Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pj Gubernur Mahendra Jaya: Tidak Ada Arahan Bubarkan People's Water Forum

Bali Tribune / Penjabat (Pj) Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (Pj) Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya menanggapi insiden Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) yang mengusir peserta dan pemateri People's Water Forum (PWF), yang disebut merupakan tandingan acara World Water Forum (WWF) pada Selasa (21/5).

Mahendra mengungkapkan dirinya tidak pernah memberikan arahan lisan maupun tertulis pada pihak manapun terkait berita yang menyebut ada pihak-pihak yang mengklaim mengikuti arahan dari Pj. Gubernur Bali terkait pembubaran acara tersebut. Bahkan bertemu dan bertatapan muka pun tidak pernah dengan pihak bersangkutan. “Saya bahkan tidak tahu ada Ormas PGN, apalagi ketemu dengan Ketua ataupun Pengurus PGN,” ungkapnya di Denpasar, Rabu (22/5).

People's Water Forum (PWF) atau Forum Air untuk Rakyat yang digelar oleh Pro Demokrasi (Prodem) Bali di Denpasar menurut Mahendra tidak perlu dipermasalahkan apalagi ada upaya untuk dibubarkan. Mahendra berpendapat forum ini merupakan hak warganegara untuk berekspresi.

“Kami tidak melarang kegiatan untuk berekspresi menyampaikan pendapat, apalagi dilakukan dalam forum akademik, karena agenda PWF tersebut sebenarnya sejalan dengan agenda WWF,  yaitu sama-sama bertujuan menjaga ketersedian air untuk kelangsungan kehidupan,” kata Pj. Gubernur. 

Kritik yang dilontarkan PWF pada penyelenggaraan forum air terbesar dunia WWF ke 10 tahun 2024 dimana Bali menjadi tuan rumah, menurut pria kelahiran Singaraja, Buleleng ini, adalah hal biasa yang harus disikapi dengan positif, karena pada dasarnya WWF dan PWF memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga ketersediaan air guna kelangsungan kehidupan.

“Yang utama, kita semua harus sepakat bersama-sama menjaga situasi di Bali agar tetap aman, shanti dan nyaman bagi siapapun,” katanya. 

Mahendra Jaya pun memastikan kejadian tersebut tidak mengganggu jalannya ajang WWF ke 10 tahun 2024 yang telah dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, Senin (20/5) lalu di Kawasan ITDC, Nusa Dua.

wartawan
YUE
Category

Sektor Pariwisata dan UMKM Jadi Motor Utama, Kinerja Fiskal Bali 2026 Tumbuh Solid

balitribune.co.id | Denpasar - Secara umum, kinerja fiskal Bali di awal 2026 menunjukkan fondasi yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi di atas nasional, pendapatan negara dan daerah yang meningkat dua digit, serta ekspansi kredit UMKM menjadi sinyal optimisme terhadap daya tahan ekonomi Pulau Dewata di tengah dinamika global.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

LPD Cempaga Tetap Beroperasi, Jaminan dan Uang Milik Nasabah Aman

balitribune.co.id I Bangli - Pasca musibah kebakaran Kantor LPD Desa Adat Cempaga yang terjadi pada Rabu (25/2/2026), operasional  dari lembaga keuangan milik desa tersebut tetap berjalan normal. Bahkan dipastikan semua aset LPD yakni jaminan dari nasabah dan uang milik nasabah serta file penting lainnya aman   Hal tersebut diutarakan Bendesa Adat Cempaga I Wayan Nyepek, Kamis (26/2/2026).

 

Baca Selengkapnya icon click

Satpol PP Siap Bongkar Paksa 56 Reklame di Buleleng

balitribune.co.id I Singaraja - Penataan ruang publik di Kabupaten Buleleng memasuki babak yang lebih tegas. Melalui Satpol PP Kabupaten Buleleng bersama DPMPTSP Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah mengultimatum 56 titik reklame yang dinilai melanggar aturan untuk segera dibongkar secara mandiri.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.