balitribune.co.id | Singaraja - Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menerima rombongan peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022, Kamis (13/10). Rombongan dipimpin Dr Tutik Lestari MPd selaku Koordinator Bidang Kepemimpinan dan Prajabatan BPSDM Kemendagri RI berjumlah sebelas orang diterima di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng.

Pj Bupati Lihadnyana didampingi Kepala DPMPTSP Made Kuta dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) I Gede Wisnawa, Kepala Bagian Prokom Setda Buleleng Nyoman Agus Tri Kartika Yuda dan jajaran DPMPTSP Buleleng bersama rombongan VKN sebelumnya mendapat penjelasan dari salah satu staf di loby depan kantor tersebut. Pemaparan yang dilakukan cukup apik itu menerangkan detail kerja DPMPTSP secara umum kepada peserta pelatihan yang dalam visitasinya mengusung tema “Mewujudkan Kepemimpinan Strategis Dalam Memperkokoh Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri’.

Sementara Dinas Penanaman Modal dan DPMPTSP Kabupaten Buleleng memberikan materi Reformasi pengelolaan perizinan berbasis smart digital untuk mengembangkan investasi daerah.

Pj Bupati Lihadnyana dalam sambutan di hadapan peserta mengatakan, kehadiran peserta VKN dalam konteks visitasi lebih banyak mengarah kepada problem solving. Karena itu, ia berharap ada masukan dari peserta VKN untuk dijadikan dasar penyempurnaan sistem di DPMPTSP Kabupaten Buleleng.

“Kami harapkan dari peserta VKN data memberikan masukan terkait pola dan sistem pelayanan public. Pemerintah pada hakekatnya ada dua tugasnya yakni mewujudkan dan tata kelola pemerintahan serta mendorong pelayanan publik,” ujarnya.

Dalam konteks layanan publik, Lihadnyana mengatakan, sistem yang dibangun telah memasuk fase digitalisasi layanan publik. Hanya saja menurutnya, ternyata manajemen layanan belum digital masih menerapkan pola lama. Dan hal itu masih menjadi kendala. Padahal di era ini sudah harus ada discription digital.

“Jika bicara digitalisasi layanan tidak hanya soal perangkat sistem namun juga dibarengi dengan kesiapan masyarakat menerima sistem ini. Itu harus menjadi perhatian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai raja yang harus dilayani,” kata Lihadnyana.

Sementara Made Kuta mengatakan, DPMPTSP sebagai role model dalam VKN memang sudah muai menerapkan digitalisasi pelayanan. Salah satunya layanan OSS sesuai dengan PP No 5/2021 tentang pelayanan perizinan berbasis risiko dan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah.

“Dengan adanya OSS ada beberapa non perizinan yang belum terakomodir di OSS. Nah, kami berinovasi dalam menyelenggarakan proses perizinan melalui ‘Si Ajaib’ yakni Sistem Aplikasi Perizinan Online Buleleng,” kata Made Kuta.

Dengan inovasi itu, Kuta mengatakan proses perizinan manual sudah mulai ditinggalkan diganti dengan proses digitalisasi. Untuk mempercepat tujuan itu berdasar UU Ciptakerja, tujuan awalnya ingin memproses pelayanan perizinan dengan cepat, transparan, efesien dan efektif.

“Semua sudah kita lakukan serta mendapat apresiasi dari masyarakat,” tandas Made Kuta.