Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Presiden Jokowi di Puncak HPN 2022 , Pers Lokomotif Kemajuan Bangsa

Bali Tribune/ VIRTUAL – Presiden RI Ir Joko Widodo (Jokowi) memberi sambutan Hari Pers Nasional (HPN) 2002 secara virtual dari Istana Bogor.



balitribune.co.id | Kendari -Pemerintah saat ini terus bekerja keras melakukan transformasi struktural guna menghadapi era yang penuh kompetisi. Presiden Joko Widodo mengatakan, transformasi tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan kesempatan kerja yang luas.

 
“Ini sangat penting sehingga memberikan dampak yang signifikan pada penurunan angka kemiskinan, ketimpangan, dan juga menyerap pengangguran yang ada,” ujar Presiden dalam sambutannya secara virtual pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional, dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (9/2/2022).
 
Dalam melakukan transformasi tersebut, Presiden pun meminta dukungan para insan pers Indonesia. Presiden meyakini bahwa pers Indonesia merupakan lokomotif kemajuan bangsa yang dapat mendorong bangsa dan negara percaya diri dalam mewujudkan Indonesia maju.
 
“Pers Indonesia adalah lokomotif kemajuan bangsa, menjadi inspirasi lompatan-lompatan kemajuan, menjadi simpul perubahan di semua sektor kehidupan kita serta menjadikan masyarakat bangsa dan negara percaya diri untuk mewujudkan Indonesia maju,” tambahnya.
 
Presiden menjelaskan, transformasi besar dalam berbagai sektor terus dilakukan pemerintah. Misalnya, dalam pembangunan sumber daya manusia, pemerintah terus melakukan perubahan mulai dari perbaikan layanan kesehatan hingga revitalisasi pelatihan vokasional guna meningkatkan keahlian para tenaga kerja Indonesia.
 
Terkait peningkatan nilai tambah, Presiden kembali menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melakukan hilirisasi, baik di sektor industri tambang maupun sektor pertanian. Kepala Negara menginginkan Indonesia dapat menikmati nilai tambah dari barang yang diproduksi di Tanah Air.
 
“Pemerintah telah membuktikan bahwa dengan hilirisasi maka akan tercipta lapangan kerja baru yang makin banyak dan nilai tambahnya akan berdampak pada industri-industri nasional kita,” lanjutnya.
 
Penguatan nilai tambah, lanjut Presiden, turut dilakukan dalam transformasi ekonomi digital dan transformasi energi. Transformasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menggerakkan ekonomi hijau yang akan berkontribusi pada penyelesaian persoalan lingkungan di tingkat global.
 
Presiden menjelaskan bahwa dalam mengerjakan kerja besar transformasi bangsa, pemerintah masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari para insan pers agar langkah besar tersebut benar tereksekusi sehingga membawa perubahan bagi kemajuan Indonesia.
 
“Kritik, masukan dan dukungan dari insan pers sangat-sangat penting. Mengingatkan jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban dan juga mengapresiasi yang sudah berjalan baik agar seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan desa bekerja dalam frekuensi yang sama, visi yang sama untuk negara kita, untuk Indonesia maju,” imbuhnya.
 
Mengakhiri sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa pers mempunyai tugas besar selama Indonesia memegang keketuaan Group of Twenty (G20) tahun 2022. Sejumlah agenda penting akan berlangsung dan pers diharapkan mampu menyukseskan kegiatan tersebut dengan memberikan informasi yang positif.
 

“Memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan berharga yang kita miliki dengan mengabarkan kabar baik dan kabar kebaikan, menunjukkan ketangguhan dan kekuatan kita, kekompakan, persatuan, gotong royong, solidaritas yang menjadi modal penting kita dalam menghadapi pandemi,” ungkap Presiden.

wartawan
ARW
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.