadi pertimbangan di daerah-daerah yang memiliki tingkat kesulitan transportasi yang dilalui untuk bisa ke kantornya masing-masing tepat waktu. Di Buleleng saya lihat, dua dinas pelayanan publik tidak bermasalah dari segi itu,” tandas Suyasa.
wartawan
CHA
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.