balitribune.co.id | Denpasar - Seiring bertambahnya penduduk, berkembangnya kawasan perkotaan, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan pariwisata, kebutuhan akan sistem transportasi yang mampu melayani mobilitas masyarakat secara aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan juga meningkat. Sayangnya, mobilitas di Bali masih sangat bergantung pada penggunaan kendaraan pribadi yang juga menyumbang sekitar 43% dari total emisi gas rumah kaca Provinsi Bali.
Ditambah lagi, layanan angkutan umum perkotaan di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), saat ini baru menjangkau sekitar 10% dari total wilayah. Transportasi publik menjadi kunci keterhubungan antar wilayah, tidak hanya untuk masyarakat berpindah dari satu titik ke titik lain, tetapi juga memfasilitasi akses kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, serta berbagai aktivitas sosial-ekonomi.
Di media sosial, kerap ditemukan simpang siur informasi akan ketidakpastian anggaran transportasi publik di Bali, yang sejauh ini baru dievaluasi dari keterisian penumpang. Hal ini menimbulkan pertanyaan, seberapa besar komitmen Bali terhadap keberadaan layanan transportasi publik. Pembahasan ini dilakukan di dalam dialog publik Bali Bicara Masa Depan Transportasi Publik Bali yang diselenggarakan oleh WRI Indonesia dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih berkolaborasi dengan Universitas Warmadewa baru-baru ini di Denpasar.
Rektor Universitas Warmadewa, Prof. Gde Suranaya Pandit menyampaikan transportasi publik tidak dipandang hanya sebatas layanan, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang mengarah pada pembangunan berkelanjutan di Bali. “Untuk mewujudkan transportasi publik yang baik perlu ada tiga fondasi utama, yaitu kebijakan atau regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, dan pendanaan yang berkelanjutan. Aspek pendanaan menjadi penting untuk mempertahankan keberlangsungan layanan,” katanya.
Sekretaris Yayasan Shri Kesari Warmadewa, I Ketut Sugihantara melihat permasalahan transportasi Bali saat ini sudah menjadi tantangan yang serius. “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bali, jumlah kendaraan di Bali pada tahun 2025 sudah mencapai 5,2 juta unit yang terdaftar, sementara jumlah penduduk di Pulau Bali sekitar 4,4 juta jiwa. Jumlah kendaraan pribadi lebih banyak dibandingkan penduduknya. Pertumbuhan kendaraan juga disebut mencapai 5 persen per tahunnya, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk rata-ratanya hanya 1 persen per tahun. Kondisi ini turut berkontribusi pada kemacetan Bali," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Dyah Roosline, Koordinator Forum Diskusi Transportasi Bali (FDTBali) mengutarakan bahwa banyak pihak yang terpukul saat layanan transportasi publik di Bali sempat terhenti di tahun 2025. “Banyak yang menggunakan layanan transportasi publik ini. Bahkan ketika bus Trans Metro Dewata (TMD) berhenti beroperasi, banyak dari pelajar, teman-teman disabilitas, bahkan masyarakat yang sedang sakit butuh berobat menjadi bingung karena terbiasa menggunakan layanan bus yang terjangkau ini," ujarnya.
Made Suardana, penyandang disabilitas netra, menyampaikan bahwa keberadaan transportasi publik ini begitu krusial baginya. “Keberadaan bus TMD ini sangat membantu usaha dan mata pencaharian kami. Bahkan kami bisa bolak-balik 4 kali dengan bus TMD dari Tabanan ke Denpasar. Kami banyak yang berjualan ke Denpasar dan menawarkan jasa pijat. Harapannya jangan sampai bus ini berhenti lagi seperti dahulu dan kalau bisa diperluas layanannya," katanya.
Bali Transport Decarbonization Project Lead dari WRI Indonesia, Haiqal Rizaldi mengatakan, keterbatasan fiskal dari transfer pusat ke Bali berpengaruh pada komitmen subsidi. APBD 2026 Provinsi Bali berada di angka Rp6,3 triliun. Melihat dua contoh kota yang memprioritaskan transportasi publik seperti Jakarta dan Semarang, keduanya menaruh komitmen anggaran sekitar 4,7% dari APBD 2026.
"Jakarta bahkan mampu melayani sekitar 91,7% populasinya. Kalau Jakarta dirasa belum adil untuk dibandingkan dengan Bali secara fiskal, kita bisa lihat Semarang yang APBDnya di 2026 mirip dengan Bali sekitar Rp5,5 triliun, yang bahkan bisa melayani 60,7% dari populasinya. Sayangnya, Bali saat ini yang terkonfirmasi dari provinsi baru memberikan 0,9% dari APBD 2026 sebagai anggaran subsidi," ujar Haiqal.
I Kadek Mudarta, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, turut menjelaskan bahwa narasi positif mengenai transportasi publik sudah mulai bermunculan di media sosial dalam bentuk dukungan. “Data kita saat ini menunjukan jumlah penumpang rata-rata harian tembus 5.000 penumpang dari warga Sarbagita, jadi sesungguhnya masuk akal skema pembiayaannya dengan BKK untuk dipikul bersama. Evaluasi layanan tentu menjadi keharusan untuk perbaikan, tetapi bukan semestinya menjadi alasan untuk mengurangi subsidi,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan terdapat beberapa kendala administrasi dan beberapa inisiatif yang belum dapat terealisasi dengan status Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sehingga saat ini Provinsi Bali sedang mengupayakan BUMD Transportasi untuk meningkatkan layanan TMD.
“Dari awal layanan transportasi publik di Bali melalui Trans Sarbagita itu direncanakan ada 18 koridor, tetapi jumlahnya tidak tercapai. Seperti terlahir tapi tidak berkembang. Termasuk juga kehadiran TMD yang dulu sempat terhenti. Kurangnya komitmen ini justru menambah pelik persoalan, bagaimana menaikkan minat penumpang sedangkan cakupan layanannya tidak berkembang. Saya berharap ada penambahan koridor baru jelang pengoperasian bus listrik yang dari Korea itu, mungkin seperti Hayam Wuruk ini karena koridor ini sangat berpotensi dan melewati beberapa kampus," tambah Rai Ridarta dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali.
Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi V DPR RI, menyampaikan bahwa Bali harus melihat persoalan ini dengan serius. “Saya kurang sependapat dengan ungkapan bahwa dengan status transportasi publik ini tidak menjadi pelayanan dasar sehingga transportasi publik tidak menjadi prioritas. Padahal keberadaannya memegang peran besar dalam kebutuhan mobilitas sehari-hari. Dari pusat sesungguhnya sudah mengalokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk digunakan dalam kebutuhan sosial ekonomi, termasuk transportasi publik dan itu wajib. Imbas dari pengurangan transfer dari pusat cukup berdampak, tetapi Bali seharusnya bisa memanfaatkan keunikannya dengan potensi dan sumbangan devisa terhadap negara, untuk meminta perhatian dari pusat terkait subsidi, utamanya transportasi publik," imbuhnya.
