Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perjuangkan Konsep Adat Perlindungan Hak Wanita, PUSPA Provinsi Bali Matangkan Lewat Bimtek

Bali Tribune/Ketua Forkomwil Puspa Provinsi Bali Ny. Tjok. Istri Putri Hariyani Sukawati (tengah), di B Hotel Imam Bonjol Denpasar, Senin (9/12).
balitribune.co.id | Denpasar - Penting dan perlunya peranan pemuda dan gender dalam pembangunan daerah menjadi strategi pembangunan berbasis gender dan penyusunan rencana aksi daerah kabupaten/ kota layak anak, dengan tujuan membentuk tata cara pemberdayaan masyarakat oleh gerakan PKK serta peran perempuan berkualitas di segala bidang dalam mewujudkan pembangunan di daerah masing-masing.
 
Selain itu pembangunan perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan secara bersinergi dengan baik antar masyarakat umum dan pemerintah guna menghindari kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 
Berbagai kasus kekerasan perempuan dan anak saat ini layaknya fenomena gunung es, dimana terjadi banyak kasus namun pelaporan dan penanganannya yang masih minim karena banyaknya rasa ketakutan yang menghantui, rasa malu bahkan kekurangtahuannya terhadap perlindungan terhadap keselamatan perempuan dan anak, hal ini menjadikan perjuangan konsep adat bagi perlindungan hak wanita di Bali harus terus di lakukan dan di sosialisasikan secara aktif. Hal ini terungkap dalam bimbingan teknis pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan (PP), dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) bagi anggota Forum Puspa Daerah, yang dihadiri Ketua Forkomwil Puspa Provinsi Bali Ny. Tjok. Istri Putri Hariyani Sukawati, di B Hotel Imam Bonjol Denpasar, Senin (9/12).
 
Ketua panitia bimbingan teknis pengarusutamaan gender, I Nyoman Suparwa mengatakan bahwa melalui kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak, khususnya memberikan perlindungan bagi mereka dari kekerasan.
 
Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali Ny. Ayu Aryani mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam mencegah isu mengenai kekerasan yang sering dirasakan oleh perempuan dan anak, sehingga dapat meminimalisir kasus yang terjadi di Provinsi Bali.
Melalui bimbingan teknis ini, perempuan dan anak-anak mampu memahami hak-hak hidup yang mereka miliki baik secara hukum maupun secara adat.
wartawan
Redaksi
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.