Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Peringatan Pol PP Tak Digubris, Sky Garden Buka Lagi

Bali Tribune/ray
Kendati dipasangi spanduk peringatan Satpol PP, tapi Sky Garden tetap buka seperti biasa.

Denpasar | Bali Tribune. co.id - Pemasangan stiker pemberitahuan penghentian operasional Sky Garden oleh Satpol PP Kabupaten Badung, Jumat (15/3) lalu, sama sekali tak digubris. Diskotek di kawasan Legian itu terus beroperasi hingga Senin (18/3) dinihari.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Badung, IGAK Surya Negara mengatakan, surat teguran pertama itu dilayangkan karena pihak manajemen Sky Garden tidak mengurus perpanjangan Tanda Daftar Operasional Perusahaan (TDOP) yang sudah kedarluasa.

“Kalau masih beroperasi berarti dia melabrak aturan. Ya, kami masih pertimbangkan enam puluhan pekerja. Lagian peringatan satu ini sifatnya pembinaan,” ungkapnya, kemarin.

Dijelaskan, peringatan ini sudah melalui prosedur. Sebab, lanjut Surya, pemanggilan manajemen pada 12 Februari lalu tidak datang. Lalu pemanggilan lagi tanggal 26 Februari, namun manajemen datang tanggal 28 Februari dari manajemen HRD, Andre Mulia bersama timnya.

Mereka membawa dokumen-dokumen, seperti SKTU, UKL UPL, IMB dan TDOP. Setelah dicek TDOP-nya sudah tak berlaku sejak 16 Januari. Setelah diberi mereka waktu 15 hari tidak juga diindahkan sehingga diberi surat teguran satu, yakni penghentian operasional.

Jika setelah tujuh hari kerja tidak ada progres pembuatan izin dimaksud, maka akan diberikan surat teguran kedua. Teguran ini juga berlaku tujuh hari kerja. Jika masih membandel, maka akan diberikan surat teguran tiga. “Terakhir, jika masih membandel maka dilakukan penyegelan,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Muhammad Rifan menjelaskan, pemegang saham dari  PT. ESC Urban Food Station yang membawahi Sky Garden terdapat PT. Corporasae, yakni Rifan dan Yuliana sebanyak 66 persen. Direkturnya Daniar Trisasongko dan dan Komisaris Ali Sadikin. Sedangkan PT. Wilkin 34 persen.

Dua pihak ini sepakat mencari investor untuk menjual saham-sahamnya. Akhirnya ada yang mau membeli bernama Titian Wilaras alias Kris yang belakangan diketahui pemilik Bank BPR Legian di Jalan Gajah Mada Denpasar.

Kris menyanggupi membeli saham 66 persen dengan harga Rp 40 miliar dan 34 persen sebanyak Rp 35 miliar. Sampai di notaris, para pemegang saham ini disodori perjanjian di notaris bahwa Rp 40 miliar itu dicicil dengan uang muka Rp 5 miliar. Secara lisan Rp 18 miliar akan dikasi kapal speed boat. "Orang ini (Kris - red) mengaku memiliki Rp 7 triliun. Karena itu dipercayai,” ungkapnya kemarin siang.

Setelah dicek ternyata kapal speed boat dimaksud rusak dan diduga izinnya bodong atau tidak jelas dan setelah ditaksir harganya hanya Rp 8 miliar. 
Menurut Rifan, diduga ada kong kalikong sehingga proses jual beli diterbitkan oleh notaris. Karena secara otomatis Kris merasa sebagai pemegang saham di Sky Garden. Singkat cerita, Kris lalu minta izin operasi diperpanjang sejak tanggal 16 Januari 2019. “Ya, Karena belum lunas sehingga tidak diberikan,” tutur pengacara ini.

Waktu yang diberikan selama 1 bulan untuk melunasi pembayaran ternyata tidak terpenuhi. Sedangkan sejak Januari itu manajemen dari Kris sudah masuk dan menguasai Sky Garden dan hasil penjualan atau pemasukan ke kantong mereka.

PT. Corporesae pun memberikan surat pembatalan karena terdapat banyak kejanggalan, termasuk notaris telah menerbitkan proses jual beli. Namun sampai saat ini surat tersebut tidak digubris.

“Ya, kita bersedia kembalikan uang Rp 5 miliar. Dan Kris harus pertanggungjawabkan jumlah kerugian. Tinggal hitung aja dari tanggal 16 Januari itu berapa duit yang diambil oleh Kris tinggal dikembalikan,” katanya.

Dijelaskan Rifan, karena berkas termasuk izin tidak diberikan kepada Kris sehingga Satpol PP Badung melakukan penindakan dengan cara operasi Sky Garden diberhentikan sementara.

“Info yang kami terima, benar Kris mengoperasikan lagi Sky Garden dengan berdalih diperintah Pak Bupati tapi kami yakin dia cuman catut nama Pak Bupati. Dulu juga dia ngakunya kenal Pak Kapolda, tapi setelah dipastikan ternyata tidak,” pungkasnya. ray

wartawan
habit

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Tekankan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pariwisata Berkualitas

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2027, yang ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (30/3).

Baca Selengkapnya icon click

Edukasi #Cari_Aman, Astra Motor Bali Bekali Karyawan PT Taurus Gemilang Group Waspadai Bahaya Microsleep

balitribune.co.id | Denpasar  – Astra Motor Bali terus mengkampanyekan keselamatan berkendara melalui edukasi #Cari_Aman. Minggu (29/3/2026), kegiatan edukasi safety riding digelar di kantor PT Taurus Gemilang Group Denpasar dengan melibatkan 35 karyawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Belanja Pegawai Lampaui Ambang Batas, Pemkab Klungkung Pastikan Belum Ada Rencana Putus Kontrak PPPK

balitribune.co.id I Semarapura - Besaran belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tercatat mencapai 34,13 persen, melampaui ambang batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). 

Baca Selengkapnya icon click

Belasan Incinerator Masih Mangkrak, DLHK Badung Tunggu Izin Resmi

balitribune.co.id I Mangupura - Belasan mesin incinerator milik Pemerintah Kabupaten Badung hingga kini belum dapat dioperasikan meskipun telah ada instruksi lisan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung memilih menunggu kelengkapan izin resmi dan hasil uji emisi sebelum mengaktifkan fasilitas tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.