Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pastika: Senator Harus Punya kualitas dan Jaringan Kuat UU Provinsi Bali Jadi Fokus di Senayan

MENDAFTAR - Gubernur Bali Made Mangku Pastika, didampingi LO dan Ketut PP Polri Njoman Gede Suweta, saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD RI, di Kantor KPU Bali, Selasa (10/7).

BALI TRIBUNE -  Gubernur Bali Made Mangku Pastika, mendaftar sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, ke Kantor KPU Provinsi Bali, Selasa (10/7). Pada kesempatan tersebut, Pastika didampingi tim LO, pendukung, serta Ketua Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Bali Njoman Gede Suweta dan jajaran. Kepada wartawan usai pendaftaran, Pastika mengaku, sebagai salah satu bakal calon anggota DPD RI, dirinya mengikuti seluruh prosedur pencalonan sebagaimana aturan yang berlaku. Mantan Kapolda Bali itu juga siap menjalankan seluruh tahapan yang sudah diatur KPU Provinsi Bali. "Kewajiban kita sebagai bakal calon, mendaftar. Setelah penyerahan dukungan dan verifikasi faktual dukungan berhasil dilewati, maka sekarang ada pendaftaran yang dilanjutkan verifikasi persyaratan administratif yang memang harus kita penuhi. Ada beberapa yang harus diverifikasi sesuai aturan, kita silahkan," tuturnya. Gubernur Bali dua periode ini berharap, semua masyarakat yang mendukung langkahnya ke Senayan, bisa bersungguh-sungguh Mengawal Bali Mandara, yang juga merupakan tagline yang diusung Pastika. Ini penting sesuai visi besar mewujudkan Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera. "Tentu saja menghadapi tantangan ke depan, yang harus secara konsisten kita kawal. Mudah-mudahan ke depan, baik di kancah nasional maupun global, karena sekarang ini era globalisasi, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita juga harus mempunyai hubungan, baik nasional maupun internasional, agar Bali ini tetap eksis, tetap dipertahankan adat, budaya, agama dan alam kita. Mudah-mudahan ini bisa," tandasnya. Pada kesempatan tersebut, Pastika tak mau berkomentar banyak saat ditanya soal ketatnya pertarungan perebutan kursi DPD RI dari Dapil Bali. Begitu juga soal target perolehan suara pada Pileg 2019, Pastika tak mau sesumbar. "Persaingan ketat, itu wajar - wajar saja, ya, ga apa - apa. Yang penting semua berjalan dengan fair, dengan baik, saya kira kita dengan semangat menyama braya. Ga ada masalah. Soal target suara, ga bisa ya. Sebanyak - banyak lah," ucapnya. Disinggung soal keterbatasan kewenangan DPD RI sejauh ini sehingga ruang gerak Senator terbatas, Pastika berpandangan, hal tersebut sesungguhnya tergantung kualitas orang. Selain itu, jaringan yang dimiliki seorang Senator. "Saya kira itu (kualitas) juga sangat menentukan. Juga network. Jaringan juga penting, baik nasional maupun global. Kita (dari Bali) hanya empat orang (anggota DPD RI)," tandasnya. "Jadi kalau mewakili suatu daerah tapi ga ngerti apa yang ada di daerah, kan lucu. Bagaimana bicara di luar kalau ga tahu di dalam? Jadi, jaringan juga harus kuat. Ingat, Bali ini destinasi internasional. Bukan hanya pariwisata, tapi juga kejahatan, macam - macam," imbuh Pastika. Soal revisi UU Provinsi Bali yang hingga kini masih sulit terwujud, Pastika mengatakan, hal itu akan menjadi salah satu perhatiannya apabila kelak terpilih sebagai anggota DPD RI. Agar perjuangan itu mulus, kata dia, maka tidak bisa berjuang sendiri. "Ini suatu keharusan. Bagaimana menghimpun kekuatan yang ada di tingkat nasional, supaya perjuangan laku. Ga bisa Sendiri sendiri, harus bersama-sama. (UU Provinsi Bali) Itu juga prioritas. Itu UU sudah lama, 1958. Kita sudah buat RUU baru, tapi kan perlu perjuangan. Siapa yang bisa tembus Baleg DPR RI? Harus perlu jaringan yang luas untuk suarakan ini," tegasnya. "Jadi perlu koordinasi dengan DPR RI dan kekuatan lain. DPR RI kan 9 orang saja (Dapil Bali, red). Beda partai, beda kepentingan juga. Jadi, harus ada yang bisa koordinasikan ini, baru bersuara. Tidak bisa golkan sendiri," pungkas Pastika. 

wartawan
San Edison
Category

Pecatu Darurat Air dan Marak Pencurian Meteran, Made Sumerta Desak Progres Nyata PDAM Badung

balitribune.co.id | Mangupura -  Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Sumerta, memberikan atensi serius terhadap rentetan kasus pencurian meteran air (water meter) milik Perumda Tirta Mangutama (PDAM) Badung yang kian masif di wilayah Kuta Selatan. Selain masalah kriminalitas, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti krisis distribusi air yang tak kunjung teratasi di Desa Pecatu.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.