Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pilpres Gaduh, Pamor Pileg Runtuh, Potensi Kecurangan di Penghitungan Suara Tinggi

Bali Tribune/ Luh Riniti Rahayu
balitribune.co.id | Denpasar - Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar serentak tahun 2019 merupakan sejarah baru bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Pemilu Serentak 2019 diyakini banyak kalangan sejak awal lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya.
 
Sayangnya dalam praktik di lapangan, banyak kerumitan yang ditemukan terkait Pemilu Serentak ini. Mulai dari kerumitan yang dihadapi pemilih saat mencoblos lima surat suara hingga beban kerja penyelenggara dan pengawas di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Bahkan sejumlah petugas dilaporkan meninggal dunia dalam tugasnya.
 
Yang sedikit menggembirakan dalam Pemilu Serentak ini adalah kenaikan tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Namun, tingkat partisipasi pemilih tersebut justru lebih banyak dikatrol animo masyarakat untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung.
 
Sebab faktanya, rata-rata surat suara Pilpres nyaris semuanya dicoblos. Kondisi berbeda terjadi dengan surat suara Pileg, yang justru tidak semuanya dicoblos pemilih. Selain karena rumit, lantaran ada empat surat suara Pileg, kondisi tersebut menggambarkan bahwa pamor Pileg sesungguhnya rontok dalam Pemilu Serentak kali ini.
 
"Memang benar, pamor Pileg tergerus. Pileg tidak mendapat perhatian sebanyak Pilpres," kata pengamat politik dari Universitas Ngurah Rai Dr Luh Riniti Rahayu, di Denpasar, Senin (22/4).
 
Ia tak menampik, gaduhnya isu - isu yang menyertai Pilpres telah meruntuhkan pamor Pileg selama kampanye berlangsung. Bahkan saat pemungutan suara pun, hal tersebut juga terjadi. Sebab di banyak TPS, tidak sedikit surat suara Pileg yang "bersih" sementara surat suara Pilpres habis tercoblos.
 
Yang mengkhawatirkan, demikian Riniti, pasca pemungutan suara pun, perhatian masyarakat masih tertuju pada hasil Pilpres. Banyak yang tidak terlalu fokus pada penghitungan suara, khususnya penghitungan suara Pileg.
 
"Di masa penghitungan hingga rekapitulasi suara berlangsung, perhatian orang masih lebih banyak ke Pilpres. Padahal saat - saat seperti ini, bila lengah, kecurangan saat penghitungan suara justru cukup tinggi," tandas aktivis Bali Sruti itu.
 
Ia pun mendorong masyarakat, untuk lebih banyak mencurahkan perhatian mengawal proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara yang tengah berlangsung. Jangan sampai, lima tahun akan banyak wakil rakyat yang terpilih hasil kecurangan.
 
"Bila kita tidak awasi, maka kita akan banyak punya wakil rakyat hasil kecurangan sejak awal. Oleh karena itu, sebaiknya perhatian terhadap Pilpres dialihkan pada Pileg. Pilpres biarlah menunggu sampai 22 Mei nanti," pungkas Riniti. 
wartawan
San Edison
Category

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Tekankan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pariwisata Berkualitas

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2027, yang ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (30/3).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Edukasi #Cari_Aman, Astra Motor Bali Bekali Karyawan PT Taurus Gemilang Group Waspadai Bahaya Microsleep

balitribune.co.id | Denpasar  – Astra Motor Bali terus mengkampanyekan keselamatan berkendara melalui edukasi #Cari_Aman. Minggu (29/3/2026), kegiatan edukasi safety riding digelar di kantor PT Taurus Gemilang Group Denpasar dengan melibatkan 35 karyawan.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Pegawai Lampaui Ambang Batas, Pemkab Klungkung Pastikan Belum Ada Rencana Putus Kontrak PPPK

balitribune.co.id I Semarapura - Besaran belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tercatat mencapai 34,13 persen, melampaui ambang batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Belasan Incinerator Masih Mangkrak, DLHK Badung Tunggu Izin Resmi

balitribune.co.id I Mangupura - Belasan mesin incinerator milik Pemerintah Kabupaten Badung hingga kini belum dapat dioperasikan meskipun telah ada instruksi lisan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung memilih menunggu kelengkapan izin resmi dan hasil uji emisi sebelum mengaktifkan fasilitas tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemilik Panti Asuhan di Sawan Buleleng Perkosa Anak Asuh, Dinas Sosial Sebut 8 Anak Jadi Korban

balitribune.co.id I Singaraja - Peristiwa keji terjadi di sebuah panti asuhan di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pemilik panti asuhan dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak kekerasan seksual dan penganiayaan. Pria berinisial JMW tersebut diduga memperkosa dan menganiaya korban berinisial PAM (17), yang merupakan anak asuh di panti asuhan tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.