Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perekaman Data Kependudukan Di Desa Kubutambahan

Salah seorang Manula di Desa Kubutambahan melakukan perekaman data kependudukan guna kepentingan penerbitan E-KTP. Kegiatan berlangsung di Kantor Perbekel Kubutambahan, Kamis (18/10) kemarin.

BALI TRIBUNE - Sebagaimana data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pertanggal 5 Oktober 2018. Warga di wilayah Kecamatan Kubutambahan yang belum melakukan perekaman E-KTP mencapai 5.833 jiwa. Atas kondisi tersebut Disdukcapil pun melakukan penjajagan langsung ke sejumlah desa di wilayah itu guna melakukan perekaman. Desa pertama yang memperoleh jadwal perekaman data kependudukan adalah, Desa Kubutambahan. Bertempat di Kantor Perbekel setempat, Kamis (18/10) kemarin, perekaman berlangsung dua hari yakni, 18-19 Oktober 2018. Kedatangan tim perekaman kabupaten serta operator kecamatan diterima Perbekel Kubutambahan, Gede Pariadnyana. Disela-sela kegiatan Perbekel Pariadnyana berharap, warga yang belum memiliki E-KTP berkenan hadir ke kantor desa guna melakukan perekaman data kependudukan. “ Harapannya, warga yang belum memiliki E-KTP bisa hadir barang sehari saja ke Kantor untuk melakukan perekaman data kependudukan,” pintanya. Dia menyebutkan, sebagaimana data yang disampaikan pihak Disdukcapil Buleleng, jumlah penduduk di Desa Kubutambahan yang belum melakukan perekaman jumlahnya sekitar 1.216 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 512 jiwa dan sisanya 704 jiwa adalah perempuan. Lanjutnya, kegiatan ini sangatlah penting, demi terciptanya masyarakat Desa Kubutambahan khususnya dan Buleleng pada umumnya, tertib administrasi kependudukan. “Dan ini menjadi tugas utama kami sebagai upaya mendukung program pemerintah,”tutup Perbekel Pariadnyana.

wartawan
I Wayan Sudarma
Category

Pecatu Darurat Air dan Marak Pencurian Meteran, Made Sumerta Desak Progres Nyata PDAM Badung

balitribune.co.id | Mangupura -  Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Sumerta, memberikan atensi serius terhadap rentetan kasus pencurian meteran air (water meter) milik Perumda Tirta Mangutama (PDAM) Badung yang kian masif di wilayah Kuta Selatan. Selain masalah kriminalitas, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti krisis distribusi air yang tak kunjung teratasi di Desa Pecatu.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.