Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penonton Kerap Kehilangan Helm, Alun-Alun Bangli Perlu Dilengkapi Piranti Keamanan

Bali Tribune / Anggota DPRD Bangli I Wayan Wedana

balitribune.co.id | BangliSejauh ini keberadaan alun-alun Bangli masih sangat minim perangkat keamanan. Buktinya beberapa kali dilangsungkan acara hiburan di alun-alun banyak penonton justru jadi korban pencurian. Melihat realita tersebut anggota DPRD Bangli, I Wayan Wedana mendesak pemerintah kedepan memikirkan untuk melengkapi alun-alun kebanggaan masyarakat Bangli dengan perangkat keamanan berupa kamera pengawas (CCTV).

”Informasi yang kami dapat banyak penonton kehilangan helm saat nonton hiburan di alun-alun,” jelasnya, Kamis (26/5).

Menurut politisi PKPI ini, untuk meminimalisir terjadi hal serupa kedepanya, maka pemerintah harus memikirkan untuk pengadaan CCTV. “Pengadaan tentu melihat kondisi keuangan daerah, namun jika dilihat dari sisi kepentingan memang sangat urgent, apalagi alun-alun sering dipakai tempat menyelenggarakan hiburan,” kata Wayan Wedana.

Kata Wayan Wedana areal yang perlu dipasang kamera pengawas semisal areal parkir dan pintu keluar masuk penonton serta  di areal dalam alun-alun.

Disisi lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli, Putu Ganda Wijaya mengatakan memang pihaknya telah memikirkan pengadaan CCTV yang akan dipasang di alun-alun Bangli. Hal ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman pengunjung.

”Pada anggaran perubahan kami usulkan untuk pengadaan CCTV,” jelasnya.

Lanjut mantan Kepala Bappeda Bangli ini,  untuk areal yang menjadi prioritas  utama dilengkapi CCTV yakni pintu keluar masuk penonton di sebelah Selatan, Timut dan Barat alun-alun serta pojok di tengah alun-alun.

”Nanti akan dilakukan analisa untuk tempat yang akan dipantau lewat CCTV,” kata Putu Ganda Wijaya.

wartawan
SAM
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.