balitribune.co.id | Karangasem - Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dan Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, secara simbolis menyerahkan bantuan bagi korban gempa bumi di Pos 1 Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Minggu (24/10/2021) lalu.
Bantuan senilai Rp. 125 juta itu merupakan sumbangan dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD), BPD dan Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali.
Dalam perbincangan dengan Perbekel Desa Ban I Gede Tamu Sugiantara dan sejumlah relawan di posko tersebut, Wagub Cok Ace menekankan pentingnya upaya pemulihan trauma pasca gempa khususnya pada kelompok anak-anak dan perempuan. Untuk itu, selain bantuan berupa materi seperti sembako dan kebutuhan lainnya, ia ingin OPD terkait memberi perhatian pada upaya pemulihan trauma pasca gempa.
Lebih dari itu, Guru Besar ISI Denpasar ini juga menyinggung soal pendistribusian bantuan kepada korban gempa. Ia berharap, ada pola yang baik dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan khusus untuk jenis sembako, jangan sampai ada yang kadaluwarsa. Ditambahkan oleh Wagub Cok Ace, bantuan yang disalurkan oleh BMPD ini merupakan wujud empati kepada masyarakat yang menjadi korban gempa 4,8 Magnitudo, Sabtu (16/10/2021).
Sementara itu, Perbekel Desa Ban I Gede Tamu Sugiantara menyampaikan bahwa dari 16 banjar yang ada di wilayahnya, 9 banjar yang posisinya berada di atas perbukitan mengalami kerusakan parah dan 6 banjar di bawah rata-rata mengalami kerusakan ringan. “377 rumah rusak total dan 1.083 rusak ringan. Selain itu, 131 pura juga mengalami kerusakan akibat gempa,” ujarnya.
Sugiantara menyebut, bantuan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh warganya yang kehilangan tempat tinggal adalah seng yang akan dimanfaatkan sebagai sebagai tempat berteduh. Sedangkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan lain menurutnya saat ini sudah mencukupi.
Menanggapi hal itu, Wagub Cok Ace yang didampingi Kalaksa BPBD Bali I Made Rentin, menegaskan agar komponen masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan diminta berkoordinasi dengan BPBD Provinsi atau Kabupaten agar apa yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
