Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan, OPD Diminta Aplikasikan Anggaran Responship Gender

Bali Tribune / Pejabat perencanaan di Jembrana kini dituntut mengaplikasikan dan menganalisa anggaran yang responsif gender secara berkesinambungan
balitribune.co.id | Negara - Hingga kini masih ada kekerasan yang dialami kaum perempuan dan anak. Begitupula masih terdapat kesenjangan gender dalam pembangunan. Kini seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jembrana dituntut untuk dapat mengaplikasikan dan menganalisa anggaran yang responsif gender secara berkesinambungan.

Puluhan pejabat perencanaan se-Kabupaten Jembrana kini dilatih Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Sementara Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-PPKB) Kabupaten Jembrana, Ni Kade Ari Sugianti menyebut sebanyak 45 orang pejabat yang terdiri dari Auditor, Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan  di masing - masing OPD dan Kecamatan akan dilatih selama dua hari mulai Rabu (17/3) hingga Kamis (18/3).

Melalui pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender ini diharapkan para pejabat yang membidangi perencanaan dan penganggaran bisa memahami pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan.  “Pelatihan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada peserta tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program pembangunan, memberi model pemahaman tentang model perencanaan berbasis kinerja, memberi pemahaman konsep dan tata laksana  PPRG” paparnya.

“Pelatihan ini juga untuk melatih para pejabat perencanaan untuk menyusun PPRG dalam Program dan Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui  Gender Analisys Pathway,  (GAP), Gender Budget Statement (GBS) dan Term of Refern (TOR),” imbuhnya saat pembukaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Rabu kemarin di Ruang Rapat Lantai II Jimbarwana.  Sementara itu Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna mengatakan hingga kini masih ada kesenjangan gender.

“Kita ketahui bersama di Jembrana masih ada kekerasan pada perempuan dan anak maupun dalam pembangunan masih ada kesenjangan. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang gender,” ujarnya. Untuk mewujudkan visi mewujudkan masyarakat Jembrana bahagia berlandaskan Tri Hita Karana, dengan misi Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana, menurutnya salah satu implementasinya di setiap OPD diperlukan SDM yang terlatih dalam penganggaran yang responsif gender.

Pihaknya berharap kepada pejabat perencanaan di Kabupaten Jembrana yang telah diberikannya pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, kedepan di dalam merancang perencanaan anggaran dapat merancang dan menganalisa anggaran yang responsif gender. Caranya dengan memanfaatkan anggaran yang sudah ada tanpa harus menambah anggaran lagi. Upaya tersebut dimaksudkan agar anggaran yang sudah ada bisa dialokasikan untuk kegiatan yang responsif gender di masing – masing OPD.

Dengan anggaran yang responsive gender secara berkesinambungan diharapkan bisa mengujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia. “Setelah pelatihan ini, para pejabat perencanaan di Kabupaten Jembrana dapat mengaplikasikan dan menganalisa anggaran yang responsif gender secara berkesinambungan. Bisa mengimplementasikan pada pembangunan di Kabupaten Jembrana guna mewujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia berlandaskan Tri Hita Karana,” tandasnya.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.