Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemerintah Tambah Kuota Pengiriman Sapi ke Luar Daerah

Wakil Ketua DPRD Bali IGK Kresna Budi.
Bali Tribune / Wakil Ketua DPRD Bali IGK Kresna Budi.

balitribune.co.id I Singaraja - Keluhan peternak dan pengusaha terkait terbatasnya kuota sapi direspon cepat pemerintah. Melalui Wakil Ketua DPRD Bali IGK Kresna Budi, kuota sapi Bali ke luar daerah yang sebelumnya telah habis ditambah cukup signifikan yakni sebanyak 3.500 ekor, mengingat permintaan di pasar masih cukup tinggi. Penambahan itu diputuskan oleh Pemprov Bali bersama DPRD Bali untuk mengantisipasi lonjakan permintaan hewan kurban, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kresna Budi mengatakan, kuota tambahan sebanyak 3.500 ekor tersebut merupakan hasil koordinasi antara pihak legislatif dan Gubernur Bali. Keputusan ini juga menjadi respons atas keluhan para pelaku usaha yang sebelumnya kesulitan melakukan pengiriman akibat kuota yang telah habis. "Menanggapi keluhan sebagian pengirim sapi dengan habisnya kuota, patut disadari dan dipahami bahwa pemerintah juga ikut prihatin atas masalah ini. Makanya saya sebagai anggota Dewan juga berkomunikasi dengan Gubernur. Astungkara, Apa yang menjadi masukan kita diterima dengan baik oleh Gubernur kemarin," ujar IGK Kresna Budi, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan hewan kurban, tetapi juga menjadi bentuk dukungan terhadap kerukunan antarumat beragama di Indonesia. "Biar bagaimanapun juga, namanya hari raya, ini adalah bentuk kita tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, ya harus didukung juga. Makanya kuota sapi kiriman dalam rangka Idul Adha ini bisa berjalan dengan bagus," imbuhnya.

Selain itu, penambahan kuota juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi peternak lokal di Bali. Dengan meningkatnya permintaan, harga sapi di pasaran dinilai akan kembali stabil dan menguntungkan. "Di samping itu juga, harga sapi di Bali kan menjadi lebih berharga atau bernilai. Selama ini keluhan kan sedikit sekali ada pengiriman. Di saat momentum untuk mendapatkan harga yang baik, tapi kuota terbatas. Untuk itulah dari hasil diskusi saya sama Gubernur, kuota sapi ditambah lagi 3.500 ekor," jelasnya.

Ia berharap kebijakan ini dapat memastikan distribusi hewan kurban berjalan lancar hingga Idul Adha usai, serta menjaga ketersediaan stok di daerah tujuan. "Kita tetap berjaga-jaga sampai Hari Raya Idul Adha ini berakhir. Jadi stok untuk hewan kurban jadinya kan lebih aman lah di daerah Jakarta dan sekitarnya," tandas Kresna Budi.

Sebelumnya, peternak dan pengusaha mengeluhkan terbatasnya kuota pengiriman sapi Bali keluar daerah ditengah tingginya permintaan pasar. Meski Pemerintah Provinsi Bali telah menaikkan kuota pengiriman sapi menjadi 50.000 ekor pada tahun 2026 dari sebelumnya sekitar 40.000 ekor, pelaku usaha menilai angka tersebut masih belum mampu mengimbangi tingginya permintaan pasar.

Salah satu pedagang sapi asal Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Made Taro, mengungkapkan permintaan datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Depok, Bekasi, Banten, Solo, Yogyakarta, Bogor hingga Banjarmasin. "Kami berharap akan ada penambahan kuota pengiriman sapi mengingat permintaan masih tinggi. Dan dalam momen ini hanya beberapa hari ada lonjakan permintaan dan kemungkinan masih terus akan ada peningkatan hingga menjelang hari raya (Idul Adha)," ujarnya beberapa waktu lalu.

wartawan
CHA
Category

Tangani Inflasi, Pemkot Depasar Fokus Stabilkan Harga Pangan

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Teknis Penanganan Inflasi Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (22/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Baca Selengkapnya icon click

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

APBD Buleleng Defisit Rp200 Miliar, Pembangunan RSUD Dibiayai Lewat Pinjaman Daerah

balitribune.co.id | Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan skema pembiayaan melalui pinjaman daerah untuk mendukung revitalisasi dan pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng. Kebijakan tersebut berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diproyeksikan mengalami defisit lebih dari Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Antisipasi Banjir, Sedimentasi di Tukad Mati Kembali Dikeruk

balitribune.co.id |  Denpasar - Bencana banjir bandang yang terjadi tahun lalu, belantaran Tukad Mati Denpasar yang terparah. Memasuki musim hujan, Pemerintah Kota Denpasar bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida melakukan pengerukan sedimentasi di alur Tukad Mati, Jalan Pura Demak I, Pemecuta kelod, Selasa (22/9/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.