balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Gizi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tabanan, I Gusti Agung Khrisna Kepakisan, menjelaskan bahwa penambahan ini sepenuhnya merujuk pada data pemerintah pusat.

Seluruh bantuan tersebut merupakan program Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang disalurkan melalui Perum Bulog. “Penambahan jumlah penerima sepenuhnya berasal dari data pusat. Daerah hanya menerima dan menyalurkan sesuai data yang sudah ditetapkan,” ujar Krisna Kepakisan pada Senin (30/3/2026).

Bantuan yang akan dibagikan ini merupakan alokasi untuk Februari dan Maret yang dijadwalkan cair pada pertengahan April 2026. Hingga saat ini, pihak dinas terkait belum bisa memastikan apakah akan ada bantuan serupa untuk periode bulan-bulan berikutnya. "Untuk tahun ini baru sekali ada bantuan dari Bapenas untul keluarga kurang mampu. Apa ada nanti bantuan berikutnya belum kita tahu," sebutnya.

Dalam proses distribusinya, pemerintah daerah kini melibatkan peran aktif perangkat desa untuk memastikan logistik sampai ke tangan yang tepat. Hal ini berbeda dengan pola sebelumnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk pengangkutan dari gudang ke titik pembagian. “Jika sebelumnya sepenuhnya ditangani pihak ketiga, sekarang desa ikut membantu, terutama perangkat desa seperti kepala urusan (kaur) untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” jelasnya.

Krisna menegaskan, seluruh data penerima sudah berbasis pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran lebih akurat dan transparan. Meski bantuan ini dirancang rutin setiap bulan, realisasinya tetap sangat bergantung pada kebijakan dan ketersediaan anggaran di tingkat pusat. “Kami masih menunggu keputusan dari pusat karena semua bergantung pada kebijakan dan ketersediaan anggaran,” pungkas Krisna.