Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rai Mantra Kukuhkan Pengurus MMDP Kota Denpasar Periode 2019-2024

Bali Tribune/ Walikota IB Rai Dharmawijaya Mantra kukuhkan pengurus MMDP Kota Denpasar di salah satu rumah makan di wilayah Baturiti Tabanan, Minggu (19/5) lalu.
balitribune.co.id | Tabanan - Setelah melalui seluruh tahapan musyawarah dan mufakat, Pengurus Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Kota Denpasar Periode Tahun 2019-2024 ditetapkan. 
 
Pengukuhan pengurus MMDP Kota Denpasar yang dipimpin kembali oleh AA Ketut Sudiana ini dikukuhkan oleh Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra di salah satu umah makan di Baturiti Tabanan,Minggu (19/5) lalu.
 
Dalam kegiatan  ini juga  dilaksanakan sarasehan dengan menghadirkan dua narasumber guna membahas isu sentral tentang Desa Adat/Pakraman yang terjadi di masyarakat. 
 
Yakni I Wayan Butuantara dengan materi Pemberdayaan Kerta Desa dalam Penanganan Sengketa Adat serta I Nyoman Budiana dengan materi Pengendalian penduduk pindah datang dari persepektif toleransi. 
 
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar, Eko Supriadi, Kadis Kebudayaan Kota Denpasar, IGN Bagus Mataram, Camat se-Kota Denpasar, serta seluruh Bendesa Adat di Kota Denpasar.
 
Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Kadis Kebudayaan Kota Denpasar, IGN Bagus Mataram mengatakan bahwa Keberadaan Desa Adat/Pakraman di Bali memang tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan masyarakat Bali. 
 
Hal ini berkaitan erat utamanya mengenai keberadaan adat istiadat, budaya serta kearifan lokal Bali. Sehingga keberadaan Desa Adat di Bali, khususnya Kota Denpasar harus terus diperkuat seiring perkembangan arus modernisasi.
 
"Ditengah derasnya laju modernisasi saat ini, tentunya tantangan Desa Adat akan terus berkembang dan semakin kompleks, hal inilah diperlukan penguatan terhadap peran, fungsi dan arti Desa Adat itu sendiri di masyarakat sebagai benteng kebudayaan dan kearifan lokal di Bali," ujar Rai Mantra.
 
Lebih lanjut dijelaskan, secara berkelanjutan Pemkot Denpasar sebagai upaya memperkuat Desa Pakraman terus mendukung eksistensi dari organisasi yang menaungi Desa Pakraman, termasuk MMDP ini. 
 
Sehingga kedepanya diharapkan masyarakat adat di Bali dapat terus tumbuh serta adat istiadat, budaya serta kearifan lokal tetap lestari. 
 
"Selamat bertugas kepengurusan yang baru, tentunya harus menjadi wahana pemecahan permasalahan adat di masyarakat serta senantiasa melaksanakan pembinaan SDM untuk selalu mendukung penguatan dan kemajuan desa adat," papar Rai Mantra.
 
Ketua MMDP Kota Denpasar periode  2019-2024, AA Ketut Sudiana mengatakan bahwa MMDP Kota Denpasar merupakan sebuah forum yang mempertemukan seluruh bendesa adat di Kota Denpasar. Dimana, forum ini menjadi wahana untuk mencari solusi bersama dalam memecahkan permasalahan yang rentan terjadi di desa adat. 
 
"Kami di MMPD senantiasa menginventarisasi permasalahan yang mungkin terjadi dan bersama kita carikan solusinya," kata Sudiana.
 
Ketika disinggung terkait program lima tahun kedepan, Sudiana mengaku seluruh pengurus sudah melaksanakan rapat untuk menyusun program kerja kedepanya. Adapun yang menjadi pokok pengembangan yakni Penguatan desa Adat, Desa Adat sebagai penggerak perekonomian serta pemberdayaan SDM sehingga mampu bersaing ke depanya.
 
"Ketiga hal pokok tersebut kita fokuskan untuk pembangunan selama lima tahun kedepan, sehingga desa adat kedepanya tetap eksis dan berkontribusi dalam pembangunan di Kota Denpasar, utamanya sebagai benteng dalam pelestarian adat istiadat, kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat," terangnya.
wartawan
Release
Category

Libur Nataru Berakhir, Ribuan Kendaraan Padati Pelabuhan Padang Bai

balitribune.co.id | Amlapura - Arus penyeberangan di Pelabuhan Padang Bai Karangasem pada puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru berlangsung padat. Pihak ASDP Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, mencatat adanya peningkatan arus kendaraan dan penumpang sejak tiga hari jelang puncak arus balik.

Baca Selengkapnya icon click

Relokasi PKL Dauhwaru, Upaya Bupati Jembrana Ciptakan Ketertiban Tanpa Matikan Ekonomi Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Ruas jalan Ngurah Rai di selatan lapangan Dauhwaru, Jembrana yang selama ini kerap dikeluhkan pengguna jalan maupun pejalan kaki akan ditertibkan. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan dan di atas trotoar di kawasan tersebut akan direlokasi. Relokasi ini pun mendapat respon dari para PKL

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selesaikan Polemik Tata Ruang Jatiluwih, Sanjaya Beri Sinyal Moratorium Bangunan di Sawah

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memberikan sinyal terkait rencana penerapan moratorium pembangunan di areal persawahan Jatiluwih.

Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan polemik tata ruang sekaligus menyelamatkan ekonomi warga yang anjlok drastis akibat penyegelan sejumlah tempat usaha.

Baca Selengkapnya icon click

PHDI Kota Denpasar Tolak Wacana Nyepi Pada Tilem Kesanga

balitribune.co.id | Denpasar - Menyikapi wacana yang beredar luas tentang pemindahan Hari Suci Nyepi yang akan dirayakan pada Tilem Kesanga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar menolak keras wacana tersebut. Penolakan tertuang dalam Surat Pernyataan Parisada Hindu  Dharma Indonesia Kota Denpasar tanggal 1 Januari 2026 dengan Nomor : 12/S.P/A/PHDI.DPS/I/2026 Tentang Isu Pergantian Hari Suci Nyepi Pada Tilem ke Sanga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Resahkan Warga, ODGJ Lempar Tanah Kering ke Pemangku Dievakuasi ke RSJ Bangli

balitribune.co.id | Gianyar - Ulah seorang warga Banjar Taman, Desa Bedulu,  Blahbatuh, terhadap seorang pemangku meresahkan warga. Kejadiannya, Sabtu (3/1) pagi lalu,  saat itu Jero Mangku Marsa (70) jadi korban pelemparan menggunakan tanah kering saat berbelanja di sebuah warung. Pelakunya diketahui INS (55) warga setempat yang diketahui penderita kelaianan kejiwaan.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Desa Dipangkas Besar-besaran, Hasil Musdes Bakal Macet

balitribune.co.id | Singaraja - Sejumlah kepala desa mengeluhkan pemangkasan Dana Desa (DD) secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Mereka khawatir kebijakan itu akan berdampak serius pada pembangunan di desa, terelebih yang sudah dirancang melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Beberapa usulan masyarakat melalui musdes dipastikan sulit bisa diwujudkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.