Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perindo Gianyar Kukuh Dukung Paket Aman

Bali Tribune/BERSAMA - Jajaran DPD Partai Perindo Gianyar bersama DPW Partai Perindo Bali.

balitribune.co.id | Gianyar - Berbeda dengan partai lainnya, DPW Perindo Gianyar tetap kukuh mendukung petahana Paket Aman di Pilkada Gianyar. Bahkan secara resmi partai besutan Hary Tanoesoedibjo (HT) siap all out untuk memastikan Made 'Agus' Mahayastra dan Anak Agung Mayun untuk melanjutkan kepemimpinnya di Periode 2024-2029.

Ketua DPD Perindo Gianyar Ngakan Ketut Putra, Minggu (23/6), menegaskan pihaknya secara resmi telah memberikan dukungan pada paket AMAN untuk Pilkada 2024 mendatang. Dukungan tersebut secara tertulis telah disampaikan dan dibacakan di kantor DPW Partai Perindo Provinsi BaliJl Gatot Subroto Barat, Denpasar Barat, Sabtu (22/6 ) di hadapan jajaran petinggi partai Perindo Provinsi Bali, dan dihadiri langsung oleh I Made Mahayastra dan Anak Agung Mayun. "Kita sudah bacakan dan sampaikan secara langsung arah dukungan, yakni secara sah mengusung Paket Aman yakni, adinda I Made Mahayastra dengan Anak Agung Mayun," ujar Ngakan Putra yang juga anggota DPRD Gianyar tersebut.

Lebih lanjut, surat pernyataan dukungan tersebut telah diterima ketua DPW Partai Perindo Bali, Komang Purnama, selanjutnya akan diserahkan ke Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo. "Surat dukungan resmi tersebut nanti akan diserahkan ketua umum kita Bapak Hary Tanoe secapatnya agar segara ada keputusan dari DPP," jelasnya.

Sementara terkait dukungannya terhadap paket Aman, Ngakan Putra menjelaskan, bawa selama kepemimpinan I Made Mahayastra dan Anak Agung Mayun, Gianyar malaju pesat disegala aspek. Baik dari kesehatan dengan pembangunan RS Payangan dan revitalisasi RS Sanjiwani Gianyar. Pendidikan dengan angkot gratisnya. Ekonomi kerakyatan dengan revitalisasi pasar-pasar milik pemerintah mau pun milil desa adat. Bahkan PAD Gianyar bisa tumbuh pesat di bawah kepemimpinannya. "Itu hanya sebagain dari keberhasil Paket Aman selama periode 2018-2023," ujarnya.

Dilain sisi, elektabilitas Paket Aman memilili elektabilitas tinggi. Diyakinnya akan membawa kemajuan yang lebih besar di Gianyar. "Belum ada tokoh di Gianyar yang bisa menyaingin elektabilitas paket tersebut, kita yakin kemajuan Gianyar akan makin pesat," tandas politisi kawakan tersebut. 

wartawan
ATA
Category

Kuasa Hukum Prajuru Pura Tangkas Koriagung Tunggu Itikad Baik Bendesa Adat Tangkas

balitribune.co.i | Semarapura - Polemik sanksi yang dijatuhkan Desa Adat Tangkas pada prajuru Pura Tangkas Koriagung, Diduga Penuhi Unsur Tindak Pemaksaan dengan menjatuhkan sanksi kesepekang. Di hadapan media, Kuasa Hukum Wayan Sumardika CS menyatakan siap tempuh jalur hukum terkait  pemberian sanksi adat terhadap lima prajuru Pura Pusat Kawitan Tangkas Kori Agung memasuki babak baru. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Zurich Entrepreneurship Program Bekali Keterampilan Wirausaha Masa Depan bagi 6 Ribuan Pelajar

balitribune.co.id | Jakarta - Di tengah meningkatnya kebutuhan akan keterampilan kewirausahaan hingga pemanfaatan teknologi digital, Zurich Indonesia, Z Zurich Foundation, dan Prestasi Junior Indonesia memperkuat dampak Zurich Entrepreneurship Program (ZEP) dengan membekali 6.125 siswa SMA dan SMK di sepuluh kota pada tahun ajaran 2026–2027.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Tangani Inflasi, Pemkot Depasar Fokus Stabilkan Harga Pangan

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Teknis Penanganan Inflasi Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (22/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.