Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Petani Penggarap Sendang Pasir Lengkapi Data Penguasaan Lahan

Pendataan Penguasaan Lahan
Bali Tribune / PENDATAAN - Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali  melakukan pendataan melengkapi informasi mengenai bidang tanah yang selama ini dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh petani di Desa Pemuteran.

balitribune.co.id | Singaraja - Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang, sejumlah persoalan terkait konflik agraria mulai dilakukan pendataan untuk diselesaikan. UU Pengaturan Reforma Agraria sendiri disahkan DPR pada 22 September 2026 dan diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026.

Salah satunya konflik agraria di Dusun Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.  Upaya untuk memperoleh kejelasan status penguasaan lahan mulai memasuki tahap pendataan.

Para petani penggarap diminta melengkapi informasi mengenai bidang tanah yang selama ini dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan untuk memahami kondisi penguasaan tanah secara lebih utuh, terutama di kawasan Sendang Pasir yang memiliki sejarah panjang persoalan agraria.

Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) yang dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali di Desa Pemuteran. Pendataan ini menjadi bagian penting dalam penelusuran kondisi penguasaan tanah di wilayah Sendang Pasir yang selama ini diwarnai persoalan agraria. Konflik tersebut berkaitan dengan lahan seluas kurang lebih 246,5 hektare yang dipersengketakan antara warga atau petani penggarap dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Persoalan tersebut memiliki latar belakang panjang. Warga dan petani disebut telah menempati serta menggarap lahan secara turun-temurun. Sejumlah catatan menyebut keberadaan masyarakat di kawasan itu telah berlangsung sejak 1917, sementara catatan lainnya mengaitkan perpindahan warga dengan eksodus akibat bencana sekitar 1963. Lahan yang menjadi objek persoalan tersebut merupakan eks Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Desa Pemuteran yang sebelumnya dikuasai PT Margarana. Kondisi ini membuat pendataan riwayat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi salah satu tahapan penting untuk memperoleh gambaran faktual di lapangan.

Ketua Serikat Tani Suka Makmur Desa Pemuteran, M. Rasid, membenarkan pihaknya telah diminta oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DIP4T Tahun 2026. Dukungan tersebut berkaitan dengan pengumpulan serta verifikasi data fisik dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

“Dalam proses tersebut, data setiap bidang tanah akan dihimpun bersama informasi terkait kondisi penguasaan dan pemanfaatannya. Selanjutnya, data yang terkumpul akan melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kesesuaian informasi dengan kondisi di lapangan,” jelas Rasid, Selasa (10/11).

Pria yang akrab disapa Rasik ini mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi masyarakat, khususnya petani penggarap, untuk memperoleh pemahaman mengenai aspek teknis dan administratif dalam pendataan pertanahan.

“Kendati masih terdapat data yang tumpang tindih, informasi mengenai bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur. Paling tidak data ini akan menjadi pegangan kami,” imbuhnya.

Rasik menambahkan, bagi petani penggarap di Sendang Pasir, proses ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan data dan informasi mengenai riwayat serta kondisi penguasaan lahan yang selama ini mereka kelola. “Kelengkapan dan verifikasi data diharapkan dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan pertanahan di Desa Pemuteran,” tandasnya. 

wartawan
CHA
Category

Operasional Bus Trans Metro Dewata Dipastikan Berlanjut, Pemkot Denpasar Anggarkan Rp15 Miliar

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar memastikan keberlanjutan operasional angkutan umum Trans Metro Dewata (TMD) dengan memproyeksikan alokasi anggaran sebesar Rp15 miliar pada tahun 2027. Nominal ini relatif sama dengan dukungan finansial yang digelontorkan Pemkot Denpasar pada tahun anggaran 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Polresta Denpasar Ungkap Tabir Tewasnya Ayah dan Dua Anak WNA di Legian

balitribune.co.id | Denpasar – Pengungkapan kasus tewasnya warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial SDJ (57) beserta kedua anaknya, ADS dan LKS, di sebuah bungalow kawasan Legian, Kuta, Badung, akhirnya menemukan titik terang. Polresta Denpasar memastikan sang ayah diduga kuat membunuh kedua anaknya terlebih dahulu sebelum mengakhiri hidupnya sendiri pada Minggu (13/9/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Subsidi Uang Pangkal SMP Swasta Segera Cair 

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan program subsidi uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa bagi lulusan SD yang melanjutkan pendidikan ke SMP swasta. 

Bantuan ini diprioritaskan bagi siswa warga Denpasar yang gagal lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri.

Baca Selengkapnya icon click

Raih Bali Tourism Award 2026, Arya Wibawa Berkomitmen Majukan Sport Tourism Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menerima penghargaan Special Recognition Award – Outstanding Leadership in Advancing Sport Tourism in Bali 2026 dalam Bali Tourism Award ke- 11 Tahun 2026 yang dilaksanakan pada di The Meru, Sanur, Senin (14/9/2026) petang.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gasak Uang dan Perhiasan, Wayan Solar Diciduk Polisi

balitribune.co.id | Bangli - Tidak butuh waktu lama, Tim Resmob Polres Bangli berhasil mengamankan pelaku pencurian perhiasan emas berikut uang milik I Nengah Wajib (48) asal Desa Bonyoh, Kintamani. Pelaku I Wayan Solar (46) ditangkap di rumahnya di Desa Bonyoh, Selasa (15/9/2026) dini hari.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Tipikor Polres Bangli Obok-Obok Pengerjaan Proyek Revitalisasi SD dan SMP

balitribune.co.id | Bangli - Guna memastikan program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Bangli berjalan sesuai dengan juknis, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bangli melakukan klarifikasi dengan menyasar sekolah (SD-SMP) penerima bantuan program pemerintah pusat tersebut. Kegiatan revitalisasi menyasar 20SD dan 4 SMP dengan total anggaran sekitar Rp 24 miliar lebih

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.