BALI TRIBUNE - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali bersama Pimpinan DPRD Provinsi Bali menggelar rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, di Gedung Dewan, Sabtu (25/8) sore. Menariknya, rapat yang juga dihadiri Pimpinan Fraksi DPRD Provinsi Bali ini berlangsung tertutup untuk media. Walau tertutup, namun terungkap bahwa rapat tersebut membahas khusus mengenai pemangkasan alokasi dana hibah yang difasilitasi anggota DPRD Provinsi Bali. Rapat yang dimulai sekitar pukul 14.00 Wita itu berlangsung alot. Bahkan setelah berlangsung kurang lebih dua jam, tepatnya pukul 16.00 Wita, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama itu terpaksa diskors. Skors tersebut dimaksudkan untuk mencari jalan tengah terkait usulan TAPD Provinsi Bali yang didukung Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali, terkait pemangkasan alokasi dana hibah. Di sini lain, mayoritas Pimpinan Fraksi tidak menyetujui pemangkasan alokasi dana hibah ini. Apalagi, alokasi dana hibah yang difasilitasi anggota dewan yang dirancang sebelumnya Rp6 miliar, dipangkas menjadi hanya Rp2 miliar. "Kita tetap berharap alokasi dana hibah tetap di angka Rp6 miliar. Kalau itu dipangkas, bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat yang sudah mengajukan proposal dan bahkan proposal kegiatannya sudah diverifikasi?" kata salah seorang Pimpinan Fraksi DPRD Provinsi Bali, yang enggan namanya disebut, ketika rapat diskors. Tak hanya diskors sekitar satu jam, rapat ini juga diwarnai aksi "walk out" anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Tirtawan. Vokalis di Renon itu memilih meninggalkan rapat usai skors, karena berpandangan bahwa apabila pemangkasan dana hibah tetap dipaksakan, maka akan sangat melukai hati masyarakat. "Ketika ini sudah dibahas, seharusnya konsisten. Menjadi pertanyaan, kenapa sekarang alokasi dana hibah malah mau dipotong? Jangan dong, kita berpolitik dengan menyakiti hati rakyat," tandas Tirtawan. Politikus Partai NasDem asal Buleleng itu pun mengingatkan pihak-pihak yang menjadi otak di balik rencana pemangkasan alokasi dana hibah ini bahwa rencana tersebut tidak lantas membuat mereka berhadapan dengan anggota DPRD Provinsi Bali. Sebaliknya, mereka akan berhadapan langsung dengan rakyat, dan bahkan Ida Bhatara. "Saya ingatkan, siapapun di belakang semua ini, siapapun dalangnya, akan berhadapan dengan Ida Bhatara, bukan berhadapan dengan DPRD. Hibah dan bansos itu sudah menjadi harapan masyarakat, jangan diutak-atik lagi," ujar Tirtawan, yang juga otak di balik pemangkasan Rp98 miliar anggaran Pilgub Bali 2018. Ia melontarkan hal tersebut, mengingat sebagian besar program yang tertuang dalam proposal yang diajukan masyarakat, dan bahkan sudah diverifikasi, adalah permohonan untuk pembangunan/ perbaikan Pura dan infrastruktur publik lainnya. Apabila proposal tersebut dicoret, sebagai dampak pemangkasan dana hibah, maka pembangunan Pura dipastikan tidak dapat dilaksanakan. "Otak pemangkasan dana hibah/bansos berani melawan leluhur, Ida Bhatara, dan semua rakyat miskin di Bali yang sedianya mendapat bantuan, namun terancam gagal," ucapnya. Menurut dia, jika pemangkasan tersebut untuk membangun shortcut, maka tidak harus dipangkas dari dana hibah. Tirtawan bahkan menyebut beberapa sumber dana untuk pembangunan shortcut dimaksud. "Pertama, kalau benar ada kebijakan one island management dan PHR Badung jika dipungut dengan sistem online kan bisa tembus diatas Rp 10 triliun, maka angka Rp 270 miliar untuk bangun shortcut itu ga seberapa. CGT, alias cenik gae to," urai Tirtawan. Kedua, pada tahun 2019 Bali tidak lagi menggelar Pilgub atau membangun rumah sakit dengan pagu sekitar Rp300 miliar. Artinya, ada dana yang cukup untuk membangun shortcut tanpa harus memotong alokasi dana hibah. "Risiko niskala yang sangat besar jika nekat berniat tidak jujur dalam mengabdi dengan membatalkan pembangunan banyak Tempat Suci dan memotong bantuan rakyat miskin," pungkas Tirtawan.
