Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto, di aula rapat kantor setempat, Jl. Panjaitan No. 2 Sumerta Kelod, Denpasar, Jumat (12/6).
Saat itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali juga menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga. Turut hadir saat itu, Sekda I Gede Susila, Inspektur Tabanan I Gede Urip, Kepala Bapelitbang IB. Wiratmaja dan Kepala Bakeuda Sri Budiarti, serta Sekretaris Dewan Kabupaten Tabanan I Made Sugiharta.
Sebelum dilakukan penyerahan LHP, Kepala BPK RI Perwakilan Prov. Bali dan Bupati Tabanan serta Ketua DPRD Tabanan menandatangani berita acara serah terima yang disaksikan pendamping masing-masing.
Bupati Eka dalam sambutannya saat itu menyampaikan terimakasih kepada tim pemeriksa BPK RI atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan. “Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menyusun LKPD, sehingga masih terdapat hal-hal perlu dioptimalkan demi perbaikan ke depan,” ucap Bupati Eka.
Menurutnya, untuk kedepannya seluruh jajaran di Pemkab Tabanan masih perlu diberikan arahan dan bimbingan dari BPK agar lebih optimal lagi guna mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Disamping itu, Bupati juga menyampaikan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Bali beserta jajarannya yang telah mempercayakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk lima kali secara berturut-turut untuk Pemkab Tabanan.
Lebih lanjut Bupati Eka berharap kerjasama antara BPK dan Pemkab Tabanan kedepannya bisa lebih ditingkatkan demi laporan keuangan Pemkab Tabanan yang lebih baik lagi. “Semoga kepercayaan itu berlanjut untuk LKPD Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2019. Atas kerjasama yang terbina dengan baik selama ini dan untuk masa mendatang, kami harapkan dapat lebih ditingkatkan,” imbuh Bupati Eka.
Kepala BPK RI Perwakilan Prov. Bali Sri Haryoso Suliyanto mengatakan, telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Tabanan T.A 2019. “Sesuai dengan pemeriksaan dari BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Kabupaten Tabanan T.A 2019 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material,” ungkapnya.
Lebih lanjut Sri Haryoso Suliyanto menyampaikan, Pemkab Tabanan juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI, yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. “Untuk itu, BPK RI memberikan Opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2019,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Opini WTP yang diraih Pemkab Tabanan kali adalah untuk yang keenam kalinya. Hal ini dikatakannya, Pemkab Tabanan beserta jajaran telah menunjukan komitmen terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. “Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya,” tambahnya.
