Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perkokoh Kesatuan Hadapi Bencana

Bali Tribune/ RAKORNAS -- Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, MSc, saat mengikuti Rakornas yang dibuka Presiden Jokowi melalui vidcon di Mako Brigif 21/Komodo, Kupang, NTT, Rabu (3/3).
balitribune.co.id | Denpasar - Indonesia dalam  setahun terakhir menghadapi bencana kemanusiaan yang tidak pernah ada pembandingnya dalam sejarah, dimana kesehatan dan ekonomi harus diselesaikan bersamaan.
  
"Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua jajaran, yang telah mendedikasikan seluruh waktunya dalam menangani dan menyelesaikan pandemi Covid-19. Pengalaman ini harus kita jadikan momentum memperkokoh kesatuan dalam menghadapi segala bentuk bencana," ujar Presiden Joko Widodo, Rabu (3/3).
 
Pernyataan itu disampaikan ketika membuka Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021 bertema "Tangguh Hadapi Bencana", yang digelar terpusat di Istana Negara, Jakarta. Hal ini sebagai penguatan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
 
Kegiatan rakornas tersebut juga diikuti secara virtual oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, MSc, dari Mako Brigif 21/Komodo, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Candra Wijaya di Ruang Puskodalopsdam IX/Udayana, Denpasar.
 
Menurut Jokowi, kunci utama dalam mengurangi risiko adalah terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana agar jangan sampai terlambat, dan jangan sampai hanya bersifat reaksi saat bencana terjadi. Semua pihak harus segera mempersiapkan diri dengan perencanaan yang baik, karena itu kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap bencana yang akan dihadapi.
 
"Kecepatan respons harus terus ditingkatkan, rencana kontigensi, dan rencana kooperatif saat tanggap darurat, juga harus diimplementasikan dengan melakukan simulasi bencana di daerah-daerah rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapinya. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021, saya buka secara resmi," tegas Presiden Jokowi.
 
Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dalam laporannya mengungkapkan bahwa dari awal hingga akhir Februari 2021, BNPB mencatat ada 3.253 kali kejadian bencana di Indonesia. Setiap kejadian selalu diikuti dengan kehilangan harta benda dan korban jiwa.
 
Indonesia juga mengalami kerugian ekonomi akibat bencana rata-rata Rp22,8 triliun pertahun. Pihak Bank Dunia pun menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 35 negara dengan tingkat risiko ancaman bencana paling tinggi di dunia.
 
"Pemerintah tentu tidak tinggal diam, Presiden telah memberikan arahan dalam Rakornas Penanggulangan Bencana pada 4 Februari 2020 lalu di Sentul, Bogor, bahwa seluruh instansi pemerintah, TNI-Polri, serta pemerintah daerah harus selalu bersinergi untuk melakukan berbagai upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, termasuk didalamnya perencanaan pembangunan yang berlandaskan pengurangan risiko bencana," kata Kepala BNPB.
 
Arahan Presiden tersebut sudah, sedang, dan terus dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif pentahelix, pemerintah bersama dengan akademisi, usahawan, komunitas relawan, dan media, terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan mulai dari tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Literasi kebencanaan yang sejak dini diperkuat dalam setiap kesempatan dan tingkatan.
 
"Indonesia membuktikan bahwa pengendalian Covid-19 bisa dilaksanakan secara paralel dengan upaya menjaga kegiatan social, serta ekonomi tetap berjalan. Masyarakat sedapat mungkin tidak terpapar Covid-19, tetapi juga tidak terpapar PHK. Jadi, kita harus optimis bahwa semua kebijakan yang digariskan oleh Presiden membawa bangsa Indonesia keluar dari masalah kesehatan dan ekonomi," tegas Letjen TNI Doni Monardo.
 
Turut hadir mendampingi Pangdam dalam video conference (vidcon) di Mako Brigif 21/Komodo, Kupang, antara lain, Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya, Asops Kasdam IX/Udayana, dan Danbrigif 21/Komodo. Sedangkan Kasdam IX/Udaya saat mengikuti rakornas via vidcon di Ruang Puskodalopsdam IX/Udayana Denpasar didampingi Irdam IX/Udayana, Kapoksahli Pangdam IX/Udayana, dan Asintel Kasdam IX/Udayana, serta para Perwira Satuan terkait lainnya.
wartawan
Redaksi
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.