Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pilpres Gaduh, Pamor Pileg Runtuh, Potensi Kecurangan di Penghitungan Suara Tinggi

Bali Tribune/ Luh Riniti Rahayu
balitribune.co.id | Denpasar - Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar serentak tahun 2019 merupakan sejarah baru bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Pemilu Serentak 2019 diyakini banyak kalangan sejak awal lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya.
 
Sayangnya dalam praktik di lapangan, banyak kerumitan yang ditemukan terkait Pemilu Serentak ini. Mulai dari kerumitan yang dihadapi pemilih saat mencoblos lima surat suara hingga beban kerja penyelenggara dan pengawas di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Bahkan sejumlah petugas dilaporkan meninggal dunia dalam tugasnya.
 
Yang sedikit menggembirakan dalam Pemilu Serentak ini adalah kenaikan tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Namun, tingkat partisipasi pemilih tersebut justru lebih banyak dikatrol animo masyarakat untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung.
 
Sebab faktanya, rata-rata surat suara Pilpres nyaris semuanya dicoblos. Kondisi berbeda terjadi dengan surat suara Pileg, yang justru tidak semuanya dicoblos pemilih. Selain karena rumit, lantaran ada empat surat suara Pileg, kondisi tersebut menggambarkan bahwa pamor Pileg sesungguhnya rontok dalam Pemilu Serentak kali ini.
 
"Memang benar, pamor Pileg tergerus. Pileg tidak mendapat perhatian sebanyak Pilpres," kata pengamat politik dari Universitas Ngurah Rai Dr Luh Riniti Rahayu, di Denpasar, Senin (22/4).
 
Ia tak menampik, gaduhnya isu - isu yang menyertai Pilpres telah meruntuhkan pamor Pileg selama kampanye berlangsung. Bahkan saat pemungutan suara pun, hal tersebut juga terjadi. Sebab di banyak TPS, tidak sedikit surat suara Pileg yang "bersih" sementara surat suara Pilpres habis tercoblos.
 
Yang mengkhawatirkan, demikian Riniti, pasca pemungutan suara pun, perhatian masyarakat masih tertuju pada hasil Pilpres. Banyak yang tidak terlalu fokus pada penghitungan suara, khususnya penghitungan suara Pileg.
 
"Di masa penghitungan hingga rekapitulasi suara berlangsung, perhatian orang masih lebih banyak ke Pilpres. Padahal saat - saat seperti ini, bila lengah, kecurangan saat penghitungan suara justru cukup tinggi," tandas aktivis Bali Sruti itu.
 
Ia pun mendorong masyarakat, untuk lebih banyak mencurahkan perhatian mengawal proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara yang tengah berlangsung. Jangan sampai, lima tahun akan banyak wakil rakyat yang terpilih hasil kecurangan.
 
"Bila kita tidak awasi, maka kita akan banyak punya wakil rakyat hasil kecurangan sejak awal. Oleh karena itu, sebaiknya perhatian terhadap Pilpres dialihkan pada Pileg. Pilpres biarlah menunggu sampai 22 Mei nanti," pungkas Riniti. 
wartawan
San Edison
Category

7 Hal yang Menentukan Harga AC di Pasaran

balitribune.co.id | Memilih AC yang tepat bukan hanya soal merek atau model, melainkan juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi harga ac di pasaran. Saat ini, ada banyak pilihan AC dengan fitur dan teknologi berbeda. Karena itulah, memahami apa saja yang menentukan harga sebuah AC membantu Anda mengambil keputusan lebih bijak dan sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.