Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pedagang Buah Gerudug Kantor DPRD Bangli

Bali Tribune/ ASPIRASI - Sejumlah perwakilan pedagang buah di Pasar Kidul Bangli sampaikan aspirasi pada anggota DPRD Bangli, Senin (25/11).
balitribune.co.id | Bangli - Sejumlah pedagang buah di Lantai II Pasar Kidul Bangli mendatangi Kantor DPRD Bangli, Senin (25/11). Mereka menyampaikan aspirasinya soal keberadaan pedagang buah yang berjualan di bawah. Kondisi ini berimbas pada pendapatan pedagang yang menempati los lantai II. Perwakilan pedagang diterima Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar, Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles dan Ketua Komisi II, Ketut Mastrem.
 
Beberapa hal disampaikan para pedagang, yakni terkait adanya pedagang baru yang berjualan di bawah dengan menggunakan mobil. Selain itu, juga dikeluhkan adanya pedagang buah yang berjualan di toko.
 
“Kami sudah taat berjualan di lantai II tapi di lantai bawah masih ada pedagang buah yang berjualan. Pembeli jarang mau belanja di lantai II, ini jelas memberatkan kami pedagang di lantai II,” ungkap salah seorang pedagang.
 
Para pedagang berharap ada langkah tegas terkait persoalan yang berkepanjangan ini. jika tidak ada penyelesaian, tidak menutup kemungkinan pedagang akan kembali berjualan di bawah.
 
Menanggapi penyampaian aspirasi pegadang, Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar mengatakan, ini adalah permasalahan klasik. Pihaknya mengaku prihatin dengan pengelolaan pasar di Bangli.
 
“Setidaknya sudah tiga kali pedagang mengadu ke dewan. Pengelolaan pasar di Bangli semestinya bisa seperti pasar di tempat lain, seperti Pasar Badung. Pasar di Bangli terbilang kecil namun penataannya tidak tuntas-tuntas,” sebutnya.
 
Kata Wayan Diar, pedagang buah sudah taat dengan apa yang diterapkan pengelola, namun kini ada yang tidak tertib. “Pedagang ini ingin ada formulasi, yang mana pedagang baru yang berjualan di bawah didata dan ikut berjualan di lantai II. Soal pemilik toko yang menyewakan tempat agar memberikan pada pedagang yang tidak menjual komoditi yang sama seperti pedagang di lantai II,” ujarnya.
 
DPRD, kata dia, selalu mendorong penyelesaian yang terbaik untuk masyarakat, sehingga apa yang sudah menjadi kesepatakan agar ditegakkan.
 
Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangli, I Nengah Sudibia mengatakan terkait keluhan yang disampaikan pedagang segera ditindak lanjuti. Pihaknya akan melayangkan surat teguran pada pedagang yang belum tertib. “Sebetulnya kami sudah rembug dengan pengurus pasar, kami sudah siapkan surat tegurannya. Kami langsung akan serahkan,” tegasnya.
 
Ditanya soal penertiban pedagang yang membandel, kata Nengah Sudibia segera pedagang tersebut ditertibkan.
 
wartawan
Agung Samudra
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.