Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pascatragedi KMP Tunu Pratama Jaya, Kapal Tak Layak Dilarang Beroperasi

pelabuhan
Bali Tribune / DILARANG – Pascamusibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, sejumlah kapal yang dinyatakan tidak layak kini dilarang beroprasi melayani penyeberangan di perairan selat Bali

balitribune.co.id | Negara - Pascamusibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali, puluhan kapal yang beroprasi melayani penyeberangan di jalur perairan Selat Bali telah diperiksa. Tidak sedikit ditemukan kapal yang dinyatakan tidak layak dan kini tidak diperbolehkan berlayar.

Tidak sedikit kejadian kapal yang mengalami musibah di perairan selat Bali. Kelayakan kapal dan keselamatan pelayaran kini menjadi perhatian serius dan prioritas utama di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Langkah tegas kini dilakukan pemerintah. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan telah melakukan pemeriksaan kelayakan terhadap seluruh kapal yang beroprasi di Selat Bali.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan pelayaran. Ia menyebut di lintas Ketapang-Gilimanuk ada 54 kapal yang telah menjalani pemeriksaan ketat. Ke-45 kapal tersebut dinyatakan laik laut dan telah memperoleh izin untuk kembali melayani penyeberangan Jawa-Bali. Sedangkan 10 unit lainnya dinyatakan tidak memenuhi standar kelayakan dan kini dilakukan penonaktifan.

Sedangkan beberapa kapal eks LCT (Landing Craft Tank), yang sebelumnya operasionalnya sempat dihentikan total, kini telah memperoleh dispensasi terbatas. Kapal-kapal tersebut meliputi KM. Agung Samudra IX, KM. Jambo VI, KM. Liputan XII, dan KM. Samudra Utama.

Kendati kapal-kapal modifikasi tersebut masih diperbolehkan berlayar untuk melayani jasa penyeberangan, namun dispensasi ini diberikan dengan sejumlah ketentuan yang ketat.

Persyaratan ketat yang diberlakukan tersebut yakni hanya kapal dengan temuan ketidaksesuaian minor yang diperbolehkan beroperasi, untuk mengurangi risiko kelebihan beban diberlakukan pembatasan maksimal 75% dari kapasitas muatan dan tidak diizinkan membawa penumpang maupun kendaraan kecil. "Kebijakan pembatasan ini bersifat sementara dan sangat penting untuk menjamin keselamatan pelayaran secara menyeluruh,” tambah Masyhud.

Ia menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan standar keamanan dan keselamatan. Pihaknya terus melakukan evaluasi dan verifikasi atas kelayakan kapal secara bertahap.

“Per Kamis, 17 Juli 2025, pukul 07.00 Wita, jumlah total kapal yang beroperasi di lintas Ketapang-Gilimanuk hanya 22 unit. Jumlah ini lebih sedikit dari kondisi normal sebelum insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya,” ujarnya.

Kapal yang kini beropasi melayani pengguna jasa di lintas Ketapang-Gilimanuk yakni di Dermaga MB I ada 5 kapal (KMP. Jambo IX, KMP. Edha, KMP. Wicitra Dharma III, KMP. Munic V, KMP. Surya Ayla), Dermaga MB II ada 4 kapal (KMP. Jambo VIII, KMP. Sumber Berkat II, KMP. Trisila Bhakti II, KMP. Gilimanuk I) dan Dermaga MB III ada 5 kapal (KMP. Reny II, KMP. Pottre Koneng, KMP. Gilimanuk II, KMP. Bintang Balikpapan, KMP. Trima Jaya 9).

Sedangkan di Dermaga MB IV ada 4 kapal yang melakukan pelayaran di perairan Selat Bali, yakni KMP. Jambo X, KMP. Potlink 7, KMP. Karya Maritim II, KMP. Swarna Cakra. Sementara di Dermaga Landing Craft Machine (LCM) ada 4 kapal yang beroprasi yakni KMP. Karya Maritim I, KMP. Samudera Perkasa I, KMP. Samudera Utama, KMP. Jambo VI (beberapa di antaranya adalah kapal eks LCT yang diperbolehkan berlayar dengan dispensasi terbatas).

Sementara General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yannes Kurniawan mengatakan pihaknya juga menggarisbawahi pentingnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan.

"Keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan operasional. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk tetap tertib, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta terus memantau informasi resmi dari kanal komunikasi ASDP," jelasnya seperti dalam Holding Statement Kamis (17/7).

wartawan
PAM
Category

Topeng Bondres “Damar Sasangka” Sanggar Bajra Geni Mengwi, Tampilkan Kepemimpinan Penuh Makna di PKB ke-47

balitribune.co.id | Mangupura - Sanggar Seni Bajra Geni, Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, tampil istimewa dalam Rekasadana (Pagelaran) Topeng Bondres yang mereka pentaskan sebagai duta Kabupaten Badung dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-47, Rabu (9/7).

Dengan mengangkat judul “Damar Sasangka”, Sanggar Bajra Geni menyuguhkan pertunjukan sarat filosofi.

Baca Selengkapnya icon click

Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental Ditengah Tingginya Biaya Hidup

balitribune.co.id | Denpasar - Tekanan sosial dan tingginya biaya kebutuhan hidup saat ini mendorong masyarakat Bali untuk tetap menjaga kesehatan mentalnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna menjaga kesehatan mental yakni dengan mendaki gunung. Seperti yang akan dilakukan 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar Bersama BMKG Imbau Wisatawan Terkait Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Destinasi Wisata

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau wisatawan terkait potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah destinasi wisata.

Baca Selengkapnya icon click

Astra Honda Optimis Bawa CBR Dominasi ARRC Motegi

balitribune.co.id | Jakarta – Astra Honda Racing Team (AHRT) bertekad lanjutkan dominasinya di ajang balap Asia Road Racing Championship (ARRC), dengan mempertahankan puncak klasemen mengandalkan CBR Series-nya. Pada putaran ketiga yang digelar pada 12 – 13 Juli 2025 di Mobility Resort Motegi, Jepang, Pasukan One Heart akan bersaing keras beradu kencang di terutama di kelas Asia Production (AP) 250 dan Supersport (SS) 600.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Banggar DPRD Tabanan Dorong Pengelolaan Keuangan Daerah Lebih Transparan

balitribune.co.id | Tabanan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan melalui Badan Anggaran mendorong pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengelolaan keuangan yang lebih transparan.

Kendati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesebelas kalinya. Terakhir, opini itu diperoleh untuk pemeriksaan tahun anggaran 2024.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.